Keputusan terkait pencopotan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah hak prerogatif Presiden RI Prabowo Subianto. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, merespons desakan pencopotan Mendikti Saintek yang didemo ratusan ASN Kemendikti Saintek. Kisruh di Kemendikti Saintek sendiri diketahui sudah
Pemerintah Indonesia akan mewajibkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 100 persen di perbankan dalam negeri selama satu tahun. Sebelumnya, aturan hanya mewajibkan 30 persen DHE disimpan selama tiga bulan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini akan disertai insentif, seperti tarif PPH 0 persen
Banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah (Jawa Tengah). Sedikitnya, 18 orang meninggal dunia dan 5 orang dinyatakan hilang. “Korban meninggal dunia saat ini ada 18. 17 sudah diserahkan ke pihak keluarga dan mungkin ada yang sudah dimakamkan, ada yang masih persiapan pemakaman. Tapi, untuk
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengumumkan pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 308 pekerja PT Softex Indonesia setelah aksi unjuk rasa di pabrik Softex, Karawang, Jawa Barat. Keputusan ini diambil setelah diskusi antara Wamenaker, Presiden KSPSI Andi Gani, Kapolres Karawang, serikat pekerja, dan manajemen perusahaan. Perusahaan dinilai kooperatif dan
Donald Trump mengukuhkan langkah Amerika Serikat (AS) tidak lagi bergabung dalam perjanjian iklim Paris atau Paris Agreement pada Senin (20/1/2025). Keputusan itu diumumkan setelah Trump resmi dilantik menjadi presiden. Trump menandatangani perintah eksekutif penarikan AS dari pakta tersebut di hadapan para pendukung yang berkumpul di Capital One Arena di Washington.
Mendikti Saintek, Satryo Brodjonegoro mengatakan bahwa pihak mereka akan menelusuri siapa dalang di balik suara viral yang mengarah pada dirinya sehingga dianggap arogran dan sewenang-wenang. Ia menyebut jika nantinya sudah diselidiki, kementerian akan mengambil langkah hukum untuk pelaku. Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Mendikti) Satryo membantah tuduhan bahwa
Menjelang 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak ada isu mengenai reshuffle kabinet. Saat ditanya tentang kemungkinan reshuffle kabinet di akhir Januari, Cak Imin menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden. Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga
PT Harmas Jalesveva mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan ini didasarkan pada Putusan Kasasi yang memerintahkan Bukalapak membayar ganti rugi Rp107 miliar terkait sengketa perdata atas perjanjian sewa Gedung One Belpark Office. Bukalapak menolak klaim tersebut, menyatakan bahwa
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin mengelola lahan bekas tambang batu bara menjadi lahan pertanian produktif guna mendukung ketahanan pangan. Langkah ini akan melibatkan kelompok penyuluh pertanian sebagai ujung tombak program tersebut. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, mengungkapkan bahwa keberadaan lahan eks tambang yang luas memerlukan pendekatan kreatif dan kerja
Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan secara serentak 26 Proyek Strategis Ketenagalistrikan yang tersebar di 18 provinsi. Salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede Sumedang pada Senin (20/1/2025). Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana pun membenarkan bahwa Prabowo akan hadir langsung dalam peresmian proyek senilai
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengumumkan penghapusan tilang manual dan penerapan sistem Cakra Presisi mulai pekan ini. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Latif Usman, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi interaksi negatif antara petugas dan masyarakat “Nanti kami sudah tidak
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengumumkan rencana akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) senilai Rp1,06 triliun sebagai langkah spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) BTN. Akuisisi ini bertujuan untuk membentuk Bank Umum Syariah melalui strategi anorganik. Proses ini sepenuhnya akan menggunakan dana internal BTN tanpa melibatkan pinjaman pihak lain.
