Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2023 melimpahkan delapan kasus yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sejak empat bulan berjalan Operasi Damai Cartenz. Kepala Operasi Damai Cartenz 2023, Komisaris Besar Faizal Ramadhani, menuturkan delapan kasus yang telah dilimpahkan ke JPU tersebut merupakan kasus yang melibatkan
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana akan langsung diserahkan pada 16 Mei 2023 atau saat DPR RI menjalani masa sidang setelah reses usai. Saat ini DPR RI sedang menjalani masa reses sejak 15 April dan akan memulai masa sidang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menolak permohonan praperadilan tersangka kasus korupsi Gubernur Nonaktif Papua Lukas Enembe. Rasa optimisme itu didorong dari argumentasi yang telah diberikan oleh Tim Biro Hukum KPK atas permohonan Lukas Enembe. Selain itu, KPK juga menghadirkan delapan saksi ahli, salah
Brigadir Jenderal atau Brigjen Endar Priantoro tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk menggugat pencopotannya dari posisi Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Endar disebut tengah mempersiapkan banding administratif kepada KPK. Banding administratif merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh pegawai aparatur sipil negara yang tidak puas dengan keputusan pejabat Pembina kepegawaian mengenai pemberhentian
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah mencari sosok penyebar yang pertama kali menyebarkan video viral hoaks mengenai kebocoran data Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dirtipidsiber Bareskrim Brigjen Adi Vivid mengatakan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang melakukan profiling terhadap pelaku. “Kita sudah berkoordinasi dengan KPU
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyebut ada Rp800 triliun APBN Indonesia yang hangus digarong oleh para pemegang otoritas di negeri ini. Angka itu mengacu pada data-data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah ekonom di Tanah Air, bahwa ada 20-30% APBN yang digarong atau hangus. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk
Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut perwira menengah Polda Sumatera Utara AKBP Achiruddin Hasibuan memiliki transaksi tak wajar. Transaksi janggal itu bahkan sudah terjadi sebelum kasus penganiayaan yang melibatkan anak Achiruddin, Aditya Hasibuan. Achiruddin menjadi sorotan setelah video penganiayaan oleh putranya terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral beredar di
Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menangani dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal segera dibentuk. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ikut dilibatkan dalam satgas tersebut. Meski demikian, Mahfud menyebut, dirinya telah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe. Dia bakal tetap mendekam di rumah tahanan (rutan) hingga 12 Mei 2023. “Berdasarkan penetapan pengadilan tipikor, telah dilakukan perpanjangan masa penahanan untuk tersangka LE selama 30 hari ke depan, sampai dengan 12 Mei 2023 di Rutan KPK,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dan menyita uang senilai Rp5,6 miliar saat menggeledah kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan tempat lainnya pada 13-14 April 2023. Sejumlah tempat lain dimaksud yaitu kantor Ditjen Perkeretaapian Kemenhub; rumah kediaman para tersangka; dan kantor pihak swasta yang menjadi rekanan. Upaya paksa itu terkait penyidikan kasus
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, salah satu penyebab menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 adalah korupsi dalam proses legislasi atau penyusunan undang-undang. Menurut Mahfud, hal itu diungkap oleh Transparency International Indonesia (TII) yang rutin mengadakan riset untuk menentukan IPK setiap tahun. Mahfud
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merespons Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang terseret kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Bandung. Yana baru saja diciduk dalam dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peneliti Perludem Ihsan Maulana menilai fenomena kepala daerah terjerat kasus korupsi disebabkan
