Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap lima kendala yang dihadapi Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) dalam mengusut transaksi mencurigakan yang ditemukan oleh PPATK. Mahfud menyebutkan kendala itu, antara lain, dokumen yang dilaporkan tidak ditemukan dokumen aslinya, penanganan yang tidak sesuai dengan prosedur, dan
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia diminta memberantas mafia kepailitan di Pengadilan Niaga. Hal ini agar tak terjadi kasus seperti dua kurator, Rochmad Herdito dan Wahid Budiman yang dinyatakan terbukti bersalah melebihkan atau mark up nilai tagihan kreditur dalam perkara PKPU PT. Alam Galaxy di Pengadilan Niaga Surabaya. Dimana, tagihan dua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menerima 3.544 aduan dugaan rasuah dari masyarakat sampai dengan Agustus 2023. “Sampai dengan Juni ada 2.707 pengaduan dan sekarang sampai dengan Agustus kita ada 3.544,” kata Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Tomi Murtomo di Jakarta, Senin (11/9). Tomi menjelaskan laporan itu masuk melalui email,
Kepolisian Daerah Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi(SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi. Polda Papua saat ini membawahi empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui pihaknya sudah mengajukan permintaan bantuan personel ke Mabes Polri untuk
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan, kasus dugaan korupsi pengadaan program sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tidak melibatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, dugaan korupsi pengadaan proyek itu murni terjadi karena salah perhitungan
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akhirnya akan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (7/9/2023). Cak Imin akan diperiksa penyidik terkait dugaan korupsi pengadaan alat proteksi tenaga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Tahun 2012.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengungkapkan bahwa komunikasi politik antara partai politik (parpol) pengusung Ganjar Pranowo dengan Partai Demokrat sudah dilakukan di berbagai level tingkatan. Hal ini dijelaskan Arwani usai mengatakan bahwa PPP tidak masalah jika Demokrat bergabung dalam kerja sama politik pengusung Ganjar. Bahkan, ia
Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah melakukan rapat bersama terkait konsolidasi tim pemenangan bakal capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, tetapi belum menghasilkan keputusan konkret. Karena kedua partai politik (parpol) tersebut tengah menanti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS belum memutuskan bergabung ke barisan
Pengamat politik Adi Prayitno menyebut sosok bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto harus bisa mendongkrak elektabilitas dari kedua calon presiden (capres) itu. Sebagaimana diketahui, hingga kini calon presiden (capres) dari PDI-P Ganjar Pranowo dan capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto masih belum mengumumkan bakal
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons menjelaskan soal usulan pemungutan suara Pilkada 2024 dipercepat dari bulan November ke September. Tito menyebut usulan itu muncul dari hasil diskusi sejumlah pihak, mulai dari partai politik hingga pengamat dan akademisi. Pertimbangan pemungutan suara Pilkada 2024 dimajukan agar ada sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemanggilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh KPK bukan politisasi hukum. Menurutnya, pemanggilan KPK terhadap Cak Imin merupakan hal biasa. Mahfud menjelaskan, politisasi hukum memiliki arti bahwa hukum dijadikan sebagai sebagai alat politik untuk kepentingan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan para Komisioner KPU lain. Sebab, KPU diduga membatasi akses Bawaslu dalam bekerja untuk melakukan pengawasan. Adapun permintaan tersebut Bawaslu sampaikan dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
