Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait sejumlah hal yang harus diantisipasi kepala daerah selama musim mudik Lebaran 2023. Terlebih, sebanyak 123,8 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan mudik di masa libur Hari Raya Idul Fitri 1444H Tahun 2023 ini. Surat Edaran itu ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri
Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD menyatakan segera membentuk satuan tugas (Satgas) TTPU. Hal itu untuk menelusuri transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Komite TPPU akan segera membentuk satgas yang nanti melakukan supervisi penanganan dan penyelesaian seluruh Laporan Hasil
Pertamina Patra Niaga melakukan peningkatan stok rata-rata 13,5 persen untuk produk bahan bakar minyak (BBM), LPG maupun avtur sejak awal April 2023 dibandingkan stok pada Maret, sebagai antisipasi arus mudik dan cuti bersama mulai pekan depan. “Peningkatan stok di angka 13,5 persen ini setara dengan peningkatan inventory stock sebesar 325
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur untuk kelancaran arus mudik Lebaran 2023 antara lain meningkatkan dan menambah sejumlah prasarana seperti pelebaran jalan, penambahan tempat rest area, hingga pengoperasian jalan tol fungsional. Pertama pelebaran jalur Jakarta-Cikampek di kilometer setelah turun elevated sudah 4-4 (jalur) semua. Untuk menghindari
Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyiapkan 270 pos pengamanan dengan melibatkan sekitar 20 ribu personel yang akan bertugas menjaga arus mudik Lebaran 2023. “Para personel akan disebar di sejumlah pos pengamanan (pospam), pos pelayanan, dan pos terpadu. Kami siapkan mulai dari jalur tol pantura dan jalur selatan,” kata Kepala Polda Jawa
International Monetary Fund (IMF) melihat prospek ekonomi global belum begitu cerah dalam lima ke depan. IMF memprediksi, pertumbuhan ekonomi global lima tahun ke depan hanya di kisaran 3%. Masih suramnya prospek ekonomi global ini berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Bahkan, prospek ekonomi Indonesia diramal tidak lebih baik dari ekonomi global, yakni
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan revisi Keputusan Menteri (Kepmen) No 134 Tahun 2021 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyatakan, kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Kebijakan harga gas murah kepada tujuh sektor industri berimbas terhadap penerimaan negara. Pemerintah menyatakan, dalam dua tahun terakhir penerimaan negara turun lebih dari Rp 29 triliun. Adapun tujuh sektor industri penerima harga gas murah adalah industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, serta sarung tangan karet. Direktur Jenderal Minyak dan
Badan Pangan Nasional terus mendorong optimalisasi lumbung pangan masyarakat (LPM) sebagai program strategis untuk memperkuat ekosistem pangan nasional. LPM merupakan upaya menjaga ketahanan pangan lewat ketersediaan dan stok pangan di tingkat masyarakat, desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai penerapan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) di Indonesia masih seperti benang kusut. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya menyatakan Zero ODOL bakal diterapkan mulai tahun ini dan truk yang melanggar bakal ditindak. Tonny Wijaya, Ketua DPP Aptrindo mengatakan pihaknya sejak 2017 memang sudah komitmen
Impor gerbong kereta untuk Commuter Line Jabodetabek (KCI) resmi ditolak setelah gagal mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun menghormati segala keputusan pemerintah yang ditetapkan bersama. “Sepanjang itu bisa memberikan pelayanan, kami pasti mendukung. Bisa impor, retrofit, atau beli baru. Kita mendukung karena itu
Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin mengapresiasi bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan dari pemerintah, yang diberikan selama tiga bulan sejak April 2023, untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan beras tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang sehari-harinya berkutat dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Andai
