KEGIATAN

Jalan Berbayar ERP Jakarta Masih Mandek di Pembahasan Regulasi

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan siap mematuhi hasil keputusan dari DPRD soal wacana penerapan jalan berbayar elektronik (eletronic road pricing/ERP). ERP yang sudah diwacanakan sejak 2006 namun hingga kini belum ada kejelasan. Ia juga menjelaskan belum menentukan teknologi apa yang bakal dipakai untuk mengimplementasikan ERP tersebut. Syafrin hanya

Selengkapnya »

Riset WHO: 8.677 Anak Indonesia Menderita Kanker, Terbesar di Asia Tenggara

Agensi Internasional untuk Riset Kanker WHO memperkirakan, ada 8.677 anak Indonesia berusia 0-14 tahun yang menderita kanker pada 2020 lalu. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dokter anak RSIY PDHI, dr Dita Windarofah mengatakan, kanker merupakan salah satu dari sembilan layanan jenis penyakit prioritas dengan

Selengkapnya »

Menyorot Kinerja BPKH di Tengah Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta

Euforia haji di Indonesia bergelora ketika Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota haji RI kembali normal sebesar 221 ribu jemaah pada 2023. Pada 2020 dan 2021 layanan haji ditutup imbas pandemi covid-19 yang menggempur dunia. Baru pada tahun lalu layanan haji dibuka kembali oleh Pemerintah Arab Saudi, tetapi dengan pembatasan usia

Selengkapnya »

Pemerintah Dorong Kolaborasi UMKM Melalui Empat Pilar

Dalam membangun ekosistem e-commerce di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendorong kolaborasi melalui penguatan empat pilar. Empat pilar satu diantaranya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dimana UMKM yang terbuka terhadap perubahan, inovatif, dan punya kemauan berkembang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Dr. Kasan. Pilar

Selengkapnya »

Epidemiolog: Lindungi diri dengan booster kedua usai PPKM dicabut

 Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan kebijakan pemberian vaksin booster kedua atau dosis keempat untuk masyarakat umum merupakan bentuk perlindungan usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut. “Booster kedua juga dilandasi dengan kepentingan untuk memberikan proteksi lebih pada publik karena yang kita hadapi ini adalah subvarian baru dari Omicron yang efektif

Selengkapnya »

Menpora Hormati Keputusan Kelanjutan Liga 2 di KLB PSSI

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menghormati keputusan kelanjutan Liga 2 Indonesia yang akan dibahas di Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI oleh pengurus baru 2023-2027, pada tanggal 16 Februari mendatang. “Saya kira itulah keputusannya. Presiden memberikan arahan ke saya untuk cari jalan keluar. Saya sebelumnya sudah mengundang PSSI, (PT) LIB, untuk berdiskusi.

Selengkapnya »

Kurangnya SDM Pertanian Berkualitas Picu Tingginya Harga Cabai

Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Abdul Hamid mengatakan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas memicu tingginya harga cabai. Faktor lainnya adalah memburuknya lahan pertanian cabai di Indonesia.  Untuk itu, ia mendorong agar petani cabai untuk meningkatkan budidaya tanaman cabai agar tidak terjadi gagal panen. “Pemahaman akan cara budidaya

Selengkapnya »

Jokowi Sentil Anies di Sodetan Kali Ciliwung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung, di Jakarta Timur, Selasa (24/1). Ide tersebut diklaim bisa mengurangi banjir di beberapa wilayah ibu kota secara signifikan. Namun, Jokowi menyebut proyek itu mangkrak selama enam tahun terakhir atau sejak Anies Baswedan menjadi gubernur DKI pada 2017. Untuk mengendalikan banjir

Selengkapnya »

Omnibus Law Kesehatan, ‘Jalan Pintas’ Agar Pemerintah Bisa Atur Dokter

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya dalam transformasi kesehatan di Indonesia. Salah satunya lewat revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang nantinya menggunakan metode omnibus law. Ia mengatakan, saat ini pemerintah tak memiliki kewenangan apa pun terkait pengaturan kedokteran. Baik soal distribusi, produksi,

Selengkapnya »

Fenomena LGBT di Kabupaten Garut Dinilai Perlu Diantisipasi

Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Garut telah mengusulkan dibuatnya peraturan daerah (perda) terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Kabupaten Garut. Usulan itu telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut.  Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Margiyanto, mengaku prihatin dengan kian maraknya fenomena LGBT,

Selengkapnya »
Search