Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan segera mengumumkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos). Beras bansos itu disalurkan untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri membenarkan penyidik KPK tengah melakukan penggeledahan di kantor Kemensos pada
Mario Dandy Satrio (20) menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus gratifikasi dan pencucian uang dilakukan oleh ayahnya, Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Senin (22/5/2023). Pantauan Kompas.com, Mario Dandy tampak berjalan digiring oleh dua orang penyidik Polda
Sejumlah mobil mewah telah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendaraan roda empat itu diketahhui menggunakan nama pihak lain dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut penggunaan nama pihak lain itu merupakan modus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Lembaga Antirasuah kini tengah
Eks komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto merasa pesimis dengan RUU Perampasan Aset meski sudah disahkan. Ia menduga selalu akan ada celah bagi pelaku kejahatan guna mengakali aturan. Bambang mengajak masyarakat tak menelan mentah-mentah isu pengesahan RUU Perampasan Aset. Ia khawatir pelaku kejahatan bisa mengubah laporan keuangannya guna mengakali
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang baru ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika memastikan proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G terus berlanjut. Meski proyek ini menjadi ‘bancakan’ dugaan korupsi oleh sejumlah pihak, tidak membuat proyek penyediaan layanan telekomunikasi 4G di berbagai wilayah
Komnas HAM menjamin penyelesaian konflik agraria di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi salah satu prioritas kerja. Komnas HAM meyakini salah satu upaya mengurangi korban konflik agraria lewat mengedepankan restorative justice. Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian menyebut upaya restorative justice, yakni memberi ruang dialog, mediasi kepada para pihak aparat hukum
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) menyarankan Mahkamah Agung (MA) memperkuat kewenangan Badan Pengawasan (Bawas) MA usai dihantan sederet kasus korupsi. Baru-baru ini, Sekretaris MA (SekMA) Hasbi Hasan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara. MaPPI FHUI memantau sudah banyak agenda yang dilakukan oleh MA dalam
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah memblokir banyak rekening terkait kasus korupsi proyek pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) 4G milik Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. PPATK menyebut rekening tersebut dimiliki oleh beberapa pihak yang diduga terkait dengan kasus ini. Ivan
Polisi mengaku masih mendalami kasus dugaan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith (HBS). Peristiwa itu dikabarkan terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat (12/5/2023) malam Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho berdalih polisi masih menunggu informasi lanjutan. Ia mengatakan, setiap tindak pidana pasti ada alur
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tidak menjerat dua tersangka perdagangan orang 25 WNI ke Myanmar dengan sangkaan pasal pencucian uang, tapi bakal menyelidiki aliran dana kedua tersangka. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, Kamis, dari hasil penyidikan sementara yang dilakukan belum
Menteri Koordinator bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada politisasi hukum dalam penetapan tersangka Johnny G Plate. Adapun Plate merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G oleh Kejaksaan Agung. “Saya pastikan itu enggak ada politisasi hukum.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dinilai perlu memasukkan muatan tentang pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi. Hal itu belum diatur dalam undang-undang (UU) tentang tindak pidana korupsi (Tipikor) bahkan UU tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Paling utama yang harus goal dan tidak boleh lepas adalah ketentuan pembuktian terbalik dalam
