KEGIATAN

Audiensi di DPR, 5 Organisasi Profesi Kesehatan: Sikap Kita Tetap, Stop Pembahasan RUU Kesehatan!

Lima perwakilan organisasi profesi kesehatan, yakni Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) beraudiensi dengan DPR ihwal tuntutan penolakan pembahasan RUU Kesehatan. Perwakilan lima organisasi profesi itu dipersilakan masuk setelah dua

Selengkapnya »

‘Kalau Ingin Diuji, Harusnya Apakah Sistem Proporsional Terbuka Langgar UUD 1945?’

Beberapa hari ke belakang muncul isu Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan untuk mengubah sistem pemilu 2023 menjadi proporsional tertutup bagi anggota legislatif. Sebelumnya, sistem pemilu Indonesia menganut sistem proporsional terbuka. Isu itu juga menggugah pakar hukum dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sidik Sunaryo memberikan penjelasan. Dalam Undang-Undang

Selengkapnya »

Polri Resmi Bentuk Satgas TPPO, Dipimpin Wakabareskrim Irjen Asep Edi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bawah koordinasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menjelaskan, Satgas TPPO dipimpin Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim) Polri Irjen Asep Edi Suheri. Sandi menyebutkan Satgas TPPO dibentuk langsung oleh

Selengkapnya »

Dipolisikan soal Info Putusan MK, Denny Indrayana: Kalau Jadi Kriminalisasi, Saya Akan Lawan

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana menyatakan bakal mengikuti proses hukum setelah ia dilaporkan ke polisi karena mengunggah informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilihan umum (pemilu). Denny mengatakan, proses hukum itu bakal ia jalani asalkan tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berbicara dan berpendapat,

Selengkapnya »

DPR: Restrukturisasi Satgas Langkah Tepat Pemberantasan TPPO

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung restrukturisasi Satuan Tugas Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dikendalikan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dengan menekankan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Menurut Christina, keputusan Presiden memerintah Listyo Sigit sebagai ketua pelaksana harian di Satgas Pemberantasan dan Pencegahan

Selengkapnya »

Setiap Hari Ada Korban Perdagangan Orang Meninggal, Jokowi Minta Tak Ada “Backing-mem-backing”

Meninggalnya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mendapat sorotan pemerintah. Ketua Badan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, dalam satu tahun, ada 1.900 jenazah WNI yang dipulangkan kembali ke Indonesia. Mereka sebelumnya merupakan korban TPPO yang kemudian dipekerjakan secara ilegal di

Selengkapnya »

Teddy Minahasa Ajukan Banding Usai Dipecat Polri atas Kasus Narkoba

Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa mengajukan banding terhadap putusan sidang etik yang memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan permohonan banding tersebut disampaikan langsung oleh Teddy Minahasa dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dilaksanakan pada Selasa (30/5). Sebelumnya tim KKEP

Selengkapnya »

DPR Tunggu Sikap Resmi Pemerintah Tentang Pimpinan KPK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menunggu sikap resmi pemerintah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perpanjangan masa jabatan komisioner KPK.  Anggota Komisi III DPR Habiburokhman saat ditemui di gedung DPR, Selasa (30/5) mengatakan pihaknya sedang menunggu dua hal dari pemerintah dan keberlakuan serta rasionalitas masa aktif para pimpinan KPK. Menurut

Selengkapnya »

Hasbi Hasan dan Dadan Tri Sering Melakukan Pertemuan di MA

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Wika Beton Dadan Tri Yudianto diduga sering melakukan pertemuan di MA. Informasi itu diulik dengan memeriksa dua staf Hasbi, Tri Mulyani dan Lilis Suryani pada Senin (29/5). “Para Saksi juga dikonfirmasi pengetahuan yang bersangkutan tentang tamu atas nama Dadan Tri Yudianto

Selengkapnya »

Bocornya Putusan MK, Polri Pastikan Usut Bila Ada Indikasi

Polri memastikan akan mengusut dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan undang-undang (UU) pemilihan umum (Pemilu). Penyelidikan dilakukan bila terdapat indikasi. “Kita akan menelusuri bila ada indikasi tersebut. Artinya apalagi pejabat ya, siapapun yang memberikan informasi terkait adanya sebuah perbuatan atau tindak pidana akan kita tindaklanjuti, nanti kita lihat

Selengkapnya »

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, sebaiknya semua pihak menunggu kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) baru terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang dari empat tahun menjadi

Selengkapnya »

Mahfud Tegaskan Presiden Tak Pernah Minta Maaf kepada PKI

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia mengaku sering mendengar masyarakat di daerah yang mempertanyakan sikap pemerintah lantaran meminta maaf kepada PKI. “Sekarang kalau saya di daerah, ‘pak kenapa PKI dimaafkan?’ Ndak ada, kenapa Presiden minta maaf ke PKI,

Selengkapnya »
Search