Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

PUPR Sebut Perlu Rp 300 Triliun untuk Bereskan Perlintasan Kereta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan dibutuhkan biaya sekitar Rp 300 triliun untuk membereskan masalah perlintasan sebidang kereta api. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan pembangunan flyover atau underpass sebagai alternatif untuk mengurangi potensi kecelakaan. Hitungan tersebut berdasarkan masih adanya sekitar 3.000 dari 4.000-an titik perlintasan kereta api sebidang yang kerap jadi titik kemacetan

Selengkapnya »
15 September 2022

WHO: Akhir Pandemi Covid-19 Sudah di Depan Mata

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan akhir pandemi covid-19 sudah di depan mata. Pernyataan itu disampaikan dengan melihat jumlah kasus dan kematian akibat virus tersebut yang menurun selama beberapa waktu terakhir. “Kita tidak pernah berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengakhiri pandemi. Kita belum sampai di sana, tetapi akhir sudah di

Selengkapnya »
15 September 2022

PBB Sebut Dunia dalam Bahaya, Serukan Kerja Sama

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres pada Selasa (13/9/2022) menyerukan solidaritas dan kerja sama untuk mengatasi situasi “dunia dalam bahaya” pada pembukaan Majelis Umum PBB ke-77. “Kita menghadapi dunia dalam bahaya di seluruh pekerjaan kita untuk memajukan perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan,” kata Guterres. Dia berkata demikian merujuk

Selengkapnya »
14 September 2022

Kemenkes Jamin Jutaan Anak dapat Imunisasi PCV

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin perlindungan kepada 4,6 juta anak dan balita dalam pemberian imunisasi Pneumococcus Konyugasi (PCV). Upaya ini dilakukan untuk mencegah anak dari infeksi pneumonia atau radang paru. “Kita mencanangkan imunisasi PCV secara nasional. Dengan sasaran sekitar 4,6 juta anak di seluruh Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian

Selengkapnya »
14 September 2022

Selandia Baru Cabut Peraturan Masker dan Vaksin

Selandia Baru cabut peraturan wajib masker dan vaksin. Keputusan ini mengakhiri peraturan pandemi Covid-19 paling ketat di dunia setelah diberlakukan selama dua tahun. Dalam konferensi pers mingguannya, Perdana Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan sudah saatnya dengan aman membalik halaman pengelolaan Covid-19 dan hidup tanpa kebijakan luar biasa yang sebelumnya diterapkan. Semua kebijakan wajib masker

Selengkapnya »
14 September 2022

Ketua DPRD Lumajang Mundur tak Hapal Pancasila, Bupati Menahan Tangis

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila, yang disampaikan dalam rapat paripurna persetujuan Perubahan APBD 2022 di DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin. “Saya telah mengganti kekhilafan sahabat Anang dengan memimpin pembacaan teks Pancasila di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten

Selengkapnya »
13 September 2022

Menpora Minta Daerah Tak Ambil “Jalan Pintas” di PON 2024

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berharap, jelang PON 2024, tidak ada daerah yang mengambil “jalan pintas”. Jalan pintas yang dimaksud terkait mutasi atlet secara mendadak yang dilakukan tuan rumah pelaksana demi mendulang prestasi. Harapan ini disampaikan Menpora saat membuka Rakernas KONI Tahun 2022. Menurutnya, dalam pelaksanaan PON di beberapa

Selengkapnya »
13 September 2022

Menpan RB Azwar Anas Janjikan Penataan Non-ASN Minim Ganjalan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas menjanjikan penataan tenaga non aparatur sipil negara (ASN) minim ganjalan. Untuk itu, menurutnya, penataan tenaga non-ASN memerlukan fleksibilitas. Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menganalogikan aturan yang dibuat ketat seperti pagar yang tinggi hanya akan membuat pelaksana kebijakan mencari celah

Selengkapnya »
13 September 2022

Menpan RB Siapkan Ketentuan Rekrutmen PPPK untuk Nakes Honorer

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mempersiapkan ketentuan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga kesehatan (nakes) non-PNS atau nakes honorer. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pun telah menggelar rapat percepatan penuntasan hal teknis terkait rekrutmen PPPK untuk tenaga kesehatan pada Minggu (11/9/2022). Rapat ini

Selengkapnya »
12 September 2022

Pemda tak Salurkan Bansos BBM, Siap-Siap Kena Sanksi dari Pemerintah Pusat

Pemerintah akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan belanja bantuan sosial dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK/07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.  Adapun beleid itu ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 5 September 2022.

Selengkapnya »
12 September 2022

Peran Negara G20 Dibutuhkan untuk Tingkatkan Produktivitas Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengemukakan Indonesia akan terus mendorong peran dari negara-negara anggota G20 guna  meningkatkan produktivitas pekerja,  Selain itu, Indonesia juga akan melakukan dialog antar negara G20 untuk bekerja sama memberikan pelatihan bagi para pekerja, sehingga mereka dapat menjadi produktif secara ekonomi. Hal tersebut dikatakan Menaker Ida Fauziyah ketika

Selengkapnya »
09 September 2022
Search