Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat meyakini Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe ke luar negeri untuk berjudi, bukan berobat. Lembaga Antirasuah tidak menemukan transaksi terkait kebutuhan medisnya. Pihak swasta penawaran jasa berjudi, Dommy Yamamoto juga menguatkan tudingan tersebut saat menjadi saksi dalam persidangan kasus Lukas pada Rabu, 9 Agustus 2023. Klaim
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berharap tidak ada persekongkolan, buat mengubah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Ferdy Sambo dan 3 terdakwa lain dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). “Oleh sebab itu ya mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan
Bareskrim Polri mengaku telah menemukan sejumlah pola transaksi terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan temuan tersebut didapati penyidik usai meneliti Laporan Hasil Analisa PPATK terkait rekening milik Panji Gumilang. Dalam pemeriksaan
Hukuman para pelaku pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J disunat oleh Mahkamah Agung (MA). Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo misalnya, pelaku utama pembunuhan berencana itu dijatuhi hukuman seumur hidup oleh MA. Padahal, Sambo divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN
Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe, membantah dirinya telah menerima gratifikasi dan pelbagai macam sebutan dalam kasus korupsi, yang dituduhkan terhadap dirinya. Padahal, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mendakwa Lukas menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46,8 miliar. Bahkan, Lukas mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang paling jujur dalam bekerja
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan Penjabat (Pj.) Bupati Nduga dan tokoh masyarakat masih bernegosiasi untuk membebaskan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Ia mengatakan KKB berbaur dengan masyarakat, sehingga aparat menghindari jatuhnya korban baik dari TNI/Polri maupun dari masyarakat dalam
Mantan Hakim Agung Kamar Pidana Militer Gayus Lumbuun tetap mendorong perkara dugaan suap eks Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi, dan Korsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto ditangani menggunakan sistem koneksitas. Dia berpendapat, penanganan dugaan suap terhadap Henri dan Afri sebaiknya dilakukan secara konsisten dilakukan dengan koneksitas, menempatkan konteks negara hukum
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan memeriksa Panji Gumilang dan lima saksi lain untuk dugan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hari ini, Senin, 7 Agustus 2023. “Pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB untuk Pak Panji Gumilang,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Whisnu Hermawan, saat
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengaggendakan pemeriksaan terhadap lima orang saksi dalam sidang perkara yang menjerat Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe, Senin (7/8/2023). Mereka adalah mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Papua, Mikael Kambuaya. Kemudian, pihak swasta bernama Benyamin Tiku, Yules Wea, Timotius Enumbi,
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu disempurnakan. “Ada hal-hal yang perlu disempurnakan agar lebih sesuai dengan tuntutan keadaan,” ujar Ma’ruf melalui keterangan tertulis, Jumat (4/8). Ia memastikan pemerintah akan mengupayakan perbaikan UU Peradilan Militer dengan memasukkannya ke dalam program legislasi
Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan tetap konsisten sebagai lembaga penjaga konstitusi. Hal tersebut berkaitan dengan permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan MK diharapkan kembali menyatakan UU Pemilu
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsda Agung Handoko buka suara mengenai anggapan bahwa prajurit aktif TNI hanya mau menduduki jabatan sipil, tetapi ketika tersandung kasus korupsi tidak ingin tunduk kepada hukum sipil. Adapun sejumlah lembaga di Indonesia memang dipimpin oleh prajurit aktif TNI maupun personel polisi, bukan warga sipil.
