Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen. Menurut Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment, Indef, Ahmad Heri Firdaus, kebijakan itu berpotensi menurunkan daya saing Indonesia, terlihat dari ekspor yang menurun. Secara nasional, diperkirakan ekspor akan turun
Bank Indonesia (BI) menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang permintaan domestik terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa investasi bangunan lebih tinggi dari prakiraan, ini ditopang oleh berlanjutnya proyek strategis nasional (PSN) di sejumlah daerah dan berkembangnya properti
Masaki Yasushi, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, mengaku sudah menyempatkan diri untuk bertemu calon presiden Prabowo Subianto, yang unggul sementara dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024. Dubes Yasushi mengaku masih menunggu pengumuman resmi soal pemenang Pemilu di Indonesia. Namun ia meyakini siapa pun yang terpilih nanti, hubungan Indonesia dan Jepang
Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan penerapan peraturan yang mengikat secara hukum bagi pengembang sistem kecerdasan buatan (Aritificial Intelligence/AI) berskala besar. Menurut sumber yang dikutip oleh Kyodo pada Senin (18/3), hal itu dilakukan guna memastikan mereka menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi disinformasi dan risiko lainnya. Sebelumnya pemerintah Jepang cenderung menjadikan langkah-langkah semacam itu
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui volume dan nilai transaksi di bursa karbon sejak diluncurkan pada 26 September tahun lalu sampai dengan saat ini masih minim. Asosiasi pimpinan sektor swasta, Indonesian Business Council (IBC) menyatakan sebenarnya terdapat sejumlah langkah yang dapat dilakukan OJK selaku regulator untuk mendongkrak kinerja pasar karbon. CEO
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) meminta pemerintah menindak tegas pelaku yang melakukan impor ilegal dan pengusaha jasa titip atau jastip dari luar negeri. Ketua Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan pemberantasan impor ilegal termasuk jastip yang diatur pemerintah saat ini hanya bersifat tindakan pengetatan birokrasi. “Kalau kita ingin impor ilegal diberantas, maka perlu
Keputusan tersebut disampaikan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dengan mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan upaya menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen, sambil menunggu penurunan harga Gabah Kering Panen (GKP). Adapun kebijakan menaikkan HET Beras premium sebesar Rp1.000 per kg yang dimulai pada 10 Maret itu akan berakhir pada 23
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tidak mengatur petugas bea cukai harus memfoto diri dan paspor penumpang saat memeriksa barang. Menurut Nirwala, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tak mengubah banyak prosedur pemeriksaan di bandara. Beleid itu,
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengatakan, pihaknya kini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 1 juta ton dengan kualitas premium. “Ini sudah agak menurun karena digunakan untuk berbagai kepentingan,” kata dia dalam acara Bicara Stok dan Harga Beras Terkini di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno setuju dengan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Impor. Peraturan ini dikomplain sejumlah masyarakat dan asosiasi, sehingga penerapannya baru dilaksanakan sebagian. Saat ini di Indonesia sudah banyak menyediakan barang-barang yang diproduksi dan dijual di luar negeri.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan total anggaran subsidi pupuk naik menjadi Rp 54 miliar untuk alokasi 2024 setelah pemerintah menetapkan adanya tambahan volume dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Rahmad menyampaikan anggaran pupuk bersubsidi sebelumnya mencapai Rp 26 triliun. Penambahan anggaran tersebut untuk mencapai volume
PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat utang pemerintah untuk melunasi subsidi pupuk nyaris tuntas dan tersisa tagihan hampir Rp1 triliun yang termasuk pada periode 2020-2021. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, pemerintah telah melunasi utang subsidi pupuk sebesar Rp16,6 triliun pada 28 Desember 2023. Dia tak mengkhawatirkan kemampuan pemerintah untuk
