Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan menghormati proses hukum dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK). Adapun KPK baru saja mengumumkan 15 tersangka dugaan pungli di Rutan Cabang KPK pada Jumat (15/3/2024). Di antaranya adalah Kepala
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilu atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi alias MK tidak akan mempengaruhi jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Dia menjelaskan, MK sudah memastikan kapan sidang untuk permohonan sengketa hasil Pemilu 2024. Saat ini, ujar Yusril,
Pengacara Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, Rizky Rizgantara, mengatakan kliennya telah mengajukan surat pengunduran diri. Menurut Rizky, Ema ingin fokus menghadapi proses hukum di KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan kamera pengawas Smart City. Ia menjelaskan surat itu diajukan kepada Pj Wali Kota Bandung untuk diteruskan ke gubernur dan
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek menyatakan, terdapat peluang perluasan kawasan aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Dalam RUU DKJ, kawasan aglomerasi akan mencakup wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tanggerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tanggerang Selatan,
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai wacana mengusung anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 tidak sesuai dengan konstitusi. Menurut Feri, konstitusi Republik Indonesia tidak dibuat untuk mengakomodasi kepentingan politik kelompok atau keluarga tertentu untuk terus berada di lingkaran kekuasaan. Feri juga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan lahan sekitar Tol Trans Sumatera. “Karena adanya indikasi kerugian keuangan negara yang timbul dalam proses pengadaan lahan di sekitar Tol Trans Sumatra yang dilaksanakan oleh salah satu BUMN PT HK (Persero), KPK kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan,” kata
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penanganan dugaan kasus korupsi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkendala pangkat sehingga penyidik canggung. “Tampaknya penyidik Polda Metro Jaya ada kendala karena yang disidik ini bintang tiga,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Rabu (13/3/2024). Ia meyakini bahwa penyidik tidak
Anggota DPR Fraksi PDI-P Junimart Girsang menyentil anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali yang menaruh curiga pada partai politik pendukung hak angket menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Junimart menegaskan, rencana menggulirkan hak angket bukan lah srtategi PDI-P menaikkan daya tawar, sebagaimana yang disampaikan Ahmad Ali. “Kalau kita (PDI-P) murni
Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dari sejumlah fraksi partai politik meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Tanpa partisipasi bermakna, rancangan undang-undang tersebut berisiko digugat kembali ke Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, terdapat sejumlah pasal yang berisiko mengancam
Wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 seperti jalan di tempat. Dorongan yang disampaikan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada 19 Februari 2024 itu tak juga disambut dengan langkah signifikan baik dari PDI-P maupun tiga partai politik (parpol) pengusung capres nomor
Partai Nasdem menegaskan tak menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk menggulirkan hak angket penyelidikan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024. Ketua DPP Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan, hak angket adalah hak dari anggota DPR-RI dan bisa digunakan tanpa harus menunggu fraksi terbesar bergerak. Dia bahkan menyebut, tanpa PDI-P pun hak
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah belum juga menetapkan jadwal untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi Konvensi Internasional Anti-Penghilangan secara Paksa, meskipun surat dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai RUU tersebut telah diserahkan ke Senayan pada Mei 2022. Surat presiden tersebut ditandatangani oleh Jokowi pada akhir April. Rivanlee menjelaskan
