Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal. Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Ia mengatakan 3,3
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Aturan itu akan menjadi pedoman dan acuan perdagangan karbon. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menjelaskan POJK bursa karbon merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
India mengklarifikasi tidak ada rencana menerapkan pembatasan apa pun terhadap ekspor beras pratanak non-basmati. Menteri Pangan India Sanjeev Chopra mengklaim pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan ekspor semacam itu. “Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak,” kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras
Pendanaan untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dinilai kurang menarik bagi investor. Padahal, program tersebut masuk dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Direktur Eksekutif Tenggara Strategics Riyadi Suparno mengatakan pendanaan pensiun dini PLTU batu bara sulit didapat dari bank komersial lantaran belum masuk dalam taksonomi
Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan ada dua alasan dibalik rencana penyatuan atau merger tiga perusahaan penerbangan yakni Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air. Merger merupakan lanjutan program efisiensi BUMN yang sebelumnya sudah dilakukan Kementerian BUMN terhadap empat Pelindo pada 2021 lalu. “Setelah melakukan rangkaian program efisiensi pada empat Pelindo, (itu)
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGE) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Africa Geothermal International (AGIL). Perjanjian kerja sama ini ditempuh PGE untuk mengembangkan potensi panas bumi pada konsesi Longonot di Kenya. AGIL merupakan anak usaha dari AGIL No.1 Limited, perusahaan terbatas di Kenya yang bergerak di bidang pengembangan energi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memprediksi potensi kerugian negara akibat perubahan iklim sepanjang 2020 hingga 2024 mencapai Rp544 triliun. “Potensi kerugian ini akan berasal dari penggenangan pesisir, kelangkaan air, kecelakaan kapal, penurunan produktivitas beras, peningkatan kasus penyakit sensitif, dan sebagainya,” kata Suharso dalam
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi klaim berbagai pihak soal polusi udara Jakarta buruk karena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Ia mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk melakukan pensiun dini PLTU batu bara. Namun, langkah itu tidak bisa dilakukan secara mendadak. Suharso mengatakan untuk mengurangi emisi karbon di PLTU
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tengah menyusun sanksi untuk para pihak penyebab polusi udara, termasuk penutupan pabrik. Skema sanksi itu bakal menyasar pengguna kendaraan pribadi hingga industri. Bagi kendaraan pribadi, Luhut akan berpatokan pada batas emisi karbon. Ia menegaskan jika kendaraan pribadi gagal lulus
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut delapan perusahaan telah berkomitmen untuk membangun berbagai fasilitas di ibu kota baru, mulai dari sekolah, perkantoran, rumah sakit, hingga hotel. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono merinci delapan perusahaan itu di antaranya adalah: Pakuwon Group, Ciputra Group, RS
Pengusaha ritel mengancam akan membuat minyak goreng langka di pasaran lagi. Ancaman mereka tebar karena mereka belum mendapatkan kepastian dari pemerintah soal pembayaran utang Rp344 miliar. Utang Rp344 miliar pemerintah kepada pengusaha ritel terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022. Sudah setahun setengah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan anggaran Rp422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2024. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong produktivitas, mobilitas, konektivitas, dan pemerataan yang adil di seluruh penjuru negeri. Menurutnya, dengan besaran anggaran tersebut pemerintah akan fokus memberikan layanan dasar yang kuat, peningkatan produktivitas melalui
