Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/11/2024) waktu setempat kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza. Hal itu langsung mendapat reaksi dari Indonesia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengesahkan rancangan resolusi untuk
Densus 88 Antiteror Polri menyatakan telah menangkap delapan terduga teroris yang merupakan anggota kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di beberapa provinsi pada Selasa (19/11). Juru Bicara Densus 88 Antiteror Mabes Polri Kombes Pol Aswin Siregar dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa delapan tersangka itu ditangkap di
Amnesty International, menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi seorang buronan setelah Pengadilan Kriminal International (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya. ICC sebelumnya menerbitkan surat perintah penangkapan kepada Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyusul agresi pasukan Zionis di Palestina. Sekretaris Jenderal Amnesty, Agnes Callamard juga mendesak agar
Amerika Serikat (AS) kembali memveto desakan Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza. Washington menilai ini akan membuat Hamas semakin berani. Duta besar Israel untuk PBB Danny Danon berterima kasih ke AS soal ini seraya mengatakan resolusi tersebut bukanlah jalan menuju perdamaian. Melainkan peta
Hamas menolak ajakan negosiasi oleh Israel untuk menukar tawanan perang tanpa ada keseriusan Israel mengakhiri perangnya di Gaza. Penegasan tersebut disampaikan pejabat senior Hamas Khalil al-Hayya. Dia menuduh Israel sengaja membiarkan pencurian bantuan di Gaza, dan membahas upaya mediasi oleh Mesir. Dia menegaskan kembali bahwa pertukaran tahanan bergantung pada berakhirnya
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemenhan) Mayjen TNI Tri Budi Utomo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, menetapkan 500 warga sipil dari berbagai daerah di Kalimantan sebagai anggota baru komponen cadangan (komcad) matra darat. Mereka resmi menjadi anggota komcad setelah menempuh latihan dasar kemiliteran (latsarmil) selama 2 bulan sejak 23 September
Beberapa negara NATO mulai mempersiapkan warganya menghadapi peperangan. Ini terjadi di tengah makin memanasnya perang di Eropa yang melibatkan Rusia dan Ukraina, seiring digunakannya senjata jarak jauh buatan Amerika Serikat (AS)- Army Tactical Missile System (ATACMS)- oleh Kyiv ke Rusia dan Moskow yang memperbarui doktrin penggunaan senjata nuklirnya. Swedia, Finlandia dan Norwegia telah bergerak menerbitkan
Ukraina menghantam gudang senjata Rusia di perbatasan kedua negara menggunakan rudal buatan Amerika Serikat (AS). Selasa (19/11), Presiden AS Joe Biden sebelumnya telah mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh (ATACMS) produksi Negara Paman Sam untuk menyerang ke dalam wilayah Rusia. Terpisah, militer Rusia menyatakan berhasil menjatuhkan lima dari enam rudal yang ditembakkan Ukraina ke
Militer Israel mengatakan Hizbullah telah meluncurkan sekitar 100 proyektil dari Lebanon ke arah Israel utara, dengan sistem pertahanan udara Negeri Zionis itu mencegat beberapa di antaranya. Militer Israel mengatakan bahwa hingga pukul 3 sore waktu setempat, sekitar 60 proyektil yang ditembakkan oleh organisasi bersenjata Lebanon, Hizbullah telah melintas ke Israel.
Di seluruh AS, para migran kini cemas. Pasalnya, presiden terpilih negara itu, Donald Trump, telah berjanji akan melakukan deportasi massal terhadap para migran tidak berdokumen. Saat kampanye pemilu yang diwarnai kekhawatiran besar terhadap masalah imigrasi di kalangan pemilih AS, Trump sering berjanji untuk mendeportasi secara massal para imigran sejak hari
Pemerintah Rusia memberikan reaksi keras terhadap langkah pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, yang mengizinkan Ukraina untuk menggunakan senjata buatan AS untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Salah satu anggota parlemen Rusia, Maria Butina, menuduh pemerintahan Biden berisiko memicu Perang Dunia Ketiga dengan langkah tersebut. Namun Butina juga
Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irvansyah menilai jumlah kapal yang saat ini berpatroli di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara belum ideal. Oleh karena itu, Irvansyah menyebut Bakamla saat ini menyusun rencana postur kekuatan Bakamla RI untuk 20 tahun ke depan
