Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memastikan pemerintah tidak akan membubarkan Pondok Pesantren Al Zaytun. Namun, ia juga memastikan bakal menuntaskan dugaan tindak pidana Pemimpin Al Zaytun, Panji Gumilang agar tak berlarut-larut. Mahfud menjelaskan, Al Zaytun tetap dapat beroperasi dan pemerintah akan memberikan pembinaan. Sebab,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal terus memaksimalkan pemulihan aset dari kasus rasuah yang ditanganinya. Koordinasi antarpenegak hukum dinilai penting. “Tugas-tugas tersebut dalam rangka menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana korupsi bersama instansi penyelenggara pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango melalui keterangan tertulis, Rabu (12/7). Nawawi menjelaskan penegak hukum wajib satu
Jaksa penuntut umum akan membacakan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan terhadap Johnny G. Plate cs dalam kasus korupsi BTS BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari ini, Selasa, 11 Juli 2023. Jaksa akan membacakan tanggapan terhadap tiga terdakwa, yakni eks Menteri Kominfo, Johnny Gerard Plate; Direktur Utama Badan Aksesibilitas
Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menggugat penambahan masa jabatan pimpinan KPK Firli Bahuri dan kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang pendahuluan yang digelar Senin (10/7), MAKI yang diwakili Koordinatornya, Boyamin Saiman meminta MK melakukan uji materi terhadap Pasal 34 UU 30/2022 tentang KPK. Pasal tersebut sebelumnya telah diubah melalui
Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan rencananya akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (11/7/2023). Sesuai surat undangan kepada para anggota dewan bernomor B/288/PW.11.01/7/2023, rapat tersebut terjadwal pukul 12.30 WIB. Kendati tinggal hitungan jam, sejumlah pihak menganggap pengesahan RUU Kesehatan terkesan terburu-buru, mengingat RUU inisiatif DPR
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan validasi dan digital forensik mengenai dugaan kebocoran data jutaan paspor di Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. “Kita di internal sedang melakukan validasi, terus kita melakukan digital forensik. Jadi, semua aset yang ada di Imigrasi kita telah bekerja sama dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan eks Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono atas kasus penerimaan gratifikasi dan dugaan pencucian uang. Lembagai antirasuah ini pun tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap keluarga Andhi. Meski demikian, Alex menjelaskan, tim penyidik KPK perlu melakukan pendalaman lebih
Para pegiat antikorupsi mempertanyakan konsistensi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengungkapan utuh korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Based Trasciever Station (BTS) 4G BAKTI Kemenkominfo 2020-2022. Dewan Penasihat Pusat Kajian Antikorupsi Universtias Gadjah Mada (Pukat-UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, penyidikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu semestinya
Anggota dewan pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyatakan pengamanan data pemilu merupakan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Pasalnya, Bawaslu punya tanggung jawab dalam perlindungan data pribadi berhubungan dengan kewenangannya, misalnya terkait pengelolaan data para pelapor dan para pihak yang terkait penanganan pelanggaran pemilu. Titi
Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) memeriksa Direktur SDM PT Pertamina berinisial ES dalam penyidikan lanjutan korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kemenkominfo) periode 2020-2022. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan ES diperiksa terkait
Peristiwa dugaan kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Pihak yang mengaku sebagai peretas dengan identitas Bjorka mengeklaim menguasai 34,9 juta data paspor warga Indonesia. Bjorka disebut menawarkan data itu melalui situs Breached Forum. Dia menjual data itu senilai 10.000 dollar Amerika Serikat. Peretas Bjorka sudah berulang kali mengambil data masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap masyarakat Indonesia membantu pencarian buronan sekaligus mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku. Warga yang menetap di luar negeri juga diharap ikut serta memberi pertolongan. Asep menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan banyak pihak untuk mencari Harun. Mereka bahkan sudah meminta bantuan otoritas penegak
