Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, skema insentif untuk pembelian motor listrik untuk 2025 berbeda dengan tahun ini. Menurut Menperin, insentif untuk tahun depan akan dimasukkan dalam pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP). Ia menuturkan, rencana kebijakan itu masih dibahas lebih lanjut oleh tiga kementerian, yakni Kementerian
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan buka suara perihal isu beredar soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% akan dikenakan untuk transaksi pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga e-Money. Kepala BKF Febrio N. Kacaribu menuturkan transaksi melalui QRIS dan sejenisnya tidak menimbulkan beban PPN tambahan untuk customer. QRIS
Polisi menetapkan 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di lingkungan UIN Makassar, Sulawesi Selatan, dan mengamankan barang bukti senilai ratusan triliun rupiah. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyebut Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, berinisial AI, memiliki peran sentral dalam operasi sindikat uang palsu itu. Namun, Rektor
Pemerintah memberikan diskon 50% untuk pelanggan listrik berdaya 450 VA hingga 2.200 VA selama Januari-Februari 2025. Insentif ini bertujuan membantu masyarakat menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan. PT PLN memastikan program ini berlangsung otomatis tanpa registrasi tambahan, berkat digitalisasi layanan pelanggan. Diskon diterapkan langsung pada tagihan
PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan memberikan potongan tarif tol sebesar 10% di Jalan Tol Trans Jawa pada libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025. Diskon ini berlaku untuk perjalanan dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju GT Kalikangkung dan sebaliknya selama periode tertentu: 19-20
Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian ESDM dan BPH Migas meresmikan 31 titik baru BBM Satu Harga, sehingga totalnya mencapai 573 titik operasional. Program ini bertujuan memastikan pemerataan akses energi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), sesuai komitmen pemerintah sejak 2017. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya program ini untuk
Presiden Prabowo Subianto meminta penghentian proyek pembangunan jalan tol baru untuk memprioritaskan infrastruktur pendukung swasembada pangan. Menurut anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, langkah ini sejalan dengan visi Presiden dalam meningkatkan produktivitas pangan nasional. Komisi V DPR RI juga telah berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum agar pembangunan infrastruktur
Pemerintah akan memberikan diskon listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari 2025 untuk kelompok menengah ke bawah dengan daya 450 volt ampere (VA) hingga 2.200 VA. Diskon ini diberikan pemerintah sebagai stimulus dari kenaikan PPN menjadi 12 persen pada Januari 2025. Kepala Center of Food, Energy & Sustainable Development
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo membeberkan empat pelanggan listrik yang akan menerima paket stimulus ekonomi melalui diskon tarif listrik 50% pada Januari dan Februari 2025. Setidaknya ada 81,4 juta pelanggan Rumah Tangga (RT) dari empat yang akan mendapatkan diskon tersebut. Diantaranya: golongan listrik 450 Volt Amphere (VA) sebanyak
Pemerintah menyiapkan sejumlah bantuan atau insentif seiring kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. “Agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket
Pertamina Patra Niaga mencatat 57 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) pengguna elpiji 3 kg telah terdaftar di sistem Merchant Application Pertamina (MAP) hingga akhir November 2024. Digitalisasi data ini mendukung kebijakan subsidi tepat sasaran, memungkinkan Pertamina memonitor distribusi dan kebutuhan elpiji 3 kg secara lebih akurat. Corporate Secretary Pertamina, Heppy
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan istilah baru, Pindar (Pinjaman Daring), untuk menggantikan istilah “pinjol” bagi layanan fintech peer-to-peer lending yang legal dan berizin. Langkah ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam membedakan penyelenggara yang resmi dari yang ilegal, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna. Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, menegaskan pentingnya
