Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Ciptaker) yang RUU-nya telah disetujui DPR menjadi undang-undang dapat memberi manfaat dalam membuka lapangan pekerjaan. Rahmad menilai UU Penetapan Perpu Ciptaker melingkupi banyak isu, di antaranya mencakup investasi yang
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menyebut pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanggar konstitusi. Denny menjelaskan sebagaimana aturan Pasal 22 Ayat 2 UUD 1945 bahwa Perppu harus dibahas terlebih dahulu dalam
DPR RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atau Perpu Cipta Kerja, hari ini. Melansir situs resmi DPR, pembicaraan tingkat II alias pengambilan keputusan atas RUU Perpu Ciptaker menjadi UU digelar dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV tahun 2022-2023. Anggota DPR
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda, hingga Pangdam Papua pada Senin (20/3) berbicara soal keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu. Listyo menuturkan Presiden Jokowi meminta Polri dan TNI bekerja lebih terintegrasi lagi dalam mengamankan provinsi
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberi kesempatan kepada Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024. Keputusan itu dikeluarkan dalam Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Pemilu setelah menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahaya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia menyebut TPPU rawan melibatkan keluarga sebagai penerima uang haram. Mahfud baru saja menyampaikan temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga berasal dari TPPU. Jumlah itu
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut BInsar Pandjaitan mengingatkan agar Undang-Undang Desa tidak menjadi pertikaian di antara kepala desa. Luhut meminta berbagai persoalan mengenai Undang-Undang Desa dibahas dengan tenang. Pernyataan ini Luhut sampaikan di hadapan ribuan kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pengawas Desa (BPD) di acara HUT UU
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, pengelolaan alokasi dana desa menjadi salah satu persoalan penting yang dikritisi KPK. Ia menyebut, belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa menjadi salah satunya. Belum lagi, potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen
Kejaksaan Agung menegaskan tak ada opsi restorative justice (RJ) atau keadilan restoratif untuk Mario Dandy dan Shane Lukas selaku tersangka penganiayaan David Ozora. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan kedua pelaku tak bisa mendapatkan RJ lantaran didakwa hukuman tinggi, yakni lebih dari lima tahun. Selain itu, keluarga David
Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei terkait elektabilitas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019.Salah satu yang diulas, yakni soal elektabilitas sebagian besar partai yang belum pulih jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019. Adapun SRMC melakukan survei terhadap 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas yang dilaksanakan melalui
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menerangkan pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi turut membahas tentang Pemilihan Presiden 2024 serta tahapannya. Keduanya bersua di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Sabtu kemarin, 18 Maret 2023. Hasto mengatakan masih ada waktu bagi partai
Partai Golkar menegaskan tak akan membuat poros baru. Partai berlogo pohon beringin itu masih solid dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Posisi Golkar yang masih menjadi bagian dari KIB, maka kita tidak bisa dipisahkan dalam konteks koalisi ini dengan
