Pemerintah semakin menggencarkan extra effort untuk menekan inflasi di bulan Desember. Hal tersebut untuk meneruskan tren penurunan inflasi dalam dua bulan terakhir serta dalam rangka menekan angka inflasi di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat menghadiri Rapat
Empat tahun berselang, polemik soal perlu tidaknya Indonesia mengimpor beras kembali terulang. Bedanya, kali ini bukan karena data yang berseberangan, melainkan soal sudut pandang. Kementerian Pertanian menganggap produksi surplus sehingga tak perlu impor, sedangkan Perum Bulog menilai stok dan pasokan makin kritis sehingga perlu tambahan dari luar negeri. Perdebatan terkait
Bjorka tak lebih merupakan fenomena gunung es. Situasi ini tak terlepas dari desain kebijakan hukum digital di Indonesia yang mengalami stagnasi, setidaknya setelah keberadaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 2008, termasuk perubahan UU ITE pada 2016. Tak ada kemajuan berarti dalam desain kebijakan hukum digital di Indonesia. Padahal,
UU No 13/2003 dinilai lebih baik meski butuh penguatan penegakan hukumnya. Kluster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja disorot. Desakan untuk menghapus kluster ketenagakerjaan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus mencuat di kalangan kelompok pekerja atau buruh. Mereka berharap Undang-Undang No 13 Tahun 2003
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy setuju jika pengusaha dan pekerja sepakat untuk memotong jam kerja atau pengaturan shift alih-alih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah. Ia mengatakan saat
Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Kamis (1/12/2022) mengatakan Filipina harus menemukan cara untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan (LCS) bahkan tanpa kesepakatan dengan China. Ia juga menekankan hak negaranya untuk mengeksploitasi cadangan energi di perairan yang diperebutkan. Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar
Dampak lanjutan kenaikan harga bahan bakar minyak sudah mulai terjadi di sejumlah sektor, terutama pertanian. Kenaikan harga beras dan biaya produksi pertanian menjadi indikatornya. Kenaikan harga BBM dan tingginya harga bahan pangan impor masih memengaruhi inflasi nasional. Dampak lanjutan kenaikan harga BBM bahkan sudah terjadi di sektor pertanian, berimplikasi pada
Pemerintah diminta segera mencari solusi terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK yang marak di Indonesia agar tak semakin meluas. Respons cepat diperlukan untuk mencari solusi terbaik dengan melibatkan pengusaha dan serikat pekerja. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengingatkan, gelombang PHK pada tahun ini telah melanda sejumlah sektor industri,
Pergerakan harga beras yang berpengaruh pada inflasi beberapa bulan terakhir menandakan kebutuhan menambah stok yang dikelola Perum Bulog untuk mengintervensi pasar makin mendesak. Pedagang berharap tambahan pasokan bulan ini, termasuk lewat impor, untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen. BPS pada Kamis (1/12/2022) merilis, rata-rata harga beras per November 2022
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Perum Bulog mengevaluasi kebijakan impor beras. Menurutnya, impor beras saat ini membuat harga gabah petani anjlok. Impor beras juga disebut membuat Indonesia semakin sulit mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor
Pemulihan ekonomi global dan Indonesia masih menemui jalan terjal. Bank Indonesia (BI) menyebut ada lima permasalahan besar yang menghantui prospek perekonomian global tahun depan. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan BI 2022, lima masalah besar itu, pertama, risiko pertumbuhan ekonomi global yang menurun (slow growth). Perry meyakini pertumbuhan
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menuturkan krisis inflasi yang parah dikombinasikan dengan perlambatan global dalam pertumbuhan ekonomi mengakibatkan penurunan tajam dalam upah bulanan rill di banyak negara. Dalam laporan upah global 2022-2023, ILO membeberkan upah bulanan global turun secara riil menjadi minus 0,9 persen pada paruh pertama tahun 2022, pertama kali
