Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini dalam ketidakpastian. Hak angket yang kini diusulkan untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, kata Yusril, berpotensi menimbulkan kaos atau kekacauan. Menurut
Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melakukan reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi pada hari ini, Rabu, 21 Februari 2024 telah melantik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru di Istana Merdeka, Jakarta. Hadi Tjahjanto, yang sebelumnya menjabat sebagai
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka santai merespons soal hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang diusulkan calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo. Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut. Jokowi mengatakan usulan penggunaan hak angket dalam
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hibnu Nugroho, menyebut kasus dugaan korupsi penambangan bijih timah oleh PT Timah Tbk merupakan korupsi berjamaah. Sehingga besar kemungkinan banyak pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Termasuk penyelenggara negara di luar PT Timah Tbk. Hibnu juga meyakini Kejaksaan Agung bakal mengejar
Mahkamah Konstitusi atau MK telah mempersiapkan berbagai hal untuk menghadapi permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024. Dasar hukum penanganan PHPU ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kejaksaan Agung (Kejakgung) kembali mencatatkan rekor penanganan kasus korupsi jumbo dengan kerugian negara di atas puluhan triliun. Kerugian negara dalam kasus korupsi penambangan timah di lokasi IUP PT Timah Tbk ini, menjadi rekor terbesar dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) merilis penghitungan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan perkembangan penanganan dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. Belasan orang ditetapkan sebagai tersangka. Ali tidak memerinci identitas tersangka yang dimaksud. Tidak semua pihak yang terjerat etik bisa dijerat pidana. Ali menegaskan pihaknya serius mengusut dugaan pungli tersebut. Penanganan kasus tidak berhenti di
Presiden Jokowi tampaknya akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Jokowi meminta masyarakat menunggu hingga perombakan kabinet dilaksanakan pada Rabu ini, 21 Februari 2024, atau bertepatan dengan Rebo Pon dalam
Istilah pelanggaran “terstruktur, sistematis, dan masif” disingkat TSM kerap mewarnai proses pemilihan umum di Indonesia. Kecurangan pemilu TSM dikhawatirkan dapat mencederai demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak dipilih secara sah. Pada Pilpres 2014 dan 2019, isu TSM mencuat. Pihak pemenang di kedua pilpres tersebut dituduh melakukan kecurangan TSM sehingga memicu
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan pengusutan aliran uang hasil korupsi Based Transciever Station (BTS) 4G Bakti di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih terus berjalan. Masih ada dua nama yang terungkap di persidangan disebut turut menerima aliran dana korupsi BTS 4G Bakti. Keduanya, adalah Dito Ariotedjo yang disebut menerima Rp 27
Usai memeriksa tiga saksi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut adanya manipulasi pengadaan server dan storage server di perusahaan anak usaha Telkom Group, PT Sigma Cipta Caraka. Tiga saksi itu yakni mantan Head Of Project Manager PT Sigma Cipta Caraka Zainur Saiman, mantan Sales Head PT Sigma Cipta Caraka Sandy Suherry,
Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Indeks Demokrasi seperti tahun-tahun sebelumnya sejak 2006. Dalam rilis teranyarnya, Kamis (15/2), EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2023 Indonesia sebesar 6,53. Angka tersebut turun dari 2022 yang kala itu sebesar 6,71. Penurunan skor itu sejalan dengan penurunan peringkat Indonesia. Jika tahun lalu berada di peringkat
