Hingga hari ke-41 sejak dimulainya musim haji 1446 H/2025 M, jumlah jamaah haji Republika Indonesia (RI) yang meninggal dunia mencapai 221 orang. Ini berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag) per Selasa (11/6/2025). Menurut Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, jumlah tersebut lebih sedikit bila dibandingkan dengan periode yang sama pada musim haji
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian UMKM masih membahas Peraturan Pemerintah (PP) mengenai kriteria dan skema pengelolaan tambang oleh UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurahman mengatakan, prioritas kebijakan ini adalah untuk partisipasi pengusaha lokal atau daerah. Maman menyebut, hampir dipastikan syaratnya adalah badan usaha kecil dan menengah harus berada di tempat pengajuan
Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji RI M Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan mengungkapkan pertemuannya dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi. Dialognya dengan pejabat Kerajaan itu berlangsung di Jeddah, baru-baru ini. Menurut Gus Irfan, Pemerintah Arab Saudi menyoroti kualitas penyelenggaraan haji RI, khususnya dalam hal transparansi data kesehatan
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian tata kelola sampah nasional rampung pada 2029, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Untuk itu, Presiden meminta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Perkasa Roeslani segera berkoordinasi mempercepat penanganan
Departemen Pertahanan AS alias Pentagon berencana mengerahkan sekitar 700 Marinir ke Los Angeles untuk menanggapi protes imigrasi, bersama dengan penegak hukum setempat dan Garda Nasional, pada Senin waktu setempat. Hal ini dilakukan seturut aksi unjuk rasa menentang kebijakan imigrasi Trump yang tak kunjung mereda di kota tersebut. Marinir yang diterjunkan
Anggota DPD asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor mengharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan terkait polemik penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Paul juga menyoroti posisi dilematis yang dialami oleh Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkab Raja Ampat. Kedua pihak kesulitan melakukan intervensi terhadap perusahaan
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi getaran gempa bumi dengan magnitudo 5,0 yang terjadi di wilayah tenggara Pangandaran, Jawa Barat, pada Senin (9/6) malam dirasakan hingga ke sejumlah daerah di Jawa Tengah, termasuk Cilacap dan Kebumen. Episenter gempa terletak pada koordinat 8,09 derajat Lintang Selatan dan 108,71 derajat Bujur
Tim SAR Gabungan masih belum memutuskan apakah pencarian hari keenam korban longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, akan kembali dilanjutkan. Pasalnya, potensi longsor susulan menjadi ancaman bagi keselamatan tim pen. Pranata Ahli Humas BPBD Jabar, Hadi Rahmat, mengatakan bahwa hari ini tim SAR
MPR RI menyoroti ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan kualitas pencari kerja berpendidikan tinggi. Pemerintah didorong untuk segera mengatasi persoalan tersebut, demi menekan angka pengangguran di Indonesia. Politikus Partai NasDem ini juga merespons, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025. Dalam data BPS menyebutkan, angka pengangguran terbuka nasional mencapai
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengingatkan semua pihak mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihaknya terkait penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dasar dan menengah. Mu’ti menyampaikan pernyataan tersebut guna menanggapi pertanyaan wartawan terkait adanya instruksi baru dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai
Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri yang selama ini ditunggu publik, akhirnya terwujud. Keduanya dipertemukan dalam momen upacara Hari Lahir Pancasila di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025). Menariknya, di momen itu, juga ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang selama ini dianggap ada kerenggangan dengan Megawati pasca Pilpres 2024.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyampaikan, inisiatif kebijakan dan pembatalan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen tidak datang dari Kementerian ESDM. Karena itu, pihaknya menghotmati instansi lain yang sudah menyampaikan pembatalan diskon tarif listrik. Dwi juga menegaskan, Kementerian ESDM tidak terlibat dalam proses
