Kontroversi terkait Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun akan memasuki babak baru, di mana terdapat penetapan tersangka terkait kasus pidananya. Di sisi lain, pemerintah juga belum akan mencabut izin pondok pesantren yang terletak di Indramayu ini meski sudah menjadi sorotan publik selama beberapa waktu terakhir. Hal itu disampaikan Menteri koordinator Bidang
Badan Legislasi DPR (Baleg) menolak jika disebut mendahulukan pembahasan RUU yang lebih menguntungkan anggota DPR seperti pembahasan RUU Desa dibandingkan RUU lain yang tidak memberikan dampak elektoral luas seperti RUU PPRT dan RUU Perampasan Aset. Anggota Baleg DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan pihaknya tidak punya beban politik yang politis. Pembahasan
Kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri tanpa adanya penetapan tersangka. Direktur Tindak Pidana Umum, Brigadir Jenderal Djuhandhani Raharjo Puro menyatakan tak khawatir apabila Panji melarikan diri. Djuhandani menjelaskan alasan belum adanya penetapan tersangka dalam kasus ini.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami dugaan upaya perintangan penegakan hukum (obstruction of justice), terkait proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal itu disampaikan setelah penyidik Kejagung memeriksa memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Anindito Ariotedjo (Dito Ariotedjo) sebagai
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diperlukan untuk menyelamatkan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diberitakan, berdasarkan hasil survei, kepercayaan publik terhadap KPK dipersepsikan semakin menurun karena adanya masalah internal antara lain pelanggaran kode etik pimpinan dan dugaan pungutan
Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo pada hari ini, Senin (3/7). Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Dito akan diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Dikonfirmasi terpisah,
Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di peringkat kelima. Berada di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI), presiden, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri. Kepercayaan publik terhadap KPK sebesar 75,4 persen, terbagi sangat percaya (10,0 persen) dan cukup percaya (65,7 persen). Sedangkan,
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro berharap penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Merthrtens (37) bisa diselesaikan dengan damai. Atnike mengatakan, Komnas HAM mendukung pemerintah dan berharap agar segera menemukan solusi yang tepat dan aman terkait penyanderaan itu. Dia menyebut kewenangan penanganan kasus tersebut sepenuhnya
Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI meminta komitmen pemerintah melaksanakan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menuturkan pihaknya mengapresiasi langkah-langkah konkret terhadap 12 kasus pelanggaran HAM berat oleh pemerintah. Namun, Komnas mengingatkan dalam pemulihan hak para korban perlu kehati-hatian. Pasalnya ada
Jangan terkesan bahwa pembuatan ujian khususnva praktik ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya di bawah meja. Enggak tes, malah lulus. Ini harus dihilangkan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rabu (21/6), saat menanggapi kebijakan terbaru ujian praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kapolri lalu meminta Korlantas Polri mengevaluasi kebijakan itu
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD optimistis, Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset bisa segera diproses DPR. Menurut Mahfud MD, surat Presiden (Surpres) yang berisi permintaan agar RUU Perampasan Aset jadi prioritas pembahasan juga sudah diserahkan ke DPR. RUU Perampasan Aset, dirancang agar penggelapan uang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang Gedung Merah Putih. Kerja sama itu dibutuhkan agar dapat menelusuri aliran dana. Ali tak menjelaskan lebih rinci mengenai transaksi keuangan yang dimaksud. Dia hanya menyebut,
