Polemik penghapusan tenaga honorer pada November 2023 terus bergulir. Protes dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menunjukkan adanya persoalan yang belum selesai di antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait kebijakan ini. Pusat dan pemda pun diminta mencari jalan tengah dan menyelesaikannya dengan semangat keberpihakan terhadap honorer. Pakar otonomi
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menegaskan status transisi dari pandemi ke endemi merupakan kewenangan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Hingga saat ini, belum ada negara terjangkit Covid-19 yang berganti status endemi kendati tren penurunan kasus terus terjadi, termasuk di Indonesia.Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menambahkan tren penurunan kasus Covid-19 di
Ahli kesehatan masyarakat Hermawan Saputra berharap pemerintah dan masyarakat tidak lengah di tengah situasi Covid-19 di dalam negeri yang perlahan mereda dan dibarengi dengan menerapkan berbagai kebijakan pelonggaran kegiatan. Sebab menurut Hermawan, selagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi atas Covid-19, maka seharusnya seluruh negara tetap waspada akan
Omicron BA.4 dan BA.5 telah terdeteksi di Indonesia. Subvarian ini diyakini lebih efektif dalam menginfeksi orang baik yang sudah divaksin, belum divaksin, ataupun yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 sebelumnya.Mengutip data Kemenkes RI, Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Erlina Burhan, SpP(K) pada Minggu (12/5/2022) membeberkan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan tetap optimistis pariwisata di Bali bisa terus bangkit meski saat ini ditemukan kasus mutasi Omicron baru yakni subvarian BA.4 dan BA.5.Ia menegaskan yang penting masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan dan mengikuti arahan pemerintah. “Tentunya kekhawatiran selalu ada. Tapi, saya optimistis ketika kita disiplin
Satgas COVID-19 mengungkap ada 5 provinsi yang mengalami peningkatan kasus harian COVID-19. Peningkatan kasus terjadi pada Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.Epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengimbau untuk mencegah naiknya kasus COVID-19 perlu meningkatkan antibodi masyarakat dan tidak bersandar semata-mata dengan
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (9/6/2022), mengatakan, penyelidikan terbarunya tentang asal-usul Covid-19 tidak dapat disimpulkan. Hal itu disebabkan data dari China hilang. Ini menjadi pukulan bagi upaya WHO menentukan bagaimana pandemi bermula. Hilangnya data ini akan menambah keraguan tentang kemungkinan menentukan bagaimana dan di mana virus itu muncul. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak lantas membuat semua yang ber-NIK harus membayar pajak.Ia menuturkan pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah yang NIK-nya sudah diaktivasi. NIK baru diaktivasi jika pemilik
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terus memantau laporan hepatitis misterius yang menyerang anak-anak di seluruh dunia. Direktur Jenderal WHO, Tedros Ghebreyesus mengatakan, WHO menerima laporan lebih dari 700 kemungkinan kasus hepatitis misterius dari 34 negara, dan 112 kasus lagi sedang diselidiki. “Setidaknya 38 dari anak-anak ini membutuhkan transplantasi hati, dan 10 telah meninggal,”
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus menyayangkan sikap masyarakat yang baru memperhatikan penyakit cacar monyet setelah angka kasusnya bertambah di dunia. “Sangat disayangkan cerminan dunia tempat kita hidup saat ini masyarakat Internasional baru memperhatikan cacar monyet karena telah muncul di negara-negara berpenghasilan tinggi,” kata Tedros dikutip Antara,
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi memastikan kelompok Khilafatul Muslimin tak terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan.Kelompok Khilafatul Muslimin belakangan ini menjadi kontroversi di tengah masyarakat karena mendukung sistem khilafah. “Sebagai organisasi kemasyarakatan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kementerian Agama. Begitu juga sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sosial
Rencana penghapusan tenaga honor oleh Pemerintah Pusat (Pempus), ikut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa keberadaan tenaga honorer begitu dibutuhkan dalam kerja-kerja pelayanan terhadap masyarakat Ibu Kota. Ia berharap kebijakan yang diambil pemerintah pusat nantinya bisa memperhatikan kebutuhan pihaknya akan Sumber Daya
