Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo sudah bisa dilanjutkan kembali lantaran perkara korupsi yang melibatkan eks Menkominfo Johnny G Plate telah rampung. Burhanuddin pun mendorong pelaksanaan proyek pembangunan BTS Bakti Kominfo agar dipercepat. Hal tersebut ia sampaikan ketika menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika
Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengingatkan agar Kejagung serius memproses pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, terutama pelanggaran-pelanggaran yang hasil penyelidikannya sudah diberikan Komnas HAM kepada pihak Kejagung. Catatan Kontras hingga tahun 2023, sebanyak
Sebanyak 337 juta data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) diduga mengalami kebocoran. Ratusan juta data masyarakat Indonesia itu disebut dijual di forum daring peretas, BreachForum. Informasi kebocoran tersebut diungkap oleh akun Twitter @secgron milik pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, pada Minggu (16/7/2023)
Ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh menunda sidang Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe hingga 1 Agustus 2023 sambil menunggu kondisi yang bersangkutan membaik. Majelis hakim menyetujui untuk membantarkan Lukas ke RSPAD. Lukas Enembe dibantarkan di RSPAD terhitung sejak 16 Juli hingga 31 Juli 2023. Ini merupakan kedua kalinya Lukas dibantarkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik sejumlah pejabat baru, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pengganti Johnny G. Plate yakni Budi Arie Setiadi. Pelantikan Budi yang merupakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) diikuti dengan harapan untuk bisa menuntaskan proyek pembangunan tower BTS 4G. Mengingat jangka waktu berakhirnya pemerintahan
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan aparat mempercayakan negosiasi pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, lewat Penjabat (Pj) Bupati Nduga. Ia menyebut Pj Bupati Nduga telah menyanggupi untuk bernegosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya yang menyandera Philip. Ia mengaku tidak mau menggunakan cara-cara militer untuk membebaskan
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sudah memblokir banyak rekening sejak awal kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bergulir. Tanpa menyebut identitas, Ivan mengisyaratkan ada puluhan rekening yang telah dibekukan
Kasus kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, sebanyak 337 juta data Dukcapil Kemendagri diduga dijual di dark web oleh peretas. Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya pun menegaskan, ada hal yang wajib dilakukan untuk mencegah agar kebocoran data semacam ini tidak terjadi, apalagi, kejadian serupa kerap berulang belakangan ini.
Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto resmi dilantik menjadi anggota Wantimpres. Pelantikan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Acara pelantikan Wantimpres digelar setelah pelantikan Menkominfo dan 5 Wamen. Sejumlah pejabat hadir dalam acara itu, antara lain Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Menko Marinves Luhut Binsar
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sering melakukan permainan kotor di wilayah Asia Tenggara. Bukti awalnya sudah dikantongi penyidik. “Sementara kita masih fokus di wilayah Asia Tenggara (dalam permainan kotor Andhi). Kemarin kan sudah disebutkan negara mana yang jadi tujuan,” kata juru bicara bidang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mempertanyakan urgensi pasal penghinaan presiden yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Hal itu diceritakan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dalam acara Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) Goest To Campus di Universitas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami penggunaan istilah jalur atas dan jalur bawah dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). istilah tersebut diketahui digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam berkomunikasi. “Iya masih dalam pendalaman lebih lanjut soal kode tersebut,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri,
