Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) menang melawan Presiden Jokowi terkait ketersediaan vaksin halal di Mahkamah Agung (MA). Atas hal itu, YKMI mendesak Pemerintah melaksanakan putusan itu dengan menyediakan vaksin Covid-19 yang halal, khususnya bagi muslim. MA dalam putusan judicial review itu menyatakan ketentuan Pasal 2 Perpres N. 99 Tahun 2020
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ingin memastikan sektor pendidikan dan sekolah melakukan percepatan untuk vaksinasi booster. Berdasarkan arahan Presiden RI, dosis vaksin booster yang ditargetkan ketika mulai mudik harus sudah mencapai 50 persen. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyebutkan di Kota Bogor, sudah hampir dua pekan ini Pemkot Bogor melakukan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menambah 3 jenis vaksin dan dosis tambahan imunisasi wajib untuk anak mulai Mei 2022. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, dr Prima Yosephine dalam Seminar Media Pekan Imunisasi Dunia 2022, Senin (18/4/2022). Prima menjelaskan bahwa tambahan imunisasi wajib untuk anak-anak ini
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menyesuaikan aturan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19, melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2022. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto mengatakan bahwa SE ini diterbitkan berdasarkan Addendum SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 16
Dirjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, masyarakat tidak akan menanggung atau dipungut biaya apapun terkait pemberian tarif Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Untuk masyarakat tidak dipungut biaya apapun,” tegas Zudan seperti dikutip dari wawancara Pro 3 RRI, Selasa (19/4/2022). Ia menjelaskan, nantinya yang
Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat (penetapan) 1 Syawal 1443 H pada Minggu, 1 Mei mendatang. Sidang yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kementeran Agama ini akan didahului dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal yang disampaikan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag. Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin menjelaskan, sidang isbat mempertimbangkan
Pemerintah memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali. Sejumlah aturan terbaru di daerah PPKM level 1 hingga 3 dirilis oleh pemerintah. Diketahui, dalam Inmendagri Nomor 22 Tahun 2022, disebutkan tidak ada daerah yang berada pada PPKM level 4. Sementara daerah PPKM level 1 bertambah dari sebelumnya
Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga merupakan inisiator Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) DIY, Muhammad Nur Rizal, menyebut bahwa perubahan-perubahan serta tekanan yang muncul akibat pandemi bisa menjadi salah satu hal yang memicu aksi kejahatan jalanan (klitih) oleh para remaja. “Manusia butuh aktualisasi diri. Tapi belakangan ini anak muda tidak
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak seluruh daerah untuk kreatif dan inovatif dalam mengelola sampah di masing-masing wilayah. Menurutnya sejumlah daerah saat ini telah mengelola sampah secara optimal. “Bahkan lebih awal lagi, kampanye mengurangi barang berbahan plastik, diganti dengan yang organik, yang habis bisa hancur dengan cepat oleh proses
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel (levelling) untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19) di wilayah Jawa-Bali berakhir pada hari ini, Senin (18/4). PPKM Jawa-Bali sebelumnya berlaku dua pekan atau dimulai sejak 5 April lalu, sementara PPKM di wilayah luar Jawa-Bali yang dimulai pada 12 April baru akan berakhir 25 April
Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah bersepakat dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengesahkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2022. Biaya haji pada tahun ini senilai Rp 39,8 juta. “Besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH tahun 1433 Hijriah 2022 masehi per jemaah sebesar Rp 81.747.844,04 terdiri
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebutkan belum ada titik temu terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB) bersama antara pemerintah dengan Komisi VIII DPR RI. Mensos Risma mengatakan pembahasan tersebut masih tertahan. “Bulan Februari sampai sekarang aku masih nangani pengungsi. Itu harus ada dasarnya. Jadi kita coba lengkapi, selain tadi
