Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 158 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 627 jiwa terdampak kekeringan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (9/6/2024). Sebanyak dua desa di dua kecamatan yang terdampak. Meliputi Desa Ujungmanik di Kecamatan Kawunganten dan Desa Rawajaya di Kecamatan Bantarsari. Kekeringan ini terjadi sejak Sabtu
Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengalami erupsi, Minggu (9/6/2024) malam. Dari pantauan CCTV Gunung Semeru juga mengalami guguran lava pijar. “Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Minggu pukul 20.39 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak,” ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto
Pemkot Bekasi bakal segera meluncurkan program pembagian telur untuk anak-anak. Program ini sebagai salah satu cara penanggulangan stunting di Kota Bekasi. Nantinya setiap anak-anak akan mendapatkan satu telur setiap harinya. Pembagian akan dilakukan selama 3 bulan secara berturut kepada anak-anak. Ia menjelaskan, program ini akan dijalankan dengan melibatkan banyak instansi
Tim gabungan melanjutkan proses pencarian terhadap tiga korban longsor Lumajang, Jawa Timur. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari berharap, korban hilang segera ditemukan. “Dengan menyisir sekitar lokasi pertambangan pasir. Adapun lokasi longsor diketahui berada di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo,” katanya dalam keterangan pers. Peristiwa
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan, pengucapan salam enam agama hanya untuk menjaga toleransi di Indonesia. Ia merespons putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII mengharamkan muslim mengucapkan salam berdimensi doa, milik agama lain. Yaqut meyakini, pengucapan salam berdimensi doa milik agama lain, sama sekali tidak akan mengganggu keimanan
BUMN Cina menyatakan mereka sudah selesai menyambungkan panel surya terbesar dunia di pembangkit listrik di Xinjiang. Ladang pembangkit listrik surya seluas 200 ribu akre di daerah gurun di Urumqi mulai menyala pada Senin (3/6/2024). Hal ini diumumkan dalam notifikasi di situs regulator aset negara yang mengutip Power Construction Corp of
Menteri PUPR, Basuki Hadmuljono ditunjuk Presiden RI sebagai Ketua Plt Kepala Otorita IKN, menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri. Menteri Basuki mengatakan akan fokus kepada percepatan pembangunan ibukota negara IKN. Menurut Basuki, pelaksanaan program ini permasalahan nya ada di tanah dan investasi. Untuk itu dipilih oleh Presiden Wakil Ketua Pt
Kebijakan pemerintah menerapkan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai sikap kontra yang masif di masyarakat. Apalagi, potongan tiga persen dari gaji menambah daftar potongan karyawan setiap bulan, setelah sebelumnya dikenakan BPJS Kesehatan dan Ketengakerjaan. Tidak sedikit, suara warganet menuding keputusan pemerintah memotong gaji lewat Tapera seperti era penguasa VOC memungut
Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Papua pada 3 hingga 7 Juni 2024. Ini merupakan kali keenam kunjungan Ma’ruf Amin ke wilayah Papua selama menjabat sebagai Wapres RI. Sehingga, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) terlaksana dengan baik dan berdampak langsung terhadap Orang Asli Papua (OAP). Akan ada
Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan wajib belajar 13 tahun. Hal ini disampaikan Direktur Pelayanan Dasar (Dir Yandas) Otorita IKN Dr. Suwito,S.KM.,M.Kes kepada RRI IKN pada Minggu (2/6/2024). Wajib belajar 13 tahun ini akan menggunakan kurikulum yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa (diferensiasi). Ini sebuah metode
Rencana pemerintah mengutip sekian persen gaji pegawai swasta dan pegawai negeri melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memunculkan polemik di masyarakat. Kebijakan ini sedianya sempat dijalankan juga oleh rezim Orde Baru. Sejumlah persoalan sempat juga mewarnai kebijakan tersebut.Dulu, Presiden Soeharto menitahkan kebijakan dengan nama Tabungan Perumahan (Taperum) hanya untuk pegawai negeri
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan, regulasi yang mengatur Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) perlu disosialisasikan ke publik. Selain sosialisasi, menurutnya, pemerintah perlu membentuk Komite Badan Pengelola Tapera. “Saya melihat PP ini tidak perlu dibatalkan, cukup disosialisasikan dan dibuat turunan peraturannya oleh Komite Badan Pengelola Tapera. Lalu dari situ aspirasi
