Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) telah menindak rumah sakit yang berbuat kecurangan dengan memalsukan klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tindakan yang dilakukan berupa pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, kecurangan yang dilakukan salah satu rumah sakit adalah dengan memberikan obat kepada pasien tua yang tidak datang ke rumah
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi tentang dampak negatif perkawinan anak. “Edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif perkawinan anak perlu terus diperkuat,” kata Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kemenko PMK Jelsi Natalia Marampa dihubungi di Jakarta. Jelsi
Pakar komunikasi publik Lukas Ispandriarno menyoroti seputar pengobatan alternatif ‘Ida Dayak’ yang viral di media sosial belakangan ini. Menurutnya, masyarakat harus hati-hati dengan fenomena pengobatan Ida Dayak ini. Apalagi, masyarakat kerap mengunggah kemampuan ‘Ida Dayak’ ini di media sosial seperti Facebook atau TikTok. Terbukti, masyarakat pun berduyun-duyun untuk berobat ke
Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Puadi menekankan, terdapat tiga penyebab yang membuat netralitas aparatur sipil negara (ASN) tidak dapat tercapai menjelang pemilu. Pertama, adanya kepentingan politik seperti irisan kekerabatan atau kesukuan yang menjadi politik identitas. Kemudian, digunakannya pemilu sebagai cara untuk meminta promosi jabatan. Faktor yang terakhir adalah adanya
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan bahwa indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia berdasarkan riset TomTom International. Hasil indeks yang digunakan tersebut, kata Syafrin, rata-rata kemacetan DKI Jakarta mencapai 53 persen. Jakarta dan Manila di Filipina merupakan dua
Polusi udara menjadi penyumbang tertinggi penyakit paru yakni mencapai sekitar 15-30 persen. Fakta ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (5/4/2023). Menurut dia, ada empat faktor resiko penyakit paru yakni polusi udara, riwayat merokok, infeksi berulang, dan faktor genetik. Dalam hal ini, Kemenkes mendorong upaya primotif dan prefentif untuk
Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk memiliki langkah strategis dalam pemenuhan kekurangan Pustakawan. Saat ini, Indonesia masih kekurangan jumlah pustakawan sebanyak 439.680 pustakawan. Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menjelaskan, Perpusnas telah mengeluarkan rekomendasi kebutuhan atau formasi jabatan fungsional pustakawan di tahun 2022 untuk 31 instansi, dengan jumlah
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau Padang Pariaman meminta masyarakat di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) agar lebih meningkatkan kewaspadaan terkait dampak hidrometeorologi yang dapat mengakibatkan bencana. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidrologi) atau lautan
Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan berbagai komoditas lain yang diperlukan selain beras. Hal ini dilakukan menjamin ketersediaan cadangan pangan serta mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga, dan/atau keadaan darurat. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, masih tingginya harga beras di pasaran disebabkan produksi beras selama enam bulan terakhir di bawah kebutuhan setiap bulannya. Adapun berdasarkan data, kebutuhan bulanan akan beras mencapai 2,53 juta ton. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengharapkan Pemerintah terus mengintensifkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) kepada masyarakat di Tanah Air. Di samping itu, ia pun menilai hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan pendekatan dengan akademisi, organisasi, dan
Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua Barat menolak penggunaan rumah ibadah di seluruh Papua Barat dan Papua Barat sebagai tempat kampanye politik praktis menjelang Pemilu 2024. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Papua Barat Luksen Jems Mayor mengatakan pemerintah bersama masyarakat harus memiliki perspektif yang sama menolak seluruh aktivitas politik praktis menggunakan rumah ibadah. Pengawasan
