Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Gugatan ke KPU Dianggap Sinyal Perlawanan Total PDI-P ke Prabowo-Gibran

Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap menjadi sinyal bakal total melakukan perlawanan atas hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Menurut rekapitulasi KPU, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024. “Secara elektoral, perlawanan PDI-P ini mengirimkan pesan kepada basis-basis pendukungnya bahwa partai

Selengkapnya »
04 April 2024

2 Tersangka TPPO Modus Magang ke Jerman Masuk Daftar Buron

Bareskrim Polri resmi menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap 2 tersangka kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) modus magang (Ferienjob) ke Jerman. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan DPO diterbitkan untuk tersangka ER alias AW, petinggi PT SHB dan A alias A, petinggi CV

Selengkapnya »
04 April 2024

Kejagung Bisa Sita Keuntungan Money Loundry dari Tersangka Kasus Timah

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) turut menyoroti kasus dugaan korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Jatam menyebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menangani kasus tersebut dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap aset milik para tersangka. Selain melakukan bisa melakukan penyitaan aset,

Selengkapnya »
04 April 2024

Alex Marwata Buka Suara soal Isu KPK Dilebur dengan Ombudsman RI

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata merespons isu yang menyebutkan KPK hendak dilebur dengan Ombudsman RI. Menurut Alex, hal itu mungkin saja terjadi sebagaimana yang ada di Korea Selatan. Dalam hal ini Alex menjawab pertanyaan warga net dalam agenda ‘Diskusi Publik Pemberantasan Korupsi: Refleksi dan Harapan’ di Gedung

Selengkapnya »
03 April 2024

Daftar Tersangka Kasus Korupsi Timah: Helena Lim hingga Harvey Moeis

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI masih terus mengusut kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp271 Triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan

Selengkapnya »
03 April 2024

Menanti Keterangan Para Menteri dalam Sidang PHPU Pilpres di MK

Dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Pilpres tanggal 1 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil langkah progresif dengan mengagendakan pemanggilan terhadap beberapa menteri yang memiliki keterkaitan penting terhadap suatu yang dipersoalkan dalam persidangan PHPU untuk didengar keterangannya pada persidangan hari Jumat, 5 April 2024. Adapun menteri yang

Selengkapnya »
03 April 2024

Wapres Ma’ruf Amin Minta Kerja Sama KY dan MA Diperkuat

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengatakan, Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal kekuasaan kehakiman. Menurut Ma’ruf, KY memegang peran penting untuk menjamin masa depan sistem peradilan di Indonesia yang berkualitas, bersih, efektif, dan efisien. Namun, kewenangan KY tidak bersifat otoritatif lantaran melibatkan

Selengkapnya »
03 April 2024

Ganjar-Mahfud Ingin MK Hadirkan Kapolri, Yusril: Silakan, tetapi Tak Disumpah

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menanggapi santai keinginan kubu Ganjar-Mahfud yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sidang sengketa Pilpres 2024. “Kapolri silakan saja mereka mohon dan seperti juga misalnya pemohon 1 juga mau memohon menghadirkan beberapa menteri dan sudah dikabulkan oleh MK,”

Selengkapnya »
03 April 2024

Istana Hormati MK Panggil 4 Menteri Jokowi di Sengketa Pilpres

Istana Kepresidenan mengatakan pemerintah menghormati panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sejumlah menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pilpres. Staf Khusus Presiden di Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah berharap dengan kehadiran sejumlah menteri Jokowi tersebut, MK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait latar

Selengkapnya »
02 April 2024
Search