Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyatakan seluruh fraksi partai dilibatkan dalam mekanisme pemilihan calon pimpinan serta calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi III DPR bakal memilih dan menetapkan lima nama pimpinan dan pengawas yang lolos pada hari ini, Kamis, 21 November 2024. Saat pendalaman uji kelayakan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Perancis dan Australia telah mengajukan permohonan untuk memindahkan narapidana warga negara mereka dari Indonesia. Yusril menjelaskan bahwa permintaan dari Australia diajukan oleh Perdana Menteri Australia kepada Presiden RI dalam pertemuan di Peru, saat sidang
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law. Dia menuturkan bahwa nantinya undang-undang tersebut terdiri dari peraturan perundangan terkait partai politik hingga kepemiluan. Penyusunan undang-undang tersebut dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum serta membuat sistem politik dan pemilu
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku akan berupaya untuk melobi para ketua umum parpol dan DPR untuk memuluskan proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu Ia sampaikan merespons nasib RUU Perampasan Aset yang tak termasuk kedalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Supratman menjelaskan upaya lobi itu dibutuhkan untuk memastikan
Kejaksaan Agung, dalam hal ini Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), telah memberikan jawaban dalam gugatan praperadilan yang dimohonkan mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/11). Dalam sidang tersebut, Kejagung menegaskan penetapan Tom sebagai tersangka telah berdasar hukum dan sah menurut
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil menutup akses 11.544 konten dalam tempo tiga hari, pada periode Sabtu (16/11) hingga Senin (18/11). Konten-konten tersebut terdiri dari 10.517 konten pada website, 518 pada platform Meta, 321 konten blokir pada file sharing, 110 pada platform Google atau YouTube, dan 78 konten pada aplikasi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal ini disepakati melalui rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2024. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Baleg DPR Martin Manurung
Komisi III DPR RI telah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (19/11/2024). Pada hari kedua pelaksanaan, enam calon pimpinan yang menjalani uji kelayakan adalah Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati,
Sebanyak 157.000 prajurit TNI dari tiga matra dikerahkan untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat menghadiri acara Doa Bersama Lintas Agama TNI-Polri dan Masyarakat Bali untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, bertempat di GOR Yudomo,
Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Lisa Rachmat, pengacara Gregorius Ronald Tannur terkait kasus dugaan korupsi suap dan/atau gratifikasi terkait penanganan perkara Ronald. Lisa menjadi tersangka kasus suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pemberi vonis bebas Ronald. Harli tidak membeberkan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan Lisa disebut terkait penyidikan perkara dugaan tindak
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tak masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. RUU tersebut akan masuk Prolegnas 2025-2029. Doli menuturkan RUU Perampasan Aset perlu dibahas dengan hati-hati. Penamaannya juga harus dibahas. Ia menjelaskan soal ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang merupakan komitmen Indonesia mencegah dan membasmi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Ia menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini belum berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia. Menurutnya, sebagaimana termaktub di UU IKN, Ibu Kota RI secara definitif baru akan pindah usai dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres). Tito belum bisa
