Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Ketika NU dan Muhammadiyah Terima Konsesi Tambang, Bagaimana dengan Fatwa MUI?

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah menyatakan menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Teranyar, Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutukan

Selengkapnya »
29 Juli 2024

Muhammadiyah Ingin Pengelolaan Tambang tak Merusak Lingkungan dan Menimbulkan Konflik

Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pihaknya ingin mengelola tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan. Hal ini disampaikan setelah PP Muhammadiyah memutuskan siap mengelola tambang dengan menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah.  Keputusan menerima izin tambang tersebut diumumkan

Selengkapnya »
29 Juli 2024

Airlangga Pastikan Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yakin Indonesia bisa mencapai target keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Beberapa daerah di Indonesia bahkan sudah lolos dari middle income trap dengan pendapatan per kapita setara negara maju. “Jakarta sudah lolos dari middle income trap karena pendapatan perkapita nya mencapai  USD21.000 per

Selengkapnya »
26 Juli 2024

MUI Ajak Ormas dan Santri Berantas Judi Online

 Sejumlah organisasi masyarakat keagamaan (ormas) Islam hingga santri diminta turut membantu pemerintah memberantas judi online. Ajakan tersebut disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar.  Ia menyebut, ajakan ini bertujuan untuk menyelamatkan bangsa dari dampak judi online. Sebab, menurutnya, praktik haram tersebut telah sangat meresahkan dan memberikan dampak

Selengkapnya »
26 Juli 2024

Kasus Klaim BPJS, KPK Ungkap Modus Kecurangan RS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memproses hukum dugaan kecurangan atau fraud atas klaim BPJS Kesehatan. Kecurangan tersebut terjadi di tiga rumah sakit dan menyebabkan kerugian negara Rp35 miliar. Tiga rumah sakit tersebut, kata dia, merupakan dua rumah sakit swasta di Jawa Tengah (Jateng) dan satu RS di Sumatera Utara (Sumut). Pahala

Selengkapnya »
26 Juli 2024

40 Tower Rusun ASN di IKN Siap Dibangun

Sebanyak 40 tower Rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) siap dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan direncanakan dimulai pada akhir tahun 2024. Pembangunan itu hasil kerja sama antara Konsorsium Garuda Nusantara dengan PT Bina Karya (Persero) selaku Badan Usaha Otorita. Adapun total komitmen investasi yang disiapkan oleh Konsorsium

Selengkapnya »
26 Juli 2024

Pemerhati: Pentingnya Pembiayaan Pendidikan Dasar oleh Pemerintah

Pemerhati pendidikan, Prof. Cecep Darmawan mengungkapkan, pentingnya pendidikan dasar gratis di Indonesia. Menurutnya, pendidikan dasar tersebut adalah kewajiban pemerintah sesuai konstitusi tanpa membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Dia menekankan, bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya. Menurutnya, pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah. Lebih

Selengkapnya »
25 Juli 2024

PPATK: Modus Deposit Judi Online Semakin Beragam

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan modus penerimaan deposit situs judi online sudah beragam. Sehingga menyulitkan upaya pihaknya dalam menghentikan aktivitas perjudian melalui pemblokiran akses deposit. “Kalau bermain judi online sekarang juga modusnya udah macem-macem. Sehingga meyulitkan upaya pemblokiran,” ucap Direktur Analisis dan Pemeriksaan II PPATK, Danang Tri

Selengkapnya »
25 Juli 2024

Kata Menteri AHY soal Tanah Ulayat di Seluruh Indonesia

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan akan terus menginventarisasi dan mendata semua tanah ulayat yang ada di seluruh Indonesia. Menurutnya, eksistensi masyarakat hukum adat merupakan isu yang sangat penting karena bukan hanya berbicara isu keadilan dan kesejahteraan, hal itu juga berkaitan erat dengan politik,

Selengkapnya »
25 Juli 2024

Akademisi: Ribuan Kasus Intoleransi Terjadi setelah Orde Baru

 Dosen King Fahd University Sumanto Al Qurtuby mengatakan, 2.398 kasus intoleransi terjadi di Indonesia, setelah Orde Baru tumbang. Sebanyak 65 persen di antaranya dilakukan oleh oknum, dengan mengatasnamakan agama. Sumanto menjelaskan, pelaku intoleransi bisa dilakukan siapa saja. Ia melanjutkan, faktor penyebab terjadinya intoleransi ialah ada orang beda agama di kawasan

Selengkapnya »
24 Juli 2024

Guru Honorer di Jakarta Urung Di-cleansing, Disdik Kini Gunakan Istilah Redistribusi

 Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin memastikan seratusan guru honorer yang terdampak kebijakan pembersihan atau cleansing telah kembali mengajar. Menurut dia, guru-guru itu nantinya akan diredistribusi ke sekolah yang membutuhkan. Budi mengatakan, terdapat sekitar 141 guru honorer yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan cleansing. Pasalnya, guru honorer itu

Selengkapnya »
24 Juli 2024

Penyelesaian Tanah Ulayat, Menko Polhukam Keluarkan 4 Poin

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengeluarkan empat poin penting penyelesaian tanah ulayat. Hal itu sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).  Permen No. 14 Tahun 2024 itu mengatur tentang administrasi dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Menurut Hadi, hal utama adalah menyamakan persepsi

Selengkapnya »
24 Juli 2024

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search