Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2025 pada Kamis (2/1/2025) pagi. Sebagai penggantinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut yang akan mewakili presiden membuka perdagangan BEI. Berdasarkan Gladi Resik dan informasi dari staf yang bertugas disebut ‘Pembukaan Perdagangan BEI Tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia,
Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan H Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) menjalankan program cetak sawah 1 juta hektare di Merauke, Papua Selatan. Dia merupakan pengusaha asal Kalimantan. “Proyek cetak sawah ini merupakan tanggung jawab besar dari negara. Saya tidak memikirkan untung rugi, tetapi bagaimana proyek ini bisa berhasil dan menciptakan
Presiden ke 7 Joko Widodo alias Jokowi masuk dalam daftar peraih nominasi sebagai tokoh terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Hal itu memicu kontroversi. Jokowi meminta tuduhan itu dibuktikan. OCCRP adalah sebuah organisasi yang fokus dalam proyek jurnalisme investigasi khususnya yang terkait dalam skandal kejatan dan korupsi.
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI memberi apresiasi atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan kenaikan tarif pajak PPN menjadi 12 persen. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan langkah Prabowo yang hanya menaikan PPN sebesar 1 persen untuk pajak barang mewah merupakan kebijakan perpajakan pro rakyat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan rencana pemerintah memanfaatkan 20 juta hektare hutan cadangan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Program ini akan menjadi bagian dari food estate nasional, termasuk budidaya padi gogo di lahan kering yang berpotensi menghasilkan 3,5 juta ton beras per tahun, setara dengan total impor
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah secara berkala akan mulai tidak melaksanakan impor pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional pada 2025 mendatang. Zulhas menyatakan ada empat komoditas pangan yang tak akan diimpor mulai tahun depan, termasuk beras. Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari
Petisi berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” yang diinisiasi oleh kelompok Bareng Warga di platform Change.org, telah mengumpulkan 199.124 tanda tangan sejak pertama kali dibuat pada 19 November 2024 hingga berita ini diturunkan. Petisi tersebut mencerminkan keresahan masyarakat akan kenaikan PPN menjadi 12% karena dinilai akan memperdalam kesulitan masyarakat. Bareng
Menurut penghitungan sejumlah pakar, pemerintahan Presiden Prabowo bisa menangguk tambahan pendapatan sampai Rp75 triliun dari penambahan pungutan PPN sebesar 1 persen itu, namun dampak yang ditanggung masyarakat dan industri bakal lebih berat. Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), termasuk yang paling getol meminta pemerintah untuk menunda penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 menjadi sorotan tajam, terutama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meskipun PDIP sebelumnya mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 2021, kini mereka meminta pemerintah untuk
UNCTAD memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% pada tahun 2024 dan 5,2% pada tahun 2025. Dalam laporan Trade and Development Report 2024, UNCTAD mencatat bahwa meskipun tingginya suku bunga acuan di Indonesia dapat memperlambat ekspansi bisnis, konsumsi rumah tangga yang tetap kuat akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun depan,
Presiden Prabowo Subianto memiliki opsi untuk membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang dijadwalkan berlaku pada 1 Januari 2025. Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, perubahan ini dapat dilakukan dengan mudah melalui inisiatif pemerintah yang diajukan ke DPR, mengingat dukungan mayoritas yang dimiliki oleh pemerintahan Prabowo-Gibran di
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim bahwa ketersediaan stok pangan mencukupi saat natal dan tahun baru (Nataru). Bahkan, kebutuhan bahan pokok itu tidak akan mengalami kelangkaan hingga Ramadan dan Idulfitri 2025 nanti. Budi menyebut beberapa komoditas pangan sudah mengalami penurunan harga, seperti di Medan. Bahkan, pihaknya sudah meninjau keberadaan daerah dan
