Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mencari cara untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak jadi Rp650 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebutkan anggaran subsidi memang tetap naik, meski pemerintah sudah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar mulai Sabtu (3/9). Namun, kenaikan
Presiden Jokowi akan menguber tagihan utang para debitur uang negara sampai dengan ke anak cucu mereka. Tekad itu tercermin dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dalam Pasal 4 huruf f pp yang ditandatangi Jokowi pada 31 Agustus 2022 Jokowi
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar meyakini kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar tak akan berpengaruh ke minat masyarakat untuk mengambil kredit di bank. Ia justru yakin hal itu tetap mendorong minat masyarakat untuk mengambil kredit di bank. Hal tersebut terjadi seiring dengan kepercayaan diri pemerintah
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal mengumumkan kenaikan tarif ojek online (ojol) pada Rabu (7/9). Menurutnya ini adalah bentuk langkah yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk menangani dampak kenaikan harga BBM bagi sektor transportasi. Menhub telah meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk mengintensifkan komunikasi dengan dengan mitra pengemudi ojol dan pihak aplikator.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak 1,9 persen terhadap inflasi pada tahun ini. Sehingga, diperkirakan inflasi hingga akhir 2022 akan mencapai 6,6 sampai 6,8 persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pihaknya sudah menghitung dampak dari kenaikan BBM tersebut. Ia memperkirakan hingga akhir tahun
Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan perampingan usaha Holding Perkebunan (PTPN) dari 13 perusahaan menjadi empat perusahaan rampung tahun depan. Ia mengungkapkan holding perkebunan itu nantinya hanya terdiri dari PTPN III sebagai induk holding, Palm Company untuk lini bisnis sawit, Sugar Company untuk lini bisnis gula, dan Supporting Company untuk lini
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan sebanyak 73,2 persen masyarakat menolak kebijakan pemerintah yang menerapkan pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan Solar menggunakan aplikasi MyPertamina. Berdasarkan survei, hanya 21,3 persen responden mengaku setuju dengan kebijakan tersebut. Sementara 5,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab. “Mayoritas atau sekitar 73 persen tidak setuju
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara terkait kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang resmi menaikkan harga BBM bersubsidi 3 September 2022. Kini, harga Pertalite naik menjadi Rp10.000, Solar menjadi Rp6.800, dan harga Pertamax menjadi 14.500 per liter. Sri berpendapat kebijakan ini telah melalui berbagai pertimbangan, terutama terkait penggunaan uang
Ekonom senior Faisal Basri memprediksi Indonesia mengalami krisis energi pada 2040 karena pasokan energi di Indonesia semakin berkurang. Faisal menjelaskan reserves to production (R/P) minyak Indonesia terus menurun setiap tahunnya hingga tersisa 2,4 miliar barel pada akhir 2020. Jika tidak ada penemuan minyak baru di Indonesia, maka minyak akan habis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperpanjang gratis tarif pungutan ekspor produk sawit (CPO) dan turunannya sampai 31 Oktober 2022. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menggratiskan tarif pungutan ekspor
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggelontorkan dana sebesar Rp277 miliar untuk membiayai kegiatan pendukung ibu kota nusantara (IKN). Dana tersebut, berasal dari tambahan pagu anggaran 2023 sebesar Rp736 miliar. Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan dana itu terdiri dari tambahan rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan pemerintah akan mengimpor benih kedelai rekayasa genetika atau genetically modified organism (GMO) untuk mengantisipasi krisis pangan di RI. Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono menjelaskan benih itu akan dikembangkan di dalam negeri. Dengan demikian, jumlah pasokan kedelai dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Jika ini berhasil, maka RI
