Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) menyusul putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Lewat putusan itu, PTUN Jakarta menyatakan kepemimpinan Hakim Konstitusi Suhartoyo tidak sah. Menurut rencana, RPH dilaksanakan pada Rabu (14/8) ini. Hal ini dikonfirmasi Juru Bicara MK Fajar Laksono. Fajar menjelaskan
Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu sebelumnya menggugat MK perihal pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Gugatan itu dilayangkan Anwar Usman pada 23 November 2023, dengan nomor perkara 604/G/2023/PTUN.JKT. Dalam putusan pokok perkara, majelis hakim
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini menyimpang dari garis perjuangan atau khittah NU. Hal itu disampaikan merespons perseteruan PBNU dengan PKB. Jazilul mengatakan bahwa PBNU sudah menyimpang terlihat dari upaya mengambil PKB saat ini. Padahal, kewenangan PBNU sebagai
Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan baik saat ia menjabat nanti. Menurut Prabowo, keberadaan IKN sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam upaya memeratakan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi konsentrasi populasi di Pulau Jawa. Prabowo juga mengapresiasi perkembangan pembangunan IKN hingga
Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Andy, menyatakan bahwa sebanyak 34.682 perempuan menjadi korban tindak kekerasan sepanjang 2024. Hal ini disampaikan Andy dalam konferensi pers laporan sinergi data kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komnas Perempuan, dan Forum Pengadaan Layanan (FPL).
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan perlu regulasi khusus yang mengatur tentang praktik penahanan ijazah tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh perusahaan. Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan hal ini perlu dapat perhatian serius. Menurut dia hal ini berpotensi mencemari hak tenaga kerja karena
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi (Awi) memastikan tidak ada pembahasan khususnya revisi 4 UU krusial yang dikebut untuk segera dirampungkan. Keempat RUU yang menimbulkan polemik publik yakni TNI dan Polri, RUU Kementerian Negara, serta RUU Wantimpres. Sebelumnya Baleg DPR menggelar pembahasan Rancangan UU pengoperan (carry over) kepada
Dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron dinyatakan lulus tes tulis seleksi calon pimpinan atau Capim KPK 2024-2029. Lolosnya dua pimpinan KPK periode 2018-2023 yang sempat berpolemik tersebut mendapat sorotan dari sejumlah aktivis antikorupsi. Sebelumnya, Panitia Seleksi atau Pansel KPK telah mengumumkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap mendapatkan pimpinan terbaik dalam seleksi calon komisioner 2024-2029. Ada 80 orang yang lolos seleksi capim KPK dan Dewan Pengawas Lembaga Antirasuah. “KPK juga berharap dari para kandidat yang saat ini sudah tersaring sejumlah 40 untuk capim dan 40 untuk Dewas dapat terpilih kandidat-kandidat atau pemimpin-pemimpin
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa masalah yang terjadi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) merupakan masalah keluarga. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Ulil Abshar Abdalla. “Ini masalah antarsaudara dalam keluarga, enggak usah khawatir. Enggak ada
Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 480 tersangka kasus narkoba selama pelaksanaan Operasi Nila Jaya 2024 pada 3 hingga 7 Juli 2024. Donald menyebut angka kejahatan di wilayah Jakarta dan sekitarnya mengalami kenaikan sebesar 48 persen dari tahun 2022 ke tahun 2023. Selain meringkus ratusan tersangka, kata Donald, pihaknya
Komisi Yudisial (KY) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor kasus vonis bebas dari majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti. Anggota sekaligus juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, menegaskan bahwa penanganan laporan tersebut terus berjalan. Menurutnya, pendalaman yang akan dilakukan KY berfokus pada
