Dalam membangun ekosistem e-commerce di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendorong kolaborasi melalui penguatan empat pilar. Empat pilar satu diantaranya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dimana UMKM yang terbuka terhadap perubahan, inovatif, dan punya kemauan berkembang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Dr. Kasan. Pilar
Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan kebijakan pemberian vaksin booster kedua atau dosis keempat untuk masyarakat umum merupakan bentuk perlindungan usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut. “Booster kedua juga dilandasi dengan kepentingan untuk memberikan proteksi lebih pada publik karena yang kita hadapi ini adalah subvarian baru dari Omicron yang efektif
Rabu, 25 Januari 2023, kepala desa dan perangkat desa melakukan demontrasi di depan Gedung MPR/DPR Jakarta, menuntut kejelasan status para perangkat desa. Bagi kepala desa, demonstrasi tersebut adalah demonstrasi kedua dalam bulan pertama tahun 2023 ini. Minggu lalu, para kepala desa dari beberapa provinsi dan kabupaten juga melakukan aksi unjuk
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menghormati keputusan kelanjutan Liga 2 Indonesia yang akan dibahas di Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI oleh pengurus baru 2023-2027, pada tanggal 16 Februari mendatang. “Saya kira itulah keputusannya. Presiden memberikan arahan ke saya untuk cari jalan keluar. Saya sebelumnya sudah mengundang PSSI, (PT) LIB, untuk berdiskusi.
Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Abdul Hamid mengatakan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas memicu tingginya harga cabai. Faktor lainnya adalah memburuknya lahan pertanian cabai di Indonesia. Untuk itu, ia mendorong agar petani cabai untuk meningkatkan budidaya tanaman cabai agar tidak terjadi gagal panen. “Pemahaman akan cara budidaya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung, di Jakarta Timur, Selasa (24/1). Ide tersebut diklaim bisa mengurangi banjir di beberapa wilayah ibu kota secara signifikan. Namun, Jokowi menyebut proyek itu mangkrak selama enam tahun terakhir atau sejak Anies Baswedan menjadi gubernur DKI pada 2017. Untuk mengendalikan banjir
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya dalam transformasi kesehatan di Indonesia. Salah satunya lewat revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang nantinya menggunakan metode omnibus law. Ia mengatakan, saat ini pemerintah tak memiliki kewenangan apa pun terkait pengaturan kedokteran. Baik soal distribusi, produksi,
Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Garut telah mengusulkan dibuatnya peraturan daerah (perda) terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Kabupaten Garut. Usulan itu telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Margiyanto, mengaku prihatin dengan kian maraknya fenomena LGBT,
Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, beserta seluruh pemangku kepentingan terkait tidak memberlakukan skrining atau penapisan khusus bagi penumpang pesawat asal China yang tiba di Pulau Dewata. “Kami berdiskusi langsung dengan jajaran Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di sini begitu informasi (kedatangan penumpang asal Tiongkok ke Bali) itu kami dapat. Dan
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyediakan truk khusus pengangkut sampah organik dan sampah residu di tiap depo atau tempat pembuangan sementara (TPS) yang ada di Kota Yogyakarta. Truk ini disediakan agar sampah organik dan sampah residu dapat dipisah. Pemisahan dilakukan juga sebagai upaya untuk mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Achasnul Habib mengungkapkan, tren masuknya etnis Rohingya ke wilayah Indonesia, syarat akan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurutnya, hal itu merujuk pada gelombang masuk etnis Rohingya ke Aceh sejak November 2022 – Januari 2023. Menurutnya, para pengungsi tersebut diatur oleh pihak tertentu
Belum lama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan akan memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) guna mengatasi kemacetan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, penerapan ERP lebih efektif dibandingkan kebijakan three in one (3in1). Nantinya, tarif ERP direncanakan akan berkisar Rp 5 ribu hingga Rp 19 ribu, sesuai dengan kategori dan
