Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan kasus dugaan korupsi pemalsuan izin tambang yang dilakukan anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Ismail Thomas berkaitan dengan aset milik terpidana korupsi asuransi PT Jiwasraya Heru Hidayat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Ismail diduga memalsukan dokumen perjanjian pertambangan yang melibatkan PT Gunung Bara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berjanji akan menyelesaikan tiga buronan tersangka KPK. Tiga tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yakni Kirana Kotama yang telah berubah nama menjadi Thay Ming, Politikus PDIP Harun Masiku, dan Paulus Tannos. Firli Bahuri menyatakan tidak ambil pusing dengan komentar masayrakat yang
Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang pengucapan putusan untuk uji materiil pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Selasa (15/8). Perkara nomor 68/PUU-XXI/2023 ini menyoalkan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperpanjang menjadi lima tahun. Dalam permohonannya, Koordinator Perkumpulan Masyarakat
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, penggunaan politik uang pada masa Pemilu terus terjadi tidak lepas dari kondisi 50 persen masyarakat yang miskin atau belum sejahtera. Alex mengatakan, mencegah politik uang tidak mudah karena sudah mengakar di masyarakat. “Kenapa money politics masih berjalan? Ya saya harus sampaikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat berhadap-hadapan dengan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang kini berstatus buron, Paulus Tannos, di luar negeri. Akan tetapi, KPK tidak bisa memulangkan dan memproses hukum Paulus lantaran dia sudah mengubah identitasnya. Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, KPK sempat menemukan Paulus di Thailand. “Untuk Paulus
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno, menjelaskan proses hukum kasus dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia (MUID) diserahkan ke pihak kepolisian. “Tentu ada sanksi hukum. Sekarang proses hukum sudah berjalan. Proses hukum yang kami hormati,” kata Sandiaga usai menghadiri acara Generasi Happy di Surabaya, Sabtu (12/8)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam kasus suap pembangunan jalur kereta. Fakta-fakta persidangan kini sedang dipelajari. “Ketika di persidangan, yang bersangkutan (saksi yang menyebut keterlibatan Budi Karya) menyampaikan. Tentu nanti kita lihat fakta persidangannya seperti apa,” kata pelaksana tugas (Plt)
Menko Polhukam Mahfud MD menganggap biasa putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) terkait kepengurusan Partai Demokrat. Eks hakim konstitusi itu mengaku yakin sudah sejak jauh hari bahwa MA akan mengeluarkan putusan menolak PK yang dilayangkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dalam podcast di YouTube Rhenald Kasali beberapa waktu
Pusat Polisi Militer(Puspom) TNI mendalami keterangan sejumlah saksi, diantaranya pemberi suap serta mereka yang terlibat dan beberapa pegawai Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) dalam penyidikan dua perwira TNI tersangka suap di Basarnas. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono saat jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta,
Gugatan terkait usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) kembali masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, saat ini, MK masih menangani 3 gugatan sejenis yang telah lebih dulu dilayangkan atas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berkaitan dengan syarat usia minimum capres-cawapres 40
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengungkapan permainan judi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe dalam persidangan penting. Sebab, informasi itu bisa mengungkap adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Kalau kemudian penggunaannya untuk judi, hasil dari suap dan gratifikasi maka bagian dari proses membelanjakan TPPU (tindak pidana pencucian uang),” kata juru bicara
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan Februanto mengatakan hasil gelar perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Panji Gumilang perlu didalami lebih lanjut. Menurut Whisnu, penyidik perlu melengkapi lagi keterangan saksi dan dokumen. Dari kegiatan gelar perkara hari ini, kata Whisnu, tim akan melakukan gelar perkara lanjutan pada pekan depan. “Memutuskan
