Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN mencatat adanya 8,7 juta keluarga berisiko stunting (KRS) di Indonesia, yang menjadi tantangan besar dalam upaya mengentaskan stunting. Kepala BKKBN Wihaji menyatakan bahwa pemerintah telah memetakan penyebab utama stunting dan akan fokus mengatasinya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sinergi antara kementerian dan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah menerbitkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kebijakan ini mewajibkan gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan UMP menggunakan formula UMP2025 = UMP2024 + (6,5% dari UMP2024). Besaran kenaikan ini mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi, inflasi,
Program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan fokus khusus pada pengembangan wilayah pedesaan dengan melibatkan kontraktor kecil. Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa dari total target pembangunan, 2 juta rumah akan dibangun di desa-desa oleh kontraktor kecil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha
Langkah politik di Korea Selatan terus memanas setelah mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol resmi diajukan ke Majelis Nasional. Sebanyak 190 anggota parlemen dari partai oposisi dan satu anggota independen mengajukan mosi ini sebagai tanggapan atas deklarasi darurat militer yang dianggap melanggar prinsip konstitusi, seperti kedaulatan rakyat dan pemisahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melaporkan 114 bencana terjadi di Kabupaten Sukabumi sejak tanggal 3 hingga 4 Desember tahun 2024. Bencana yang terjadi mulai dari longsor 53 kejadian, banjir 30 kejadian, angin kencang 15 kejadian dan pergerakan tanah 16 kejadian. Hadi mengatakan ke 29 kecamatan terdampak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru yang berhasil mengamankan sembilan orang, termasuk Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Operasi tersebut dilakukan pada Senin (2/12/2024) dengan penangkapan delapan orang di Pekanbaru dan satu orang lainnya di Jakarta. Para pihak yang ditangkap saat ini telah dibawa
Pemerintah berencana mengumumkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan pekan depan setelah melalui proses simulasi dan pematangan kebijakan. Selain kenaikan PPN, pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan fiskal
Pemerintah Indonesia tengah memprioritaskan program hilirisasi pada 28 komoditas unggulan dalam negeri sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi. Menteri Investasi Rosan Roeslani menyatakan, dari 28 sektor yang telah dipetakan, enam komoditas utama akan menjadi fokus utama, termasuk nikel, timah, tembaga, bauksit, sawit, dan rumput laut. Pemilihan ini didasarkan
Pemerintah Indonesia menetapkan syarat investasi minimal sebesar USD 1 miliar (sekitar Rp16 triliun) bagi Apple untuk dapat menjual iPhone 16 di tanah air. Tawaran investasi senilai USD 100 juta yang diajukan Apple sebelumnya telah ditolak karena dianggap tidak memenuhi standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan. Menteri Investasi Rosan
Seoul mengimbau Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Korea Selatan untuk tetap waspada. Imbauan tersebut diucapkan setelah Presiden Yoon Suk Yeol menetapkan darurat militer, Selasa (3/12/2024) pada 23.00 waktu setempat. Sementara itu, WNI juga diminta untuk tidak berkerumun di berbagai lokasi publik. Hal ini untuk menghindari kerumunan massa, serta
Aktivitas Gunung Anak Ranakah di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Badan Geologi Kementerian ESDM menaikan status gunung menjadi Waspada atau Level Dua. Kegempaan yang terekam pada periode ini adalah 18 kali gempa lowfrequency, satu kali gempa vulkanik dangkal, 25 kali gempa vulkanik dalam. Terekam gempa yang berkaitan dengan aktivitas
Masyarakat adat di Merauke yang tergabung dalam Solidaritas Merauke secara tegas menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup cetak sawah baru dan pengembangan perkebunan tebu di wilayah mereka. Penolakan ini disampaikan dalam audiensi dengan Komite II Dewan Pemerintah Daerah Papua Selatan, yang dihadiri oleh berbagai pihak termasuk kementerian terkait dan
