Cuaca ekstrem masih berpotensi di 26 daerah di Jawa Tengah Selasa (4/11), air laut pasang (rob) menurun dan barubajan kembali terjadi Kamis (6/11), warga tetap diminta waspada terhadap bencana hidrometeorologi. Pada pagi cuaca Jawa Tengah pada umumnya berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam berpeluang kembali diguyur hujan ringan-sedang,
Presiden Prabowo Subianto meminta PT KAI mengecek aspek keselamatan dan kenyamanan transportasi menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (3/11/2025). Dalam aspek keamanan, Prabowo secara khusus
Indonesia sudah memasuki musim hujan pada bulan November 2025 sampai dengan Pebruari 2026. Bahkan sejak Oktober 2025, tercatat 43,8 persen wilayah Indonesia telah resmi memasuki musim hujan. Menurut Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam siaran pers yang diterima beritabernas.com, Sabtu 1 November 2025 malam, memasuki musim hujan masyarakat diminta untuk mewaspadai
Raja Keraton Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono XIII meninggal dunia pada Minggu (2/11) pagi di usia 77 tahun. Sang raja meninggal dunia setelah cukup lama menjalani perawatan di rumah sakit sejak 20 September lalu. Namun, takhta yang seolah telah digariskan untuknya justru menjadi sumber ujian besar. Wafatnya Pakubuwono XII pada 11
Sebanyak 71 santri dan siswa di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), NTB, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Akibat kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara. Kepala Sub Bagian Humas Polres KSB, IPTU Ardiyatmaja, mengonfirmasi peristiwa tersebut pada Senin (3/11/2025). Berdasarkan laporan Kapolsek Brang Rea,
Kasus keracunan diduga akibat mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berulang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peristiwa itupun mendapat sorotan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. Menurut Sri Sultan HB X, lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan menjadi salah satu faktor pemicu insiden keracunan itu terjadi. Terbaru, ratusan siswa
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyambut baik dan mengapresiasi penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 atau 1447H. Total BPIH yang disepakati untuk tahun depan ialah sebesar Rp 87,4 juta. Penetapan itu telah disepakati oleh Panja Komisi VIII DPR RI beserta Panja Pemerintah pada Rabu (29/10). Angka BPIH 2026 diturunkan
Sudah lebih dari sepekan beberapa daerah di Kota Semarang, Jawa Tengah, tergenang banjir. Warga terdampak mengeluhkan kondisi yang mereka alami. Terlebih, pengalaman seperti itu harus mereka hadapi setiap tahun ketika musim hujan melanda. Pada Kamis (30/10/2025), banjir di Kampung Tanggungrejo, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, masih setinggi paha orang
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. UU yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah itu diketahui melegalkan umrah mandiri, yakni perjalanan umrah yang dilakukan tanpa melalui biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terdaftar
DPR RI dan pemerintah menyepakati emaah haji tahun 1449 Hijriah atau 2026 masehi membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 54.194.366 dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 87.409.366. BPIH terdiri dari Bipih yang ditanggung jemaah dan nilai manfaat dari tabungan jemaah haji. Adapun nilai BPIH sebesar
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah satu armada pesawat dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mempercepat penanganan banjir yang masih melanda Kota Semarang, Jawa Tengah, serta memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah sekitarnya. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa sebelumnya BNPB
Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) agar menggratiskan bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) yang selama ini berbayar. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri PKP Maruarar Sirait saat rapat sejumlah menteri bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (28/5/2025).
