Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebutkan masih banyak temuan pelanggaran pada Pilkada 2024 di beberapa daerah, terutama terkait dengan netralitas ASN dan kepala desa. Menurut dia, pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada menyangkut beberapa poin pelanggaran, terutama terkait netralitas aparatur sipil negeri (ASN) dan kepala desa. Selain itu,
Bareskrim Polri telah mengajukan pemblokiran 52 ribu situs hingga konten terkait judi online ke Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan langkah ini dilakukan sebagai komitmen memberantas praktik judi online yang tengah menjadi perhatian dan fokus lembaga penegak hukum belakangan ini. Dia mengatakan
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan pada Minggu, 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan OTT KPK kali ini terkait perkara pengadaan barang dan jasa (PBJ), yakni proyek gedung olahraga dan samsat periode 2024-2025. Alexander mengatakan belum menemukan solusi jitu untuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memberikan penuntutan hukuman mati untuk tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan. Unsur pasalnya diupayakan dilengkapi. Asep menjelaskan hukuman mati bisa diterapkan karena dugaan korupsi ini menyangkut bencana yang terjadi di Indonesia. Sebab, APD yang dibeli Kemenkes digunakan untuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh harapan tinggi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029, yang telah dilantik pada hari ini, Selasa, 1 Oktober 2024. KPK berharap DPR periode baru bisa menguatkan upaya pemberantasan korupsi, salah satunya melalui pembahasan RUU Perampasan Aset. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan pihaknya berharap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka di kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City. Penyidik pun membeberkan konstruksi perkara tersebut, mulai dari pengaturan anggaran APBD hingga bisa dinikmati dari anggota DPRD. Para tersangka yang ditahan adalah Ema Sumarna (ES) selaku mantan Sekda
Ahli pertahanan Andi Widjajanto mengemukakan pembentukan angkatan siber sebagai matra tersendiri di luar TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU kemungkinan memerlukan waktu sampai tujuh tahun. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) periode 2022-2023 ini menjelaskan tahapan membentuk matra baru itu, di antaranya mencakup penguatan satuan siber di tiap matra, kemudian membentuk komando gabungan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto belum menyampaikan identitas tersangka dimaksud. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka dimaksud berinisial AFI, DDWT dan ROC. Mereka telah dicegah bepergian ke
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut Ketetapan (TAP) MPR Nomor II Tahun 2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Rabu, 25 September 2024. Keputusan ini sekaligus memulihkan nama Gus Dur –sapaan Abdurrahman Wahid. Awalnya, Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu dipulihkan. Ketua Umum PKB
Wacana pembentukan Angkatan Siber TNI sebagai matra keempat dinilai memerlukan landasan hukum yang jelas. Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Pertahanan serta UU TNI sebagai langkah awal pembentukan Angkatan Siber. Menurut Fahmi, perubahan regulasi diperlukan supaya Angkatan Siber memiliki
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, yang diduga menerima pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat, dinanti publik. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan, laporan terkait gratifikasi Kaesang sudah rampung dan telah disampaikan kepada pimpinan KPK.
Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai angkatan siber TNI akan lebih kuat saat pemerintahan calon presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto berlangsung. Hal tersebut dikarenakan Prabowo memiliki pengalaman segudang di dunia pertahanan dan memiliki konsep yang matang tentang keamanan siber sebuah
