Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus menyayangkan sikap masyarakat yang baru memperhatikan penyakit cacar monyet setelah angka kasusnya bertambah di dunia. “Sangat disayangkan cerminan dunia tempat kita hidup saat ini masyarakat Internasional baru memperhatikan cacar monyet karena telah muncul di negara-negara berpenghasilan tinggi,” kata Tedros dikutip Antara,
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi memastikan kelompok Khilafatul Muslimin tak terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan.Kelompok Khilafatul Muslimin belakangan ini menjadi kontroversi di tengah masyarakat karena mendukung sistem khilafah. “Sebagai organisasi kemasyarakatan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kementerian Agama. Begitu juga sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sosial
Rencana penghapusan tenaga honor oleh Pemerintah Pusat (Pempus), ikut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa keberadaan tenaga honorer begitu dibutuhkan dalam kerja-kerja pelayanan terhadap masyarakat Ibu Kota. Ia berharap kebijakan yang diambil pemerintah pusat nantinya bisa memperhatikan kebutuhan pihaknya akan Sumber Daya
Mantan Direktur Badan Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama membeberkan lima alasan status pandemi global belum kunjung dicabut oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) kendati mayoritas negara menunjukkan tren penurunan kasus covid-19. “Lima hal tentang kenapa pandemi belum juga berakhir. Pertama, sampai akhir Mei 2022 masih ada hampir dari 70
Badan Pangan Nasional menguatkan kesadaran bersama akan pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, semua pihak diajak untuk terlibat dan berkolaborasi dalam upaya menjaga keamanan pangan. Ajakan ini dalam rangka memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia (HPKS). Baca Juga “Kali ini saya mengajak kita semua yang bergerak di bidang pangan
Semua wilayah Jawa dan Bali masuk Level 1 PPKM. Selain diperbolehkannya operasi kerja dari kantor (WFO) 100 persen, pemerintah juga mencantumkan aturan aktivitas di mal dan bioskop.Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan
Negara-negara G20 menyepakati pembentukan dana cadangan untuk mengatasi dan mengantisipasi pandemi yang muncul di masa mendatang.Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam acara ‘G20: The 2nd Health Working Group’ yang berlangsung di Lombok, Senin (6/6). “Bersama, kami telah setuju untuk membentuk Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) melalui gugus tugas bidang
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan, separuh dari 34 provinsi di Indonesia nihil laporan kasus Covid-19. Hal ini seiring proses transisi dari pandemi ke endemi. “Hingga 5 Juni 2022, sudah 17 provinsi di Indonesia yang nihil kasus COVID-19,” kata Mohammad Syahril yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (6/6). Jumlah provinsi
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mulai mengeksekusi kebijakan mengganti program bantuan sosial (bansos) dengan program pemberdayaan ekonomi untuk warga miskin berusia di bawah 40 tahun. Dia menargetkan program ini bagi 1 juta orang. “Kami lakukan asesmen dan kami proses mereka (untuk mendapatkan program pemberdayaan ekonomi ini). Target kita mudah-mudahan bisa
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya aware dengan kekhawatiran dan masukan yang muncul dari masyarakat mengenai tarif untuk turis lokal sebesar Rp 750.000 untuk naik ke stupa Candi Borobudur. Merespons hal itu, Luhut mengatakan bahwa rencana tarif yang muncul saat ini belum final,
Pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer di instansi pusat hingga daerah pada tahun 2023 mendatang. Hal ini menyusul adanya surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani pada 31 Mei 2022 lalu. Hal
Bupati Sleman, Kustini Purnomo, mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan menandatangani Komitmen Bersama Percepatan Penurunan Stunting. Tim ini dibentuk dalam rangka menekan angka stunting di Kabupaten Sleman. Pengukuhan dilaksanakan dalam Rembuk Stunting. Kustini berharap, Tim Percepatan Penurunan Stunting ini dapat menjadi sarana untuk menampung masukan, koordinasi dan sinkronisasi dari pihak-pihak yang bersentuhan langsung penurunan stunting.
