Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang melakukan kajian terkait rencana revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Kajian ini dilakukan karena revisi UU Pemda masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai konsekuensi hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, T.B. Hasanuddin, menilai pemberian gelar kehormatan Jenderal TNI oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak punya dasar hukum. Pasalnya, dia berujar tak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian gelar kehormatan bagi seorang purnawirawan. Pasca-Reformasi 1998, Hasanuddin mengatakan pemberian pangkat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas anggota DPR RI. Objek korupsi tersebut mulai dari kamar tidur hingga kulkas. “Pengadaan kelengkapan rumah, ada untuk kamar tidur, ruang tamu, televisi, kulkas, dan lain-lain,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis,
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bakal mendengarkan dakwaan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. “Agenda sidang pertama,” tulis sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikutip pada Rabu (28/2). Persidangan Syahrul
Rencana penyematan pangkat Jenderal Kehormatan (HOR) kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap hanya sebagai wujud transaksi politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Rencana pemberian gelar tersebut lebih merupakan langkah politis dari Jokowi dan bagian dari transaksi kekuasaan politik elektoral,” kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri saat dihubungi pada Selasa (27/2/2024).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah dinas di DPR bukan soal pembangunan. Tindak pidananya terjadi dalam tahapan pembelian perabotan untuk mengisi hunian tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menegaskan kasus ini bukan penerimaan suap, maupun gratifikasi. Lembaga Antirasuah mengendus adanya kerugian keuangan negara yang terjadi
Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2). Dia mengaku kunjungan tersebut berdasarkan permintaan Airlangga. Pertemuan tersebut membahas seputar kondisi ketatanegaraan pascapemilu 2024. Jimly memberikan pendapat dan masukan kepada Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar. “Sudah beberapa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI. Negara ditaksir merugi miliaran rupiah. “(Kerugian negaranya) miliaran rupiah,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (26/2). Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu belum bisa memerinci total pastinya. Sebab, penghitungan
Rektor Universitas Pancasila diduga melakukan pelecehan seksual kepada bawahannya hingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendibudristek RI) pun turun tangan. “(Kami sudah monitor kasus tersebut) berdasar laporan masyarakat. Kasus tersebut sudah ditangani inspektorat jenderal,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,
Wacana hak angket terus bergulir. Partai-partai pendukung calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3 akan mengajukan hak angket meminta keterangan kepada Presiden Joko Widodo ihwal dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Untuk mematangkan rencana ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan tokoh senior Partai Golkar
Lembaga penyelenggara pemilu dinilai tidak profesional dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat tentang fairness dan accuracy dalam pelaksanaan pemilu kali ini begitu rendah. “Ketidakakuratan data dan informasi dalam penghitungan suara memperlihatkan tata kelola pemilu yang kurang profesional,” ujar Pakar Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Valina Singka Subekti, saat
Besarnya nilai kerugian perekonomian negara dari dampak kerusakan lingkungan dan ekologi akibat korupsi timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, membuat Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal membidik sejumlah perusahaan pertambangan yang terlibat, sebagai tersangka korporasi. Penjeratan tersangka korporasi tersebut untuk mencari jalan hukum dalam pengembalian kerugian negara yang
