Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola Polri kembali menetapkan dua tersangka kasus dugaan suap wasit di pertandingan Liga 2 tahun 2018 silam. “Telah dilakukan gelar perkara dan menetapkan 2 tersangka kembali yang berperan sebagai pemberi suap atas nama tersangka VW dan DR,” kata Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi soal desakan pencopotan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di tengah pengusutan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ia menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga antirasuah terkait ini. “Biarkan saja nanti disikapi sendiri oleh KPK,” kata Mahfud
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, mengatakan negara harus menyediakan fasilitas kepada warga negara supaya hak politik dalam mengikuti Pemilu terpenuhi. Terutama akses yang adil kepada warga yang tinggal di daerah terpencil. Jauh dari akses jalan raya serta daerah perkotaan. “Negara harus memfasilitasi itu
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis (12/10/2023) malam. KPK beralasan, khawatir SYL bakal melarikan diri hingga menghilangkan barang bukti. “Tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana. Misalnya, kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti ya,
Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah memperoleh suara terbanyak. Menjadi anggota untuk keenam kalinya, Indonesia mengusung tema ”Inclusive Partnership for Humanity” atau Kemitraan yang Inklusif sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui keterangan
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hari ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri, pada Rabu 11 Oktober 2023. Ali mengatakan, KPK telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka korupsi bersama dua orang lainnya yakni Direktur Alat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendalami aliran uang dugaan korupsi eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Partai Nasdem. Adapun Syahrul diketahui menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Nasdem. KPK baru saja secara resmi mengumumkannya sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). “Sedangkan
Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai ‘penjaga gawang’ pemilihan umum (pemilu) diminta konsisten mengawal keadilan dalam proses demokrasi itu. Jangan sampai kecurangan pemilu mencederai kehendak masyarakat. “MK itu bukan hanya penjaga konstitusi, tetapi juga penjaga demokrasi. Dalam membela administrasi, kecurangan pemilu, dan kontroversi di tahapan pemilu sebagai alasan keberatan pemohon (penggugat),” kata
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menjadwalkan hadirkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo dalam sidang sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G pada Rabu (11/10/2023). Dito Ariotedjo bakal bakal memberikan keterangan untuk terdakwa mantan Menteri
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal diambil jelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Ia menganggap, putusan itu bisa dianggap memuluskan figur tertentu untuk jadi bakal calon wakil presiden (cawapres), misalnya Wali Kota
Hari ini eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. “Sesuai dengan informasi yang kami terima, besok Rabu bertempat di Gedung Merah Putih KPK, benar tim penyidik menjadwwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi,” kata Juru bicara KPK Ali
Agustus tahun lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 17 Tahun 2022. Isinya tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu atau TIM PPHAM. Melalui Keppres ini, pemerintah berupaya mengadakan pemulihan kepada para penyintas HAM. Adapun rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarga
