Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum merestui PT Pertamina untuk menaikkan harga Pertamax dalam waktu dekat. Alhasil, harga Pertamax kemungkinan masih akan ditahan hingga semester 1-2022. Sebelumnya Kementerian ESDM mengungkapkan data keekonomian harga Pertamax mencapai Rp 14.500 per liter. Saat ini, Pertamina menjual Pertamax di rentang Rp 9.000
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi aset kripto sepanjang 2021 mencapai Rp 859,4 triliun, meningkat 1.222 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang senilai Rp 64,9 triliun. Pelaksana Tugas Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana, Kamis (24/3/2022), mengatakan, walaupun transaksi sudah ramai, infrastruktur perdagangan aset kripto belum selesai secara
Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan pada Rabu (23/3) bahwa pasar energi global akan runtuh jika sanksi dikenakan pada minyak dan gas (migas) asal Negeri Beruang Merah yang dikenal sebagai pengekspor utama hidrokarbon. Rusia adalah pemasok terbesar, pangsa sumber daya energi Rusia di pasar global mencapai sekitar 40%. Jelas,
Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengapresiasi kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi Covid-19. IMF menilai Indonesia mampu menciptakan kestabilan sambil mendorong pemulihan ekonomi. Namun, masih ada sejumlah pekerjaan rumah dalam perbaikan ekonomi nasional. Apresiasi itu disampaikan Dewan Eksekutif IMF dalam laporan Article IV Consulation 2021 yang dirilis pada
Selain stoknya terbatas, minyak goreng curah umumnya masih dijual di atas ketentuan harga eceran tertinggi. Sejumlah kalangan berharap pemerintah mengatasinya sebelum bulan Ramadhan tiba pekan depan. Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hadtiadi, mengusulkan sejumlah solusi untuk mengurai persoalan minyak goreng. Pertama, gulirkan minyak goreng bersubsidi melalui mekanisme bantuan sosial karena
Apical Group, produsen minyak goreng dengan merek Harumas dan Camar, memastikan ketersediaan stok minyak goreng untuk masyarakat khususnya pasar domestik seiring dengan dukungan Apical Group bersama Kementerian Perindustrian untuk membantu memastikan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. RGE Palm Business Director, Bernard A. Riedo mengatakan bahwa Apical melalui PT Asianagro
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan dana kompensasi untuk PT Pertamina (Persero) sebagai imbalan atas larangan kepada BUMN migas itu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin Pertalite (RON 90) ke masyarakat. Sementara Pertamina tetap harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Tanah Air meski harga minyak mentah dunia melonjak
Rapat Dewan Gubernur [ROG) Bank Indonesia pada 16-17 Maret 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5%, suku bunga lending facility (LF) sebesar 2,75%, suku bunga deposit facility (DF) sebesar 4,25% Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabiiitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk
Pemerintah tengah menyiapkan skema mendapatkan dana untuk menarik masuk pemodal dan membiayai proyek ibu kota negara (IKN). Salah satu skema yang dikembangkan adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan penggunaan dana filantropi. Nantinya, pemerintah akan memberikan jaminan atas pendanaan dari badan usaha yang menggarap proyek IKN tersebut. Artinya, apabila
Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendukung penuh upaya peningkatan produksi kedelai lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor. Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin mengatakan, kebutuhan kedelai perajin tempe-tahu nasional cukup besar yakni 3 juta ton per tahun dan mayoritas dari impor. Sementara itu, harga kedelai impor saat ini
Krisis menandai situasi tak terkendali yang diikuti hiruk-pikuk kepanikan. Begitu pula yang terjadi dengan krisis minyak goreng belakangan ini. Bahkan, mitigasi melalui penerbitan enam kebijakan Kementerian Perdagangan tak mampu membuat barang tersedia dengan harga terjangkau. Regulasi belum mampu membangun keseimbangan antara mekanisme pasar dan kepentingan publik. Paling tidak, ada dua
CEO Narasi Institute dan pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menyatakan pemerintah tak kompeten dalam mengendalikan masalah kelangkaan minyak goreng dan bahan pokok lainnya. Ia menilai kebijakan pengendalian harga yang diambil pemerintah tidak menyelesaikan masalah, terutama pada kelangkaan minyak goreng. Pemerintah dianggap tidak berdaya dalam pengendalian harga dan harus menyerahkan
