Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebut instansinya sedang membahas pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat militer Indonesia. Dia mengatakan, pembentukan angkatan siber itu masih dalam tahap evaluasi di instansinya. Sementara angkatan siber masih digodok, kata Agus, TNI telah memiliki satuan siber sendiri. Satuan itu berada di kawasan Mabes TNI lewat
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS) perlu menjadi perhatian serius dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Orang tua, menurut dia, juga mesti berperan penting dalam mencegah perundungan PPDS, termasuk berani melaporkan ke kanal-kanal pengaduan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) apabila anaknya mengalami
Fakta baru terungkap dalam kasus kematian dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) berinisial AR (30). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menemukan adanya dugaan pemerasan dengan permintaan uang mencapai Rp40 juta per bulan kepada korban. Juru Bicara Kemenkes, dr. Mohammad Syahril, menjelaskan, “Dalam proses investigasi, kami
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendukung adanya wacana pembentukan angkatan siber Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wacana itu dalam rangka memperkuat ketahanan Indonesia terhadap tantangan di masa depan khususnya di dunia siber. Hinsa menerangkan pembentukan angkatan siber TNI memang diperlukan jika melihat tantangan di dunia internasional. “Idealnya kan dengan tantangan
Ketua Panitia Khusus atau Pansus Haji DPR Nusron Wahid mengatakan belum menemukan unsur pidana yang dialamatkan ke suatu pihak atau lembaga mengenai pembagian kuota dalam penyelenggaraan haji 2024. Sejauh ini Pansus Haji DPR belum mengambil kesimpulan perihal adanya unsur pidana, kendati sudah menemukan indikasinya. “Indikasi-indikasi kami ada, tapi kan tidak
Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi Komisi Yudisial (KY) yang memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Langkah itu dinilai DPR bukti penegakan etika dan integritas hakim di Indonesia masih menjadi prioritas.
Problematika pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Tanah Air tidak kunjung selesai. Presiden Jokowi telah berulang kali mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Namun, hingga kini RUU Perampasan Aset masih mandek di meja Ketua DPR RI, Puan Maharani. Bahkan, Ketua DPR RI
Presiden Joko Widodo didesak mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya karena brutalitas aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Desakan itu disampaikan oleh Tim Advokat Untuk Demokrasi (TAUD) yang telah memantau dan mencermati pengamanan kepolisian dalam aksi penyampaian pendapat tersebut. Dalam catatan TAUD, dalam aksi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut belum pernah membahas Rancangan UU (RUU) Perampasan Aset. Padahal beleid tersebut telah ada di meja pimpinan sejak lama. Anggota Komisi IIII DPR Santoso mengatakan RUU tersebut hanya pernah disinggung oleh Ketua Komisi III Bambang Wuryanto secara singkat. Menurut Santoso, Bambang Wuryanto mengindikasikan sulit untuk membahas
Komisi III DPR RI menolak seluruh 12 calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM Mahkamah Agung (MA) usulan Komisi Yudisial untuk menjalani tes ujian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) menyebut penolakan itu didasarkan atas kesepakatan seluruh fraksi. Komisi III
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia akan memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Adapun putusan MK dimaksud nomor 60/PUU-XXII/2024 soal ambang batas pencalonan dan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia kepala daerah. Adapun isi putusan MK tersebut juga telah diturunkan dalam
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi menindaklanjuti polemik jet pribadi yang digunakan anak bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat (AS). Alex menegaskan dalam perkara itu pihaknya tetap berprinsip semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Selain itu,
