Semua elemen bangsa harus kompak memerangi bandit uang negara dalam skandal impor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,5 triliun. Begitu dikatakan politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengomentari potensi kerugian uang negara dalam skandal mark up impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan sepakat memperluas kerja sama di bidang keuangan dan perbankan. Kedua negara sepakat menghubungkan QR Code pembayaran melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank of Korea (BoK). “Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR Code antarkedua negara, termasuk operator
Statistik (BPS) menyampaikan neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus hingga 50 bulan beruntun sejak Mei 2020, dengan nilai keuntungan di periode Juni 2024 sebesar 2,39 miliar dolar AS. “Dengan demikian, hingga Juni 2024, neraca perdagangan barang Indonesia telah mencatatkan surplus beruntun selama 50 bulan secara berturut-turut,” kata Pelaksana Tugas Kepala
Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) naik pada hari Senin (15/7) karena permintaan aset aman yang meningkat, menyusul percobaan pembunuhan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penguatan dolar AS ini membuat yen kesulitan untuk bertahan meskipun dugaan upaya intervensi dari pemerintah Jepang. Berita penembakan terhadap Trump mendominasi suasana hati
Pemerintah dinilai perlu lebih banyak keterlibatan dalam mendorong industri farmasi nasional, termasuk pengembangan fitofarma guna mengoptimalisasi sumber bahan baku obat herbal dalam negeri. Hal ini diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Bambang Brodjonegoro, sekaligus mantan Menteri Keuangan periode 2014-206. Dia juga memberikan pendapat terkait kondisi harga
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut merayakan peringatan Hari Pajak dengan jalan santai bertajuk “SpecTAXcular” di Gelora Bung Karno pada Ahad, 14 Juli 2024. Momen ini kemudian ia bagikan melalui media sosial. Sri Mulyani mengatakan pajak menjadi tiang utama pembangunan Indonesia. Menurut dia, Indonesia bisa membangun semua sarana dan prasarana
Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) meminta pemerintah untuk meningkatkan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk obat menjadi 52%. Sekjen Asosiasi Produsen Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) Irfat Hista mengatakan selama ini 62 molekul bahan baku obat dan vaksin yang memiliki TKDN di atas 52%, tetapi saat
Pemegang kekuasaan harus hati-hati mengelola keuangan dan utang negara. Pasalnya keputusan dan kebijakan yang serampangan dapat berdampak buruk bagi perekonomian serta menambah pikulan beban bagi generasi mendatang. Hal itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina sekaligus ekonom senior dan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini. Wacana
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pemajuan industri kecil menengah (IKM) di sektor pangan melalui penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), sehingga bisa membuka peluang produk-produk pangan buatan IKM masuk ke pasar ekspor. Untuk itu, para IKM perlu mempersiapkan diri, meningkatkan kualitas, membangun branding, melakukan adaptasi dan berinovasi dengan membaca
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permintaan ini buntut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang dia nilai menyebabkan ambruknya industri tekstil. Dalam paparannya, Reni
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, BUMN berkomitmen untuk menjadi benteng ekonomi nasional, seusai Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,24 triliun pada 2025. Erick juga mengaku bersyukur karena sembilan Fraksi Komisi VI DPR menyatakan sikap dukungan atas usulan PMN senilai Rp44,24 triliun
Pemerintah berencana untuk melaksanakan mulai 17 Agustus 2024, dengan tujuan mengurangi jumlah pemakaian BBM subsidi di masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, , melalui akun Instagram pada Selasa, 9 Juli 2024, menyatakan, “Pertamina sudah menyiapkan sistemnya, dan diharapkan 17 Agustus ini sudah bisa mulai, dimana orang yang tidak berhak
