Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah berpikir untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024. “Secara institusi, pemerintah, posisi pemerintah, tidak pernah berpikir, bahkan men-drafting sekali pun untuk menunda pemilu,” ujar Bahtiar dalam Seminar Nasional Dies Natalis Ke-67 Institut Pemerintahan Dalam
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mendukung arahan Wakil Presiden Ma’aruf Amin yang meminta partai politik untuk berkampanye sesuai nilai-nilai Pancasila. Partai politik harus merebut suara rakyat dengan ide dan gagasan cemerlang, bukan cara-cara kotor. “Ya pemilu kita ke depan harus semakin baik dibandingkan 2019 lalu. Ke depan
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyinggung adanya motif tak baik di balik skandal pengubahan substansi Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 yang berkenaan dengan pencopotan eks hakim konstitusi Aswanto. Hal itu disampaikannya setelah dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Senin (13/3/2023). Jimly mengatakan, perubahan kalimat dalam putusan
Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) penting dalam kasus eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. Sebab, ancaman hukuman dalam pasal TPPU bakal lebih berat dan mampu memberikan efek jera jika dibarengi dengan dugaan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Yudisial agar berkolaborasi dengan Mahkamah Agung untuk terus menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Pemerintah, kata Jokowi, akan terus mendukung langkah Komisi Yudisial dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. “Sebagai mitra Mahkamah Agung, Komisi Yudisial harus terus berkolaborasi untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan dan menjawab
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyebut transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 300 triliun bukan korupsi namun dugaan tindak pidana pencucian uang. Ia menyebut transaksi tersebut melibatkan 467 pegawai di Kemenkeu sejak 2009-2023. “Bukan korupsi, (tapi) pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi,
Kasus penganiayaan D (17) yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (20) merupakan titik awal dari rentetan kasus besar yang tengah terjadi di negeri ini. Bagaimana tidak, buah dari kejadian penganiayaan itu membongkar kebusukan yang dilakukan ayah Mario, yakni Rafael Alun Trisambodo. Seperti yang diketahui, Rafael memiliki jumlah harta kekayaan yang
EKS Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai sistem perpajakan Indonesia harus diubah. Supaya kasus transaksi mencurigakan dan rekening gendut pejabat negara bisa diminimalkan. Menanggapi itu, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menyebut sepatutnya memang Indonesia membutuhkan sistem perpajakan lain agar bisa efektif meminimalisir kasus transaksi
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan partainya terbuka untuk menggaet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden 2024. Syaratnya, kata dia, Prabowo tetap menjadi calon presiden adalah keputusan mutlak. Hashim menutup opsi Prabowo menjadi calon wakil presiden. Menurut dia, Prabowo jauh lebih senior dari Ganjar. Usia
Dugaan tindakan melanggar hukum yang dilakukan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) mulai menemui titik terang. Harta kekayaan RAT yang tidak wajar dan didukung laporan PPATK telah mendorong kasus tersebut memasuki tahap penyidikan. Mantan Kabareskrim Susno Duadji mengatakan bahwa tindakan RAT bukan sekadar pelanggaran disiplin atau kode etik. RAT sebenarnya
Komnas Perempuan dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sepakat soal menguatkan pengakuan negara pada tindak kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini termasuk kekerasan seksual yang menyasar perempuan. “Penguatan perlu dilakukan dengan upaya pengintegrasian perspektif gender dalam kebijakan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu,
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa kecil kemungkinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyetujui penundaan Pemilu 2024 secara serta-merta, sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Nomor 757/Pdt.G/2022. Mekanisme soal persetujuan dari PT DKI Jakarta ini tidak tergantung pada ada tidaknya upaya banding yang ditempuh oleh
