Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra berharap ada koalisi nasionalis-islamis dalam Pemilu 2024 nanti. Nasionalis-islamis merupakan garis tradisi politik Indonesia yang sudah berlangsung di hampir setiap perhelatan pesta demokrasi. “Mudah-mudahan garis yang selama ini, koalisi antara nasionalis-Islam itu akan tetap ada,” ujar Yusril saat bersilaturahmi ke
Komisi Pemberantasan Korupsi membekukan rekening berisi uang sekitar Rp 81,8 miliar dan 31.559 ribu dolar Singapura yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi untuk tersangka Lukas Enembe. “Tim telah membekukan uang dalam rekening sekitar Rp81,8 miliar dan 31.559 dolar Singapura,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di
Terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa mengaku dirinya sama sekali tidak bersalah atas kasus narkoba yang menjerat dirinya. Hal itu ia sampaikan lantang saat menjawab pertanyaan majelis hakim dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (16/3). Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Barat Jon Sarman Saragih awalnya
Tak hanya menghukum ringan sejumlah terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 13 orang, majelis hakim juga membebaskan dua terdakwa. Komnas HAM menyayangkan vonis-vonis tersebut yang dinilai tak sensitif terhadap kedukaan keluarga korban. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik pedas vonis para terdakwa yang terjerat kasus tragedi Kanjuruhan. Dua
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate selesai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022 pada Rabu, 15 Maret 2023. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu mengaku sudah
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej gencar menyebarluaskan pemahaman mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru ke berbagai daerah Indonesia. Sebab ia mengakui perlu perubahan pola pikir masyarakat dalam penerapan KUHP Baru. Prof Eddy mengamati perilaku masyarakat Indonesia ketika berhadapan dengan hukum sebagai korban.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengklaim bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tidak pernah menawarkan mediasi dalam proses penyelesaian gugatan perdata yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Putusan atas perkara ini diketahui memerintahkan penundaan Pemilu 2024. Hasyim menjelaskan, dalam salinan putusan PN Jakpus, memang terdapat penjelasan bahwa mediasi
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu resmi disepakati Komisi II DPR dan Pemerintah untuk dibawa ke sidang paripurna DPR. Kesepakatan itu terjadi dalam rapat kerja (Raker) Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Rabu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dari Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp7 miliar oleh Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) akan mempelajari laporan tersebut. Juru bicara berlatar belakang
Survei yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan bahwa 34,8 persen pemilih muda menginginkan sosok pemimpin yang jujur dan tidak korupsi. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan, temuan ini berbeda dari dua pemilu sebelumnya, di mana publik lebih banyak menginginkan pemimpin yang merakyat
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menguatkan dugaan adanya manipulasi dalam proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi mengungkapkan, adanya dugaan pemalsuan pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan proyek senilai Rp 10 triliun itu. Kuntadi menjelaskan, pembangunan dan penyediaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus bergerak cepat buat segera menyidik dugaan harta tak wajar pejabat dan transaksi mencurigakan sejumlah pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Jadi artinya, kalau kita kaitkan juga dengan gambar yang besar, kemarin ada angka 300 yang disampaikan Pak Mahfud, memang sudah saatnya kita masuk ke penyidikan.
