Isu yang selama ini ditutup-tutupi itu akhirnya terang-benderang. Pemerintah berniat mempercepat Pilkada 2024 dari jadwal semula 27 November 2024 menjadi bulan September. Rencana ini akan diwujudkan pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada, yang usulnya telah dipaparkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Komisi II
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menilai ada penggunaan kekuatan aparat yang dianggap berlebihan dalam penanganan konflik di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan, pihaknya sepakat dengan KontraS yang telah melakukan audiensi dengan masyarakat Pulau Rempang dan menemukan hal yang sama
Komisi II DPR RI telah menyepakati RUU IKN pada tingkat pertama, Selasa, 19 September 2023. PKS satu-satunya fraksi yang menolak revisi itu, menyebut IKN membebani APBN dan pemerintahan berikutnya. Fraksi PKS memandang alokasi APBN untuk IKN akan mempengaruhi kinerja APBN mendatang. Realisasi APBN tahun 2022 mencatatkan defisit anggaran mencapai angka
Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengaku komisinya akan segera membawa revisi UU Ibu Kota Negara (IKN) ke rapat paripurna sebelum penutupan masa sidang. “Ya, secepatnya,” ujar Saan kepada Tempo saat ditemui di kompleks DPR pada Rabu, 20 September 2023. Dia menambahkan, beberapa perubahan dari UU IKN itu adalah
Komisi II DPR RI memahami pandangan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal alasan ingin mempercepat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dari bulan November ke September. Percepatan ini rencananya akan diatur melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada. Hal ini menjadi poin pertama kesimpulan rapat
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengklaim cuma menjalankan perintah jabatan dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim adanya tindakan koruptif yang dilakukan olehnya. “Aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti perintah jabatan saya,” kata Karen di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa,
Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Muhammad Syauqillah, mengatakan pembentukan angkatan siber di TNI perlu memperhatikan mandat konstitusi. Ini menanggapi Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto mengusulkan pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat TNI setelah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. “Bagaimana mandat konstitusi? Pasal 10 konstitusi
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhirnya menyampaikan permintaan maaf karena menyebut prajuritnya bisa “memiting” warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yudo mengaku memiliki pemahaman bahwa “piting” merupakan hal yang biasa ia lakukan semasa kecil. Ketika hidup di desa dulu, dia biasa saling memiting dengan teman-temannya. Menurutnya, tindakan “memiting” warga yang menolak
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan peta jalan untuk pembentukan angkatan siber di TNI. “Peta jalan itu sedang kami siapkan, tentunya pengambil keputusan bukan di Lemhannas,” kata Andi dalam konferensi pers di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023). Andi menyebutkan, roadmap itu telah ia sampaikan
Wakil Pimpinan Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan pihaknya akan memanggil para pengusaha yang akan berinvestasi di Pulau Rempang sebelum memanggil Kapolri. Dia menilai para pengusaha tersebut memiliki bekingan dari pihak tertentu. Penyelesaian konflik di Pulau Rempang, kata Sahroni, tidak semudah perkiraan umum. Kasus ini, menurut dia, bisa jadi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu laporan jaksa untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap pengadaan jalur kereta api. Di antaranya, anggota DPR Sudewa dan pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras disebut ikut menerima uang panas dalam kasus itu. “Ketika ditemukan para pihak yang diduga melakukan tindak pidana
Tiga menteri Kabinet Indonesia Maju menggelar rangka rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan kawasan Pulau Rempang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahad siang 17 September 2023. Rapat koordinasi tiga menteri di Hotel Marriott Batam ini berlangsung sekitar empat jam. Setelah rapat berlangsung Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia langsung menyampaikan
