Bareskrim Polri terus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terlapor pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Kepala Biro Penerangan Massyarakat Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan bahwa sudah ada 16 nama yang diundang untuk memenuhi panggilan. “Dari 16 nama tersebut, hanya enam orang yang datang,” ujar Ramadhan, Kamis, 3
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sepakat dengan usulan revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Usul revisi UU Peradilan Militer ini muncul setelah adanya polemik penanganan kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi
Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri pada Selasa, 1 Agustus 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan, mengatakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun itu juga telah ditahan sejak
Panglima TNI Yudo Margono disebut telah memberikan restu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap anggota-anggotanya yang melakukan tindakan rasuah. Izin itu diberikan saat Yudo bertemu Ketua KPK Firli Bahuri, Rabu (2/8). “Bila ada anggota-anggota TNI misalnya yang melakukan tindak pidana korupsi, Panglima TNI juga komitmen tidak akan melindungi,” kata
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum anggotanya dalam kasus dugaan suap pengadaan barang di Basarnas. KPK telah menetapkan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dengan tiga orang lainnya atas kasus dugaan suap pengadaan barang
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) RI Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol (Adm) Afri Budi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas, Senin (31/7/2023). Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sebagai pihak yang berhak menetapkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengajukan kasasi atas vonis bebas Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Peradilan lanjutan itu diambil untuk menjaga muruah peradilan di Indonesia. “Penanganan perkara ini pada hakikatnya tidak semata penegakan hukum tindak pidana korupsi saja, namun juga sebagai upaya menjaga marwah institusi peradilan,” kata juru bicara bidang
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berencana menggelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Panji Gumilang pekan ini. Ekspose itu untuk menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. “(Gelar perkara) minggu ini,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Rabu (2/8). Whisnu belum memastikan
Persoalan hukum yang menyeret Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsdya Henri Alfiandi pun sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Polemik itu bermula setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 Juli 2023 lalu. Saat itu penyidik KPK yang sudah mengawasi menangkap Koordinator Administrasi
Komnas HAM diharapkan memberi dukungan terhadap upaya memerangi kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga menimpa Dede Asiah, pekerja migran Indonesia (PMI) asal Karawang, Jawa Barat.Hal itu disampaikan aktivis PMI Rieke Diah Pitaloka saat berkunjung ke Kantor Komnas HAM di Jakarta, Senin (31/7). Momentum ini sekaligus sebagai rangkaian peringatan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkap berbagai modus kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke luar negeri yang kini marak terjadi di Indonesia. Modus TPPO ini bermacam-macam mulai dari magang kerja hingga tawaran beasiswa. Selain itu mayoritas korban atas tindak pidana tersebut adalah perempuan dan anak-anak. “Indonesia merupakan
Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mempunyai pekerjaan rumah (PR) besar terkait transparansi penanganan kasus Kepala Basarnas Marsdya Heri Alfiandi yang terjerat kasus dugaan suap. Pasalnya, publik selama ini beranggapan bahwa TNI sulit tersentuh hukum apabila terdapat personelnya terbukti melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, transparansi penanganan kasus yang menjerat Henri pun
