Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa lembaganya pernah menggunakan dana operasional internal sebesar Rp 350 juta untuk menanggung biaya pengobatan korban keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, dana yang digunakan untuk penanganan kasus keracunan tersebut bukan berasal dari anggaran program MBG, melainkan
Pengelola Makan Bergizi Gratis (MBG) yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dinonaktifkan 14 hari jika terjadi keracunan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya mengatakan di Cibubur, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025). Setelah dapat dipastikan penyebab keracunan dan SPPG terbukti telah melakukan perbaikan, izin operasional baru bisa dikeluarkan kembali. Hingga September
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati mengunjungi Kawasan Prasejarah Leang-Leang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Rabu (24/9) sebagai langkah awal persiapan untuk menghadapi revalidasi UNESCO Global Geopark pada tahun 2026. Ni Luh menekankan pentingnya kolaborasi antar pihak untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata. Selain itu, ia juga menyarankan
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertolak dari New York, Amerika Serikat (AS) menuju Ottawa, Kanada pada Rabu (24/9/2025) pukul 12.20 waktu setempat. Dari foto Sekretariat Presiden, kepergian Prabowo menuju Kanada dilepas oleh Duta Besar Designate Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Dwisuryo Indroyono Soesilo, dan Atase Darat KBRI Washington D.C., Kolonel
Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta untuk mematuhi standar operasional (SOP) penyajian makan bergizi gratis (MBG). Para petugas SPPG juga diminta memastikan titik kendali kritis dalam tata kelola dapur MBG. Hal ini disampaikan Koordinator SPPG Wilayah Jakarta Barat, Yudha Permana, Rabu (24/9/2025). Ia menegaskan, bahwa kuncinya adalah para SPPG
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Prof Hamdan Hamedan mengatakan, pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) punya makna penting. Pidato Presiden tersebut menunjukkan komitmen kuat Indonesia atas perdamaian dunia. Indonesia memahami bahwa kerja sama global sangat penting untuk menangani berbagai tantangan dunia, dan
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat kasus Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah terjadi di 14 provinsi dengan beragam persoalan. FSGI mendorong dana program MBG dialihkan untuk program pendidikan.FSGI mengamati besarnya anggaran MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) ternyata belum terserap optimal. FSGI menemukan sampai dengan September 2025 anggaran MBG
Presiden Prabowo Subianto menerima sambutan positif dari para pemimpin dunia setelah menyampaikan pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025. Setelah pidatonya di hadapan kepala negara, kepala pemerintahan, dan delegasi dari hampir seluruh negara, Presiden Prabowo segera dikerumuni
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Kepolisian yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Kesediaannya itu disampaikan langsung kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menemui Mahfud pada Selasa (16/9/2025). Mahfud mengaku dapat membantu Prabowo dalam rencananya mereformasi Polri
Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa forum pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai Palestina dan Solusi Dua Negara ini dilakukan bukan hanya untuk berbicara soal nasib Palestina, tetapi juga terhadap kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Prabowo yang berbicara di hadapan pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, menegaskan bahwa terselenggaranya
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mendorong pengelolaan limbah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, penyediaan gizi seimbang bagi anak-anak harus berjalan dengan pengawasan lingkungan yang ketat. Saat meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batu Aji, Batam, Hanif melihat langsung proses produksi lebih
Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 terus jadi sorotan publik. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka, menyebut praktik ini sebagai pengkhianatan terhadap amanah umat. “Korupsi kuota haji bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang merampas hak umat untuk beribadah. Karena itu,
