Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan biaya vaksin Covid-19 di masa endemi masuk skema jaminan kesehatan nasional (JKN). Hal itu akan dicover oleh BPJS Kesehatan. “Vaksin Covid-19 ini akan dicover BPJS Kesehatan dan tidak ada persyaratan khusus orang yang akan divaksinasi,” kata Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan
BPJS Kesehatan meminta kebijakan pemerintah yang lebih detail berkaitan skema pembiayaan layanan vaksinasi Covid-19. Terutama bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada masa endemi. Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Agustian Fardianto mengatakan pada prinsipnya BPJS Kesehatan selalu siap turut dalam melaksanakan amanat untuk penyelenggaraan program JKN.
Kementerian Agama (Kemenag) RI segera meluncurkan Program Nasional Masjid Ramah 2023 pada Juli mendatang. Ini sebagai upaya dalam menciptakan ribuan masjid ramah di Indonesia. “Insya Allah, pada Juli mendatang akan diadakan sosialisasi. Kepada masjid-masjid di seluruh Indonesia,” kata Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kemasjidan, Direktorat Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah,
Merebaknya kasus polio varian dua di Sumatra, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mulai mencanangkan imunisasi IPV 2. “Sehingga terjadi bukan hanya di Indonesia seperti Amerika terjadi juga outbreak polio, negara Eropa terjadi juga, dan di Indonesia mulai dari Sumatra kemarin outbreak polio kembali,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin di Klaten, Rabu (21/6/2023). “Kenapa outbreak mulainya di Sumatra karena cakupan
Kebijakan menyikapi endemi Covid-19 di Indonesia diatur lebih lanjut lewat Keputusan Presiden (Keppres). Hal itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi. Ia mengatakan keputusan pemerintah mengakhiri status pandemi Covid-19 ditandai dengan dicabutnya Keppres Nomor 11 Tahun 2020. Ini tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan hingga 16 Juni sebanyak 22 paket Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah terkontrak. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menambahkan, paket pembangunan IKN yang sudah terkontrak itu kebanyakan dari sektor sumber daya air, bina marga, cipta
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, cara untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem jangka panjang adalah dengan menciptakan lapangan kerja. Teten menyampaikan pengetasan kemiskinan ekstrem menjadi fokus pemerintah. Hal tersebut sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menargetkan angka Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2024
Bantuan Sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II dikabarkan sudah cair bulan Juni 2023. Dalam Bansos PKH kali ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) hanya memberikan kepada tujuh golongan masyarakat saja. Pemerintah menghadirkan PKH untuk membantu masyarakat golongan bawah atau rentan miskin. Khususnya bagi mereka masuk dalam golongan Keluarga
Kementerian PUPR mulai mengerjakan penataan Kawasan Wisata Rumah Adat Atakkae di Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap, penataan mampu menghadirkan para wisatawan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Penataan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi salah satu Rumah Adat Atakkae yang paling besar di kawasan ini atau dikenal dengan Sao
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Thomas Nifinluri mengungkapkan, penyebab utama kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) karena aktivitas manusia. Persisnya aktivitas membuka lahan dengan cara dibakar. Padahal, pembakaran hutan dan lahan telah dilarang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Di dalam pasal itu seseorang juga dilarang membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan
Pedagang tembakau tingwe khawatir dengan upaya ilegalisasi tembakau dalam Pasal 154 hingga Pasal 158 dan Pasal 457 dalam RUU Kesehatan. Masyarakat hilir ekosistem pertembakauan ini menilai bahwa pasal pengendalian tembakau di RUU Kesehatan berujung pada pelarangan total aktivitas pertembakauan dengan ancaman sanksi pidana. Rohman Nisfi dari Komunitas Emas Hijau Kolektif memandang bahwa
Pelaksanaan wisuda di tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) hingga TK menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Situasi ini juga turut memunculkan pandangan tersendiri bagi sosiolog dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Vina Salviana Darvina Soedarwo. Menurut Vina, kondisi tersebut jika dikaitkan dengan sosiologi ada yang disebut sebuah
