KEGIATAN

Panglima TNI soal Pilot Susi Air : Pj Bupati Nduga Masih Negosiasi

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan aparat mempercayakan negosiasi pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, lewat Penjabat (Pj) Bupati Nduga. Ia menyebut Pj Bupati Nduga telah menyanggupi untuk bernegosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya yang menyandera Philip. Ia mengaku tidak mau menggunakan cara-cara militer untuk membebaskan

Selengkapnya »

PPATK Blokir Puluhan Rekening Terkait Kasus Korupsi BTS 4 G Kominfo

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memblokir banyak rekening sejak awal kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bergulir. Tanpa menyebut identitas, Ivan mengisyaratkan ada puluhan rekening yang telah dibekukan

Selengkapnya »

Jokowi Lantik Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto Jadi Wantimpres

Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto resmi dilantik menjadi anggota Wantimpres. Pelantikan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Acara pelantikan Wantimpres digelar setelah pelantikan Menkominfo dan 5 Wamen. Sejumlah pejabat hadir dalam acara itu, antara lain Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Menko Marinves Luhut Binsar

Selengkapnya »

KPK Sebut Asia Tenggara Sebagai Wilayah Permainan Kotor Andhi Pramono

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sering melakukan permainan kotor di wilayah Asia Tenggara. Bukti awalnya sudah dikantongi penyidik. “Sementara kita masih fokus di wilayah Asia Tenggara (dalam permainan kotor Andhi). Kemarin kan sudah disebutkan negara mana yang jadi tujuan,” kata juru bicara bidang

Selengkapnya »

Saat Jokowi Tanyakan Urgensi Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mempertanyakan urgensi pasal penghinaan presiden yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Hal itu diceritakan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dalam acara Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) Goest To Campus di Universitas

Selengkapnya »

KPK Dalami Kode Jalur Atas-Jalur Bawah di Kasus Suap Perkara MA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami penggunaan istilah jalur atas dan jalur bawah dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). istilah tersebut diketahui digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam berkomunikasi. “Iya masih dalam pendalaman lebih lanjut soal kode tersebut,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri,

Selengkapnya »

Babak Baru Aliran Uang BTS 4G: Kejagung Kejar Sosok “S” yang Kembalikan Uang ke Maqdir Ismail

Aliran uang terkait perkara dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Meskipun perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Selengkapnya »

Mahfud Ungkap Operasi Intelijen di Balik Al Zaytun & NII Kartosoewirjo

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang adalah hasil operasi intelijen untuk memecah sisa-sisa gerakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia (NII) yang dicetuskan oleh Kartosoewirjo. Mahfud awalnya menceritakan, di masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam yang merasa terpinggirkan dan tak tertampung

Selengkapnya »

Hasbi Hasan Ditahan KPK, Ini Respons Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) hanya melontarkan pernyataan normatif pascapenahanan Sekertaris MA Hasbi Hasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasan Hasbi ditahan terkait dugaan suap penanganan perkara di MA. Juru Bicara MA Suharto menyampaikan lembaganya menghargai proses hukum yang tengah dijalani oleh Hasbi Hasan. Suharto menyebut MA tak mempermasalahkan penahanan terhadap Hasbi

Selengkapnya »

KPK Berikan Aset Rampasan Kasus Korupsi Rp28,9 Miliar ke Kemenkum dan HAM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan kasus rasuah ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM). Nilai barang yang diberikan mencapai Rp28,9 miliar. “Perampasan aset merupakan cara KPK memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi di Indonesia selain pemidanaan badan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan

Selengkapnya »
Search