Komnas Perempuan Desak Transparansi Pembahasan RKUHP
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta DPR dan pemerintah memastikan proses legislasi Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP) berlangsung transparan dan partisipatif. Proses ini penting dalam demokrasi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Pemerintah pada 25 Mei 2022 menyebutkan RKUHP akan
