Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan mempelajari revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) jika sudah rampung dibahas. Mahfud menekankan revisi UU TNI sebagai rancangan undang-undang belum diputuskan masuk program leglislasi nasional (prolegnas) dan baru menjadi diskusi internal di Mabes TNI. Mahfud sendiri mengaku
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah tak khawatir tugasnya di kementerian akan terbengkalai ketika dirinya mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2024. Ida mengatakan hanya perlu memperkuat tim di Kemenaker, sehingga dirinya tak perlu turun langsung. Dia mengatakan akan berbagi tugas dengan dengan Wakilnya Afriansyah Nooryang juga ikut mencalonkan diri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penetapan tersangka ini berawal dari klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Andhi. Hasil klarifikasi tersebut kemudian diproses di tahap penyelidikan. Setelah ditemukan bukti permulaan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan dukungan untuk satu dari tiga nama bakal calon presiden (capres) yang disodorkan relawannya dalam Musyawarah Rakyat (Musra). PDIP menilai langkah Jokowi sudah tepat. “Paslon dalam Pilpres itu urusan parpol atau gabungan parpol. Jadi sikap presiden tepat, tidak mau menyebut satu nama definitif atau didorong
Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyatakan telah memeriksa delapan saksi terkait laporan kasus penembakan terhadap Bahar Smith oleh orang tak dikenal di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Ibrahim Tompo penembakan terhadap Bahar Smith itu diduga terjadi pada Jumat (12/5) dan dilaporkan ke polisi
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyoroti program Polisi Rukun Warga (RW) yang direncanakan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri. Sahroni menilai rencana tersebut sebetulnya baik, yaitu agar aduan warga dapat direspons lebih cepat oleh polisi. Namun, ia mewanti-wanti agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang tak sesuai koridor hukum dan
Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah meningkat pesat dalam survei terbaru Charta Politika Indonesia. Dalam survei yang digelar pada 2-7 Mei 2023 itu, tingkat kepuasan mencapai 79,1 persen atau menjadi yang tertinggi sejak Februari 2020. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat mengalami peningkatan signifikan pada survei periode Mei 2023. Dilihat pada
Pihak terkait dalam uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menilai kondisi saat ini sudah tidak memungkinkan mengubah sistem pemilihan umum (pemilu). Hal ini mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan memasuki fase yang penting. Hal itu disampaikan Heru Widodo, kuasa hukum Derek Loupatty yang menjadi pihak terkait dalam
Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad atas SK DPD RI, berbahaya bagai sistem ketatanegaraan. Dikhawatirkan kasus serupa akan terjadi pada hasil sidang paripurna DPR maupun MPR. Dijelaskannya, keputusan PTUN yang mengadili hasil sidang paripurna DPD tidak hanya berbahaya
Draf rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset mengatur aset tindak pidana yang dapat dirampas yakni aset yang bernilai minimal Rp100 juta. Dalam naskah Draf RUU yang diterima CNNIndonesia.com, ketentuan itu dituangkan dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf a. “Aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta Pusat dikritik. Kepala Negara seharusnya tidak menghadiri kegiatan tersebut. Itu bisa menciptakan ambiguitas peran presiden menjelang Pemilu 2024. “Presiden ini hari Minggu, datang, di Musra, Musyawarah Rakyat, yang kita tidak tahu di konstitusi itu tidak ada
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai melakukan komunikasi politik untuk memuluskan rencananya maju di Pilpres 2024. Terbaru, Menteri Pertahanan itu berencana untuk bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelumnya, Prabowo juga sudah bertemu dengan Jusuf Kalla (JK). Pengamat politik Hermawan Sulistyo menilai rencana pertemuan
