Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengatakan, Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman kekeringan yang lebih panjang dan kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data BMKG, kekeringan yang terjadi saat ini telah menyebabkan penurunan debit air di beberapa sungai dan waduk di Indonesia. Dia mengatakan, kekeringan itu dipicu oleh fenomena
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga harga beras tetap stabil di pasaran. Mulai dari memberikan bantuan pangan beras hingga memasok pasar dengan beras murah Bulog. “Ini tugas yang diberikan Pak Presiden kepada Bapanas bersama Bulog. Jadi tidak boleh main-main,” kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, pada
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berencana menginisiasi pengembangan vaksin demam berdarah dengue (DBD) buatan Indonesia. Hal itu disampaikan Peneliti Pengembangan Vaksin di Pusat Riset Vaksin dan Obat Organisasi Riset Kesehatan BRIN Doddy Irawan Setyo Utomo. Menurutnya, pengembangan vaksin tersebut rencananya menggunakan metode partikel mirip virus (VLP). Ini yang dapat
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkolaborasi melatih pejabat di pemerintah daerah. Ini untuk menjadi pemimpin digital yang cerdas lewat program bernama Digital Leadership Academy (DLA). Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkominfo Hary Budiarto menyatakan kolaborasi itu ditargetkan dapat mendukung akselerasi transformasi digital
Pemerintah Provinsi Banten mencadangkan sebanyak 2.139 ton beras sebagai stok pangan daerah. Hal ini untuk mengantisipasi kerawanan pangan yang disebabkan kekeringan akibat dampak fenomena El Nino maupun kemiskinan ekstrem. “Kita memiliki sekitar 2.139 ton beras cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kerawanan pangan. Beras tersebut dibeli dari dana insentif daerah Pemprov
Pemerintah menegaskan, rencana penyusunan daftar barang yang diperbolehkan impor atau positive list tidak akan memasukkan barang produk UMKM. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 terkait dengan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Rifan Ardianto
Pemerintah segera menerbitkan aturan praktik jual rugi (predatory pricing) yang sering dilakukan pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Adapun larangan praktik jual rugi tertuang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Direktur Perdagangan Melalui Sistem
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, beban fiskal negara kini terus meningkat karena konsumsi LPG mengalami peningkatan tiap tahun. Pada 2022, kata Airlangga, pemerintah memberikan subsidi untuk 7,8 juta ton LPG. Menurut Airlangga, subsidi gas LPG pada tahun ini diperkirakaan mencapai Rp 117 triliun. Untuk mengatasi masalah itu, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan memperluas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menuntaskan 9.000 angka stunting dari total saat ini sebanyak 22.000. Hal tersebut disampaikan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. “Kami terus berupaya untuk mengurangi angka stunting di Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka stunting,” kata Heru
Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah Pulau Nustual Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masel. Tujuannya tersebut agar proyek pembangunan kilang LNG di Masela, Maluku terus berjalan. Pembangunan kilang LNG Masela senilai 19,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 310,8 triliun tersebut akan memberikan dampak positif bagi perekonomian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan pemetaan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan kecil di daerahnya. Pun demikian dengan langkah-langkah pencegahan serta penindakan atas berbagai pelanggaran hukum di laut. Ihal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, saat menerima perwakilan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), di kantor Gubernur Jateng, di Semarang,
Pemkab Bogor memiliki persediaan beras hingga 298 ton, untuk mengantisipasi bencana kekeringan yang menyebabkan terjadinya gagal panen. Saat ini, tercatat ada 221 hektare sawah di Kabupaten Bogor mengalami gagal panen atau puso. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor, Asep Mulyana, mengatakan, ratusan ton persediaan beras itu nantinya bukan hanya untuk menghadapi
