Menlu Retno Marsudi bertemu empat mata dengan Menlu Australia, Penny Wong, di sela-sela rangkaian Sidang ke-77 Majelis Umum PBB di New York (20/09/2022). Kedua Menlu berdiskusi mengenai persiapan KTT G20 di Bali, 15-16 November mendatang. Menlu RI sampaikan pandangan bahwa momentum pelaksanaan KTT G-20 perlu dimanfaatkan untuk menunjukan peran penting
Pemerintah bakal menarik elpiji tiga kilogram (kg) dan menggantikannya dengan kompor induksi listrik secara bertahap. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan konversi kompor listrik ini berpotensi semakin menambah beban rakyat. Pengurus Harian YLKI Agus Suyatno menyatakan mustahil bisa mengandalkan 100% pasokan listrik. Masyarakat perlu mengantisipasi jika terjadi gangguan mati
Stabilisasi stok dan harga komoditas cabai dan bawang merah menjadi hal yang terus diupayakan pemerintah dalam rangka memberikan kepastian harga dan menekan inflasi. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan stabilitas pangan strategis tersebut. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, perlu dilakukan pembenahan tata kelola kebijakan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta terus mendalami dugaan keterlibatan antara sindikat judi online dan keberadaan kelompok Konsorsium 303 di internal, setelah Ferdy Sambo dinyatakan tetap dipecat dari Polri. Menurut pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, Sigit dan penyidik Polri
BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyebutkan proyek Fasilitas Pengelolaan Sampah atau ITF Sunter di Jakarta Utara mampu menghasilkan energi listrik sekitar 35 megawatt (MW) per jam sehingga dapat menjadi sumber energi baru ramah lingkungan. “ITF Sunter menjadi salah satu solusi bagi DKI Jakarta untuk mampu menyelesaikan permasalahan persampahan di
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi akibat beberapa faktor tertentu. Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan menyampaikan, kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang luas menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengelolaan logistik. Dibutuhkan manajemen logistik terpadu, sehingga layanan ke masyarakat menjadi lebih
Presiden Joko Widodo menginginkan kedelai itu tidak 100 persen tergantung impor karena dari hampir seluruh kebutuhan yang 2,4 (juta ton) itu, (porsi dari) produksi nasionalnya turun terus, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai rapat tertutup terkait tata kelola dan peningkatan produktivitas kedelai yang dipimpin
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, memberikan sorotan tajam terkait penetapan pemuda 21 tahun di Madiun, Jawa Timur, MAH, sebagai tersangka kasus dugaan peretasan oleh hacker anonim Bjorka. Menurutnya, keputusan polisi tersebut dinilai terlalu tergesa-gesa dan akan menyulitkan dalam menemukan serta memproses hukum pelaku utama. “Soal penetapan MAH
(Solusi) Nelayan telah diluncurkan Sabtu (17/9) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Program yang diinisiasi Kementerian BUMN dan Kementerian Kemenkop UKM itu memastikan akses solar dengan harga murah, dan membantu bisnis nelayan dari hulu ke hilir. Kabupaten Cilacap menjadi salah satu lokasi yang menjadi proyek percontohan. Program Solusi Nelayan akan diperluas
Pertemuan sesi ke-77 Sidang Umum PBB {The 77th Session of the UN General Assembly) akan dibuka pada Selasa, 20 September 2022, dengan mengambil tema: A Watershed Moment: Transformative Solutions to Interlocking Challenges. Salah satu agenda sampingan {side events) dari Sidang Umum PBB tersebut adalah pertemuan dari para Champions GCRG {Global
Pemerintah sebaiknya tidak menaikkan tarif sejumlah ruas jalan tol pada semester 11/2022 agar tidak semakin menekan daya beli masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah sebaiknya menunda penyesuaian tarif jalan tol setidaknya hingga tahun depan atau bahkan hingga 2024. Alasannya adalah kebijakan pemerintah
Ketentuan baru tarif listrik pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dinilai kurang menarik dan serba tanggung. Alhasil, alih-alih menarik minat investasi, aturan tarif EBT yang bolak-balik berganti itu bisa memantik ketidakpastian investasi pembangkit listrik EBT. Sebagai catatan, aturan teranyar yang menetapkan tarif EBT adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112/2022 tentang Percepatan
