Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Achasnul Habib mengungkapkan, tren masuknya etnis Rohingya ke wilayah Indonesia, syarat akan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurutnya, hal itu merujuk pada gelombang masuk etnis Rohingya ke Aceh sejak November 2022 – Januari 2023. Menurutnya, para pengungsi tersebut diatur oleh pihak tertentu
Belum lama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan akan memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) guna mengatasi kemacetan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, penerapan ERP lebih efektif dibandingkan kebijakan three in one (3in1). Nantinya, tarif ERP direncanakan akan berkisar Rp 5 ribu hingga Rp 19 ribu, sesuai dengan kategori dan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan sejumlah langkah dalam upaya mengantisipasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan di provinsi paling barat Pulau Jawa tersebut. Bahkan, sebelumnya viral ribuan karyawan dipecat dari pabrik pembuatan sepatu di Banten. Menurut Al Muktabar, PHK yang dilakukan beberapa perusahaan di Banten, sebagai program pensiun
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menekankan pentingnya pendidikan seksual bagi remaja. Menurutnya, rendahnya pendidikan seksual menyebabkan banyaknya remaja hamil di luar nikah. BKKBN mempunyai program GenRe atau Generasi Berencana. Pendidikan seksual sebetulnya bukan pendidikan cara hubungan seks. Melainkan mengetahui masalah reproduksi tubuh baik laki-laki maupun perempuan. Dalam
Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali membuka sentra vaksin Covid-19 bagi masyarakat. Sentra vaksinasi itu dibuka di Pendopo Kabupaten Garut setiap akhir pekan, pagi hingga siang. “PPKM sudah dihentikan oleh pemerintah, tapi kita harus memperkuat tubuh, Bupati Garut melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan vaksin Sabtu-Minggu di Pendopo,” jelas Bupati Garut Rudy
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Sebab itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu. “Untuk mempercepat penetapan
Sekelompok masyarakat Melayu-Banjar yang tergabung dalam Panitia Muktamar Rabithah Melayu-Banjar bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Dalam pertemuan itu, mereka mengemukakan dukungan kepada pemerintah untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. “Dalam pertimbangan kami, kajian kami bersama, kita juga menilai adanya Ibu Kota Nusantara
Satuan Tugas Air Susu Ibu (ASI) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Wiyarni Pambudi menegaskan, bayi tidak boleh mendapatkan susu formula saat bencana karena donasi susu jenis ini dilarang. Sebisa mungkin proses menyusui ASI tetap bisa diberikan untuk bayi. Wiyarni mengakui, seringkali bayi mendapatkan godaan donasi susu formula. Ia menjelaskan, di aturan pemerintah
Ribuan kepala desa (kades) dari berbagai daerah di Indonesia menuntut perpanjangan jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun untuk satu periode. Mereka menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (17/1). Perpanjangan masa jabatan kades pernah diusulkan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan belum bisa menargetkan kapan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dibawa ke persidangan. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan upaya yudisial masih harus menunggu penyamaan persepsi dengan Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah sejumlah kasus pelanggaran HAM berat berhenti di kejaksaan. Atnike
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyebutkan, pemasukan daerah dari jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) di Ibu Kota bisa mencapai Rp 30 miliar-Rp 60 miliar per hari. Ismail mengatakan, dari seluruh pengguna kendaraan yang melewati 25 ruas jalan ber-ERP per hari diperkirakan mendapat pemasukan Rp 30 miliar. Jika dikalikan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang Selatan menyatakan siap mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat. Yakni terkait pembatasan pendistribusian gas tiga kilogram (melon) dimana pihaknya akan melakukan uji coba. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Disperindag Kota Tangsel, Ghazali Ahmad, Senin (16/1/2023). Ia mengatakan, nantinya penjualan gas melon
