Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menarik permohonan pengujian Undang-Undang mengenai Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini diketahui saat Wakil Ketua MK Saldi Isra selaku Ketua Sidang Panel mengungkapkan pihaknya menerima surat elektronik (surel) yang dikirim oleh Perludem selaku pemohon yang berisi penarikan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan sekitar 90 persen kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga antirasuah itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data KPK, hingga 10 Januari 2024, KPK telah menangani 1.512 kasus korupsi, di mana 339 kasus terjadi di sektor PBJ, yang menjadikannya kasus
Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap jaringan narkotika jenis sabu yang berasal dari Malaysia. Dalam pengungkapan ini petugas mengamankan lima orang tersangka dengan inisial SD (44 tahun), AN (42 tahun), MR (42 tahun), MT (42 tahun), ML (29 tahun), WP (24 tahun), dan RD (24 tahun). Kemudian petugas
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) bertekad meningkatkan capaian target operasi dalam penerapan strategi pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Terkait strategi penyelesaian kasus mafia tanah, Staf Khusus Menteri Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Widodo mengatakan,
Deputi Bidang Persidangan DPD Oni Choiruddin mengatakan, panitia khusus (pansus) kecurangan Pemilu 2024 dibentuk karena para anggota dewan mendapat laporan dari masyarakat terkait kecurangan pemilu. Oni menyebut anggota DPD mendapat laporan itu ketika sedang berkeliling di masa reses. Oni menjelaskan, atas informasi dari masyarakat tersebut, maka diputuskan perlu ada pansus
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeklaim telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kemungkinan adanya sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Koordinator Divisi Hukum KPU RI, Mochamad Afifuddin, berujar bahwa pihaknya membentuk tim penyelesaian sengketa pemilu di MK untuk pilpres dan pileg. Pria yang akrab disapa Afif itu menambahkan,
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai, sejak awal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak menyiapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan baik. Ini terbukti dari banyaknya persoalan yang terjadi pada Sirekap, termasuk tidak sesuainya data Sirekap dengan formulir model C baru-baru ini Namun demikian, Ninis berpandangan,
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi atau Awiek menilai bahwa revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada otomatis gugur dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta jadwal pelaksanaan Pilkada tetap diselenggarakan pada November 2024. Adapun revisi UU Pilkada, belakangan tengah diwacanakan di DPR di mana salah satu muatan materi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun Hasbi saat ini sedang menjadi terdakwa dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung menyangkut perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri
Tim Pembela Demokrasi Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud meyakini pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) setelah penghitungan suara manual selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun PHPU tersebut bakal diajukan Ganjar-Mahfud ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya harap
Indonesia Police Watch atau IPW melaporkan Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Calon presiden nomor urut tiga itu pun membantah. Sebelumnya, IPW melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain, yakni Direktur Utama BPD Jateng periode 2014-2023
Ledakan terjadi di kawasan Asrama Brimob Jalan Gresik, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, Senin (4/3/2024). Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwa ledakan terjadi pukul 10.19 WIB. Lokasi ledakan berada di Kantor Subdensi Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jatim. Imam menyampaikan, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun,
