Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan setengah permasalahan bangsa tuntas jika penegakan hukum dilakukan dengan benar. Hal ini diungkapkan Mahfud Md saat memberi sambutan dalam acara pengukuhan Profesor Siti Marwiyah sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyerahkan 150 rekomendasi hasil kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Penyerahan 150 rekomendasi dilakukan di Istana Negara, Bogor, Kamis (14/9/2023). Laporan Rekomendasi Agenda Percepatan Reformasi Hukum ini disampaikan ke Jokowi dengan penjelasan dari masing-masing Kelompok Kerja
Suasana Pulau Rempang, Kota Batam, terlihat kondusif pada Kamis siang, 14 September 2023. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) mencatat sekitar 87 rumah sudah mendaftar untuk direlokasi. Pantauan Tempo, beberapa aparat terus berjaga di pos-pos terpadu Rempang Eco-city. Terdapat lima posko, posko 1 di Jembatan
Pada akhir Agustus lalu, pemerintah Indonesia menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN). Nantinya, kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Namun proyek itu tidak berjalan mulus. Pasalnya, kericuhan terjadi seiring penolakan
Pemerintah RI sejak 2011 telah mengadopsi norma bisnis dan HAM yang dikeluarkan United Nations Working Group on Business and Human Rights (UNWG) dalam bentuk United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Dengan itu, diharapkan bisa memastikan tanggung jawab negara dan sektor korporasi dalam menjalankan bisnis. Peneliti Bisnis
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menginstruksikan jajarannya untuk membersihkan ruang digital dari praktik judi online secara penuh. Ia memberikan tenggat satu pekan untuk merealisasi hal tersebut. Saat ini, ia mengatakan pihaknya sudah intensif melakukan pemutusan akses ke konten, situs web, maupun aplikasi yang terafiliasi judi online. Kemenkominfo
Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Fredy Pratama. Pengungkapan ini dilakukan melalui kerja sama berbagai kementerian/lembaga, kepolisian daerah (polda) jajaran, serta melibatkan Kepolisian Malaysia dan Kepolisian Thailand. Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, ini merupakan pengungkapan sindikat kasus narkoba terbesar se-Indonesia.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Eddy OS Hiariej mengatakan, sejumlah pasal-pasal karet dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dicabut jika KUHP baru berlaku pada Januari 2026. Adapun sejumlah pasal tersebut adalah pasal 27 dan pasal 28. Pasal 27 ayat (1) UU
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan lahan tinggal yang menjadi pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Hadi menjelaskan, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah
Pasukan gabungan dari kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan TNI merengsek masuk Pulau Rempang. Mereka berniat memasang patok pembatas dan pengukuran lahan untuk Rempang Eco City. Proyek itu merupakan proyek strategis nasional yang dikelola oleh Badan Pengusahaan ata BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG). Rencana pemasangan
Pada zaman modern seperti ini masyarakat amat tergantung pada sistem teknologi informasi. Begitu pentingnya fungsi sistem teknologi informasi itu, pemerintah perlu menata pemanfaatan sistem teknologi informasi. Jika tidak dikelola dengan baik dan benar, tentunya bisa menjadi faktor pemicu disrupsi dalam berpolitik dan berbangsa di Tanah Air. Terlebih, Indonesia kini tengah
Aturan tentang syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ramai-ramai digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sedikitnya, hingga kini, MK mencatat 12 perkara uji materi terhadap aturan ini. Para pemohon mempersoalkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berbunyi,
