Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menanggapi kasus balita yang positif narkoba usai diberikan minum tetangganya. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar menduga ada jaringan narkoba pada pelaku yang memberikan air minum kepada anak berusia tiga tahun itu. Ia berharap kasus ini tidak berdampak jangka panjang kepada sang anak.
PT PLN (Persero) menambah pembangkit hijau hingga membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Jawa Timur sebagai upaya mengawal berbagai langkah pemerintah provinsi setempat untuk mencapai Net Zero Emission (NZE). “Pemerintah Jawa Timur telah memulai langkah apik dengan mengawal melalui kebijakan dan regulasi seperti Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2019 tentang
Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menilai, sistem pendataan penerima bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) masih buruk. Sebab, diduga ada ribuan pemilik perusahaan yang terdaftar sebagai penerima bansos. “Ada nama 10 ribu (orang) yang disebut beneficial ownership, pengendali perusahaan, padahal penerima bansos di Kemensos,” kata Koordinator Pelaksana Stranas
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solo, Jawa Tengah, menyampaikan pencemar Bengawan Solo kebanyakan limbah domestik. Kondisi itu menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang membuang limbah domestik ke aliran Bengawan Solo. Kepala Bidang Penataan, Pengendalian, dan Pengelolaan Lingkungan DLH Kota Surakarta Budiyono mengatakan, tidak sedikit pula pencemar Bengawan Solo yang berasal dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong gerakan sektor perkebunan kelapa sawit terbebas pekerja anak pada 2023. Pencanangan gerakan sektor perkebunan kelapa sawit terbebas pekerja anak pada 2023, dilakukan di 16 provinsi. “Di mana memiliki luas perkebunan lebih dari 100 ribu hektare. Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021,” kata Menteri
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengingatkan bahwa tingkat polusi plastik yang meningkat pesat masih menjadi masalah global yang serius. Sebab, ini berdampak buruk terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation Environment Programme memperkirakan jumlah sampah plastik yang masuk ke ekosistem akuatik
Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Bekasi, akan rampung pada tahun 2024. PDN ini nantinya akan mengintegrasikan data Kementerian/Lembaga di Indonesia. Selain di Bekasi, pemerintah akan membangun PDN di tiga lokasi lainnya, yaitu di Batam, Ibu Kota Nusantara (Kalimantan Timur), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara
Pihak Rektorat Universitas Negeri Makassar (UNM) segera melakukan evaluasi terkait pengamanan secara menyeluruh lingkungan kampus buntut penemuan brankas narkoba oleh mantan mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) wilayah kampus Parangtambung, Jalan Malangkeri Raya, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut dia, penemuan narkoba di lingkungan kampus dibawa oleh oknum mantan mahasiswa UNM
Kepala Kelompok Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sleman, Etik Setyaningrum mengatakan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2023 mendatang. Namun ia mengingatkan bahwa puncak musim kemarau kali ini akan dibarengi dengan fenomena El Nino. Etik mengatakan kondisi tersebut membuat musim kemarau kali ini lebih kering dibandingkan tahun lalu. Sedangkan pada
Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) yang dimutakhirkan pada 2022 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat 97.563 keluarga berisiko stunting di Provinsi Maluku. Jumlah keluarga berisiko stunting itu tersebar di 1.235 desa/kelurahan, 118 kecamatan dan 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Deputi KBKR BKKBN RI dr. Eni Gustina, mengatakan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mendalami dugaan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua menggunakan dana desa untuk membeli senjata. Salah satunya dengan meminta keterangan dari pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Demikian dikatakan Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro, dalam perbincangan dengan Pro 3 RRI, Minggu (11/6/2023). Menurut Eko,
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan disebut menyepakati penghapusan mandatory spending atau pengeluaran wajib minimal 5 persen dari APBN untuk kesehatan. Keputusan tersebut diambil setelah mayoritas anggota Panja RUU Kesehatan menyetujui usulan pemerintah. “Kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena sudah berjuang maksimal agar pasal mandatory spending minimal 5 persen APBN untuk layanan
