Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menaikkan status Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut dilakukan setelah polisi melaksanakan gelar perkara terkait kasus tersebut. “Bareskrim telah melaksanakan gelar perkara terkait kasus tersebut, dan hasil meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Philipine National Police (PNP) bekerja sama membongkar jaringan scamming internasional terbesar di Filipina. Dari hasil pengungkapan, setidaknya ada sekitar seribu pelaku dari berbagai negara termasuk Indonesia. “Atase Polri bekerja sama dengan Kepolisian Philipina membongkar jaringan scamming internasional di sana. Dari hasil pengungkapan Kepolisian di sana,
KPK membuka kemungkinan untuk mengusut persoalan jalan rusak di Provinsi Lampung, yang belakangan menjadi sorotan. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyebut pihaknya terbuka untuk menerima informasi dari publik perihal dugaan-dugaan adanya potensi korupsi di Lampung. Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan langsung menghadapi persoalan jalan rusak di Lampung. KPK kemudian
Tim dari Mabes Polri berangkat ke Bangkok, Thailand, dalam rangka berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk membawa pulang 20 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar. Adapun ke-20 orang tersebut sudah berhasil dibebaskan. Saat ini, mereka sudah dipindahkan ke Thailand. “Tim Mabes Polri
Upaya memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen sebanyak 30 persen menemui batu sandungan, setelah KPU menerbitkan aturan baru yang dianggap membawa kemunduran. Aturan baru ini termuat dalam Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. KPU mengatur pembulatan ke bawah jika
Laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut sudah masuk tahap penyelidikan. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri memastikan bahwa semua laporan pasti ditindaklanjuti oleh pihaknya. Proses dimulai dengan melakukan verifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Jum’at. 5 Mei 2023 memanggil pengacara Lukas Enembe, Stepanus Roy Rening, sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan. KPK menjadwalkan pemeriksaan Rening pada pukul 10.00 WIB nanti. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penyidik telah mengirimkan surat panggilan ke alamat Rening. Ia menambahkan pengiriman surat
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan telah menyerahkan nama-nama terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Bareskrim Polri untuk segera ditangkap. “Nama-nama dan target-nya sudah kita berikan kepada Bareskrim Polri untuk segera dieksekusi, ditangkap pelakunya,” ujar Mahfud di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN)
Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, penembakan yang terjadi di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat Selasa (2/5/2023), sebagai akibat dari pemahaman agama yang keliru. Pelaku Mustopa (60) yang mengaku sebagai nabi adalah bukti pemahaman yang keliru dalam memahami agama. “Ini membuktikan bahwa pemahaman agama yang salah
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan tersangka dugaan suap dan gratifikasi Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. “Mengadili, dalam pokok perkara, menyatakan menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya,” kata Hakim Tunggal Hendra Utama Sutardodo dalam pembacaan amar putusan di PN Jaksel, Rabu (3/5/2023). Hakim menilai, penetapan tersangka oleh Komisi
Amnesty International Indonesia menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Mahfud Md yang menyatakan pemerintah tidak meminta maaf kepada masyarakat atas pelanggaran HAM berat di masa lalu. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, permintaan maaf seperti di negara-negara lain menjadi salah satu keputusan politik negara
Anggota tenaga ahli Satgas TPPU Danang Widoyoko menuturkan tim masih menunggu kepastian tugas dan kewenangan satgas dari Menko Polhukam Mahfud MD. “Sebetulnya ini belum ada kepastian minggu lalu saya dikontak dan siap membantu. Belum jelas sebetulnya apa yang harus dilakukan dan kewenangan kami ini apa. Lalu akses informasi yang kami
