Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara terkait kasus bunuh diri anggota Polresta Manado Brigadir RA yang terjadi pada Kamis (25/4). Listyo mengatakan saat ini penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya masih terus mendalami motif bunuh diri yang dilakukan oleh Brigadir RA. “Yang paling utama adalah
Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP Konfederasi Sarbumusi) memberikan pesan kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran pada Hari Buruh Internasional 2024. Presiden DPP Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin meminta Prabowo-Gibran untuk mengevaluasi dan merevisi kembali UU Cipta Kerja. Irham menyebut sejak awal pihaknya menolak RUU tersebut, semenjak tahap pengusulan
Kepala Bidang Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Pambudi mengatakan keluhan konsumen soal bea masuk barang dari luar negeri yang mahal selama 2023 dan 2024 hanya ada 2 laporan saja. Rio memberikan data pengaduan soal bea cukai pada 2023 yang menyebut pembelian salah satu konsumen yang barang senilai USD
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menegaskan, gugatan partainya ke Mahkamah Konstitusi atau MK soal sengketa pemilihan legislatif bukan karena dicaplok suaranya oleh Partai Garuda, namun PPP menilai ada kesalahan pencatatan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mardiono menekankan, pihaknya sebagai peserta pemilu tentu saja tak melakukan
Eks Koordinator Subtansi Rumah Tangga (Rumga) Kementerian Pertanian (Kementan), Arief Sopian membeberkan soal pengumpulan uang yang dilakukan pejabat eselon I Kementan. Uang yang dikumpulkan hingga nyaris Rp1 miliar itu lantas diberikan ke para anggota DPR RI, termasuk politikus Nasdem. Hal tersebut disampaikan Arief saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Negeri
Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dilansir salinan UU Nomor 2 Tahun 2024 yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Senin (29/4/2024), aturan tersebut diteken pada 25 April 2024. Pada pasal 2 aturan itu dijelaskan bahwa dengan adanya
Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang perdana sengketa pemilihan legislatif atau pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI pada hari ini Senin 29 April 2024. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan secara total ada 297 perkara dalam sengketa pemilu 2024. Dia menjelaskan, sidang ratusan perkara
Polda Kepulauan Riau mengamankan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural atau ilegal di sebuah rumah kontrakan di Perumahan Melia Indah, Kabupaten Karimunm Provinsi Kepulauan Riau, pada Sabtu (27/4). Kelima PMI ilegal asal Lombok itu diamankan polisi ketika mereka hendak diberangkatkan oleh pelaku berinisial A ke Malaysia. Mereka diberangkatkan melalui jalur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada keretakan hubungan antara lembaga antirasuah dengan Dewan Pengawas (Dewas). KPK menilai aduanwakil ketua KPK Nurul Ghufron terhadap Albertina Ho bersifat personal. “Kami juga ingin memastikan dinamika yang ada tentu seluruh kegiatan proses-proses agenda di KPK (dengan Dewas KPK) tetap berjalan,” kata juru bicara
Pengamat politik Tamil Selvan menilai desakan PDI Perjuangan untuk menunda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka karena masih ada gugatan mereka terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dianggap tidak relevan. Menurutnya tidak tepat pelantikan presiden dan wakil presiden ditunda,
Pasca Putusan MK, Constitutional Law Society (CLS), sebuah komunitas studi hukum tata negara yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, menyerukan adanya pembatasan terhadap kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden RI. Seruan ini muncul sebagai respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus sengketa Pemilihan Presiden
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ada 297 gugatan sengketa Pileg 2024 yang diregistrasi menjadi perkara untuk disidangkan. “(Terdapat) 297 perkara PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) pileg, sudah kita registrasi dan sudah resmi menjadi perkara,” kata juru bicara MK, Fajar Laksono, kepada wartawan pada Kamis (25/4/2024). Sejak kemarin, MK juga telah menerima
