Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) menyarankan Mahkamah Agung (MA) memperkuat kewenangan Badan Pengawasan (Bawas) MA usai dihantan sederet kasus korupsi. Baru-baru ini, Sekretaris MA (SekMA) Hasbi Hasan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara. MaPPI FHUI memantau sudah banyak agenda yang dilakukan oleh MA dalam
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah memblokir banyak rekening terkait kasus korupsi proyek pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) 4G milik Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo. PPATK menyebut rekening tersebut dimiliki oleh beberapa pihak yang diduga terkait dengan kasus ini. Ivan
Polisi mengaku masih mendalami kasus dugaan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith (HBS). Peristiwa itu dikabarkan terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat (12/5/2023) malam Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho berdalih polisi masih menunggu informasi lanjutan. Ia mengatakan, setiap tindak pidana pasti ada alur
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tidak menjerat dua tersangka perdagangan orang 25 WNI ke Myanmar dengan sangkaan pasal pencucian uang, tapi bakal menyelidiki aliran dana kedua tersangka. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, Kamis, dari hasil penyidikan sementara yang dilakukan belum
Menteri Koordinator bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada politisasi hukum dalam penetapan tersangka Johnny G Plate. Adapun Plate merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G oleh Kejaksaan Agung. “Saya pastikan itu enggak ada politisasi hukum.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dinilai perlu memasukkan muatan tentang pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi. Hal itu belum diatur dalam undang-undang (UU) tentang tindak pidana korupsi (Tipikor) bahkan UU tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Paling utama yang harus goal dan tidak boleh lepas adalah ketentuan pembuktian terbalik dalam
Eks penyidik KPK, Novel Baswedan memprotes gugatan yang dilayangkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut menyoal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hingga lima tahun dari semula empat tahun. Novel menyindir ada maksud kepentingan pribadi di balik gugatan yang diajukan Nurul Ghufron. Ia
Habib Bahar bin Smith menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal ( OTK) di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Mei 2023 lalu. Pihak Habib Bahar sudah melaporkan kejadian itu ke Polsek Kemang, Polres Bogor. Tompo menyebut jika insiden penembakan tersebut terjadi di sekitar Pusdiklat
Politikus PDIP Ansy Lema mengklaim partai besutan Megawati Soekarnoputri punya kedekatan dengan Nahdlatul Ulama (NU) terkait Pilpres 2024. Pernyataan itu merespons isu bacapres PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kan dipasangkan dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Menurutnya, partai moncong putih itu masih terus menghitung untuk mendapatkan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dan mendalami kasus gratifikasi senilai miliaran rupiah Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Teranyar, KPK memeriksa sejumlah saksi termasuk perusahaan pengapalan. Penyidik menengarai kasus gratifikasi Andhi berhubungan erat dengan pekerjaan dia di bidang bea dan cukai, termasuk pungutan bea pada ekspor dan impor. Menurut
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mendalami keterlibatan seorang terduga pelaku yang diduga menjadi perekrut dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar. Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut, terduga pelaku
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Surat Presiden tentang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana telah diterima pihaknya pada 4 Mei 2023 lalu. Dia mengatakan, Surpres tersebut akan dibahas terlebih dulu sebelum dibacakan dalam rapat paripurna Dewan. Meski demikian politikus PDIP itu berjanji DPR akan segera membahas RUU Perampasan Aset ini
