Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Draft RUU Penyiaran Larang Konten Jurnalisme Investigasi, Dewan Pers: Tidak Ada Dasarnya

Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran mendapat kritik dari pelbagai kalangan. Sebabnya, beberapa pasal dalam draft RUU Penyiaran itu dinilai berpotensi memberangus kebebasan pers. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengatakan larangan untuk menyiarkan konten eksklusif jurnalisme investigasi sebagaimana yang dimuat pada Pasal 50 B

Selengkapnya »
13 Mei 2024

KPK Butuh Kepercayaan Publik

Penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terus menerus dinilai sebagai alarm yang berbahaya. Lembaga Antirasuah tidak akan memiliki sandaran dari serangan elit politik jika ditinggal masyarakat. “Kalau kepercayaan publik turun, itu praktis KPK tidak punya lagi sandaran untuk bergantung dari serangan elit, karena dari awal elit tidak

Selengkapnya »
13 Mei 2024

Golkar : Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dibuktikan

Politisi Partai Golkar Dhifla Wiyani menilai gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait adanya perbuatan melawan hukum penguasa (PMHP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sulit dibuktikan. Alasannya, kata dia, terdapat lima unsur yang harus terpenuhi bersifat kumulatif agar gugatan PMHP tersebut bisa

Selengkapnya »
13 Mei 2024

Ide “Presidential Club” Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk presidential club sebagai forum berkumpulnya para mantan presiden. “Insya Allah pada waktunya, Pak Prabowo pasti bertemu secara bersamaan, duduk bersama dengan Pak Jokowi, Pak SBY, dan Bu Megawati,” ujar kata juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumat (3/5/2024). Dahnil mengatakan, Prabowo ingin para mantan

Selengkapnya »
07 Mei 2024

KPK Upayakan Sahroni Hadir di Sidang SYL, Konfirmasi Uang Rp800 Juta

Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengupayakan menghadirkan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jaksa KPK Meyer Simanjuntak mengatakan pemanggilan tersebut dengan mempertimbangkan timeline persidangan. Apabila masih cukup waktu, ia memastikan akan memanggil Sahroni

Selengkapnya »
07 Mei 2024

PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Bupati Sidoarjo Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana terkait gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, hari ini, Senin (6/5). Ahmad Muhdlor menggugat pemberian status tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus pemotongan dana ASN di Sidoarjo. Mereka yakni Ahmad Muhdlor Ali, Kepala BPPD

Selengkapnya »
06 Mei 2024

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP, dalam petitumnya, meminta hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Putusan itu nantinya diharapkan menjadi pertimbangan MPR membatalkan pelantikan Prabowo

Selengkapnya »
03 Mei 2024

KPK Bongkar Nilai Gratifikasi dan TPPU Bupati Probolinggo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai penerimaan gratifikasi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan beberapa orang lainnya mencapai Rp149 miliar. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mendetailkan, dari jumlah tersebut, Puput menyamarkan penerimaannya hingga Rp90 miliar melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong pada

Selengkapnya »
03 Mei 2024

KPK Singgung Potensi Keluarga SYL Jadi Tersangka TPPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berpotensi menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan potensi itu muncul setelah banyak ditemukan fakta-fakta menarik di persidangan terdakwa SYL, selain yang tertuang dalam surat dakwaan jaksa. Ia kemudian menegaskan

Selengkapnya »
03 Mei 2024
Search