Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meyakini Merdeka Belajar akan terus berlanjut ke pemerintahan selanjutnya. Saat ini, Indonesia sedang bersiap transisi masa pemerintahan ke pemerintahan periode 2024-2029. “Karena gerakan Merdeka Belajar itu sudah bukan menjadi kebijakan sekarang, tapi sudah jadi gerakan di lapangan,” kata Nadiem dalam
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengecek segala infrastruktur transportasi jelang Lebaran 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan mobilitas masyarakat saat mudik lebaran berjalan lancar. Tak hanya itu, ia mengimbau kepada Kepala Darrau untuk memperhatikan berbagai transportasi publik baik darat, laut maupun udara. Sebab, hal tersebut sangat
Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Vinda Damayanti Ansjar menegaskan bahwa produsen wajib mengurangi sampah plastik dari produk, kemasan dan wadah. Hal itu bertujuan untuk menekan volume sampah tersebut. Menurut dia, kewajiban perusahaan atau produsen terkait pengelolaan sampah plastik yang dihasilkan tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Polri telah mengeluarkan peraturan baru terkait syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Salah satu syaratnya adalah warga negara harus melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan. Dasar dari keputusan ini adalah untuk mengoptimalkan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Indonesia. Sementara itu, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Kementerian Kesehatan RI mencatat hingga akhir Februari 2024 terdapat sebanyak 16.000 kasus demam berdarah dengue (DBD) di seluruh Indonesia. Dengan total sebanyak 124 kematian akibat DBD ini. “Sebaran kematiannya itu paling banyak di Jawa Tengah. Itu ada 34 orang yang meninggal, kemudian disusul Jawa Barat ada 30,” kata Direktur Pencegahan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, BPJS Kesehatan akan berbagi pengalaman dalam penerapan IT di Indonesia. Khususnya tentang sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut dia, hal tersebut akan disampaikan pada perhelatan akbar “17th International Conference on Information and Communication Technology in Social Security (ICT) 2024 atau ISSA”, di
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Dudung Nurullah Kuswara mengkritisi rencana menggunakan dana BOS untuk program makan siang gratis. Menurutnya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk program baru itu kurang logisSebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan simulasi makan siang gratis di . Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten.
Pelaku Wisata Bali I Wayan Puspa Negara menyoroti minimnya promosi pariwisata Indonesia yang dinilai kalah dibanding negara lain. Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) harus menggenjot promosi pariwisata Indonesia. Wayan mencontohkan, salah satu negara yang gencar dengan promosi pariwisatanya adalah Malaysia. Malaysia mempunyai promosi pariwisata dengan motto ‘Malaysia
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan upaya pemerintah untuk mentransformasi sekolah menengah kejuruan (SMK) dilakukan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. “Kemendikbudristek berupaya meningkatkan kualitas pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Kiki Yuliati
Penyediaan makan siang gratis seperti yang diwacanakan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ternyata tidak semudah yang dibayangkan dalam pelaksanaannya. Menurut Pakar Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB University), Reisy Nurdiani, makan siang gratis bukan hanya soal seporsi atau sekotak makanan ada di depan anak-anak untuk disantap. Dia mengatakan ada beberapa faktor
Gagasan Menteri Agama RI untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi tempat menikahkan semua agama mendapat apresiasi dari wakil rakyat di DPR. Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis mengatakan, gagasan Menag tersebut merupakan lompatan pemikiran yang tidak terduga dan tidak pernah terpikirkan selama ini. Menurut John Kennedy,
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan sosialisasi program Perhutanan Sosial. Program ini merupakan gerakan ekonomi berbasis masyarakat. Wakil Ketua Umum PBNU, KH Sayyid Muhamad Hilal Al Aidid menekankan pentingnya program Perhutanan Sosial ini. Hal itu dikarenakan NU tidak hanya mengurusi keagamaan saja, tetapi juga di bidang ekonomi. Hal itu disampaikan
