Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai wacana untuk menempatkan narapidana tindak pidana korupsi di lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah bukan solusi untuk menimbulkan efek jera. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron yang menilai efek jera bisa diberikan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai perlu diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme, bila resmi disahkan menjadi undang-undang. Hal itu bertujuan agar ikhtiar memberantas kejahatan keuangan dan ekonomi tidak tumpang tindih. “Harus diakselerasi supaya UU Perampasan Aset bisa terharmonisasi dengan UU lainnya,” kata eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Mabes Polri menetapkan dua orang sebagai tersangka terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dua tersangka tersebut, yakni Anita Setia Dewi (ASD), dan Andri Satria Nugraha (ASN). Dua tersangka tersebut, adalah pihak yang merekrut 20 warga negara Indonesia (WNI) korban TPPO yang sempat tertahan di wilayah konflik Negara Bagian Myawaddy,
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat jatuhkan vonis penjara seumur hidup eks Kapolda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra, Selasa 9 Mei 1023. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Iwan Ginting menuturkan, pihaknya belum menentukan upaya banding atas putusan hakim. Sebelumnya, Teddy Minahasa dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman mati
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewacanakan menahan narapidana kasus korupsi ditahan di pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, menempatkan narapidana korupsi di Nusakambangan membuat orang lebih takut melakukan korupsi dan dapat menimbulkan efek jera. Menurut Ghufron, wacana penempatan koruptor di Nusakambangan bertolak dari hasil kajian yang
Pimpinan DPR RI mengonfirmasi telah menerima surat presiden (surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, DPR akan memproses RUU Perampasan Aset setelah masa reses berakhir. “Namun karena pada saat ini kami masih reses tentunya nanti pada masa sidang akan diproses sesuai
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menaikkan status Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut dilakukan setelah polisi melaksanakan gelar perkara terkait kasus tersebut. “Bareskrim telah melaksanakan gelar perkara terkait kasus tersebut, dan hasil meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Philipine National Police (PNP) bekerja sama membongkar jaringan scamming internasional terbesar di Filipina. Dari hasil pengungkapan, setidaknya ada sekitar seribu pelaku dari berbagai negara termasuk Indonesia. “Atase Polri bekerja sama dengan Kepolisian Philipina membongkar jaringan scamming internasional di sana. Dari hasil pengungkapan Kepolisian di sana,
KPK membuka kemungkinan untuk mengusut persoalan jalan rusak di Provinsi Lampung, yang belakangan menjadi sorotan. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyebut pihaknya terbuka untuk menerima informasi dari publik perihal dugaan-dugaan adanya potensi korupsi di Lampung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan langsung menghadapi persoalan jalan rusak di Lampung. KPK kemudian
Tim dari Mabes Polri berangkat ke Bangkok, Thailand, dalam rangka berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk membawa pulang 20 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar. Adapun ke-20 orang tersebut sudah berhasil dibebaskan. Saat ini, mereka sudah dipindahkan ke Thailand. “Tim Mabes Polri
Upaya memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen sebanyak 30 persen menemui batu sandungan, setelah KPU menerbitkan aturan baru yang dianggap membawa kemunduran. Aturan baru ini termuat dalam Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. KPU mengatur pembulatan ke bawah jika
Laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut sudah masuk tahap penyelidikan. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri memastikan bahwa semua laporan pasti ditindaklanjuti oleh pihaknya. Proses dimulai dengan melakukan verifikasi
