Percepatan teknologi digital yang menjalar ke industri jasa keuangan tentunya makin memudahkan masyarakat dalam aktivitas transaksi atau pembayaran. Sistem pembayaran QR Indonesia Standard (QRIS) mencatatkan pertumbuhan yang positif. Per Oktober 2025, QRIS sudah memiliki 58 juta pengguna dengan nilai transaksi mencapai Rp1,9 kuadriliun. Artinya, QRIS telah menjadi sistem pembayaran yang
Pegiat media sosial Enda Nasution mendesak adanya sosialisasi terkait literasi penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Hal ini disampaikan seusai Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir sementara fitur Grok AI di platform X –yang dulu Twitter– di Tanah Air. “Sama dengan literasi media sosial, perlu juga kampanye literasi penggunaan AI karena tentunya
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih disiapkan sebagai solusi atas keterbatasan lapangan kerja yang saat ini dihadapi masyarakat, terutama generasi muda. Saat memimpin Rapat Kerja Kementerian Koperasi di Bogor, Senin, Ferry menjelaskan bahwa kondisi pasar kerja saat ini membuat banyak anak muda, khususnya Gen Z,
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan beras nasional di awal 2026 dalam kondisi aman dengan harga yang terkendali, didukung posisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang kuat serta berbagai program distribusi pangan kepada masyarakat. Direktur Distribusi Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat aturan peminjaman fintech peer to peer (P2P) lending guna menekan angka kredit macet. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, pihaknya telah menentukan batas maksimum rasio utang terhadap penghasilan dalam SEOJK 19/2025
Sudah sekian tahun reformasi pajak digulirkan, akan tetapi pejabat atau petugas pajak yang berurusan dengan lembaga penegak hukum terus saja terjadi. Padahal, salah satu pilar reformasi pajak adalah perbaikan proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak alias DJP. Perbaikan governance ini diharapkan bisa mendorong proses bisnis di otoritas pajak bisa berlangsung
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan pihaknya menyalurkan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) jagung sebanyak 500 ribu ton sepanjang 2026 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat peternak. Selain penyaluran SPHP, Bulog juga menargetkan penyerapan jagung nasional sebesar 1 juta ton sebagai bagian dari penguatan
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera tidak mengganggu target penyerapan beras nasional 4 juta ton sepanjang tahun 2026, sebagaimana penugasan pemerintah. Rizal memastikan target tetap tercapai karena pemerintah menyiapkan langkah pemulihan sawah terdampak melalui pompanisasi serta dukungan pembiayaan penuh dari
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana nasional yang diperkirakan mencapai Rp60 triliun akan menjadi bagian dari perencanaan APBN 2026 dan berada di luar anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan program B40 berhasil menekan impor solar sebesar 3,3 juta ton sepanjang 2025. Menurutnya, implementasi kebijakan B40, yang merupakan Bahan Bakar Nabati (BBN) campuran 40% minyak sawit dan 60% solar, secara efektif menekan ketergantungan impor solar. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup APBN 2025 dengan catatan defisit Rp695,1 triliun, hampir mencapai batas 3%. Shortfall pajak yang melebar jadi biang kerok tingginya defisit APBN tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pendapatan negara mencapai Rp2,755,3 triliun per akhir Desember 2025, setara 91,7% dari target senilai Rp3.005,1 triliun.
Pemerintah menargetkan penerapan kewajiban pencampuran etanol dalam bensin (bioetanol) paling lambat pada tahun 2028. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, peta jalan kebijakan tersebut sedang dalam penyusunan dan akan segera rampung. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas mandatori campuran etanol 10
