Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan, masa cuti seminggu sekali untuk berkampanye yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sudah cukup. Diketahui, masa cuti seminggu sekali itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023. Beleid tersebut mengatur tentang tata cara pengunduran diri dan cuti bagi menteri, gubernur,
Hakim Konstitusi Anwar Usman dilaporkan kembali ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Kamis (23/11/2023). Kelompok Advokat Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Anwar Usman terkait statement yang dilontarkannya pada 8 November 2023 lalu. Saat itu Anwar Usman menyebutkan, ada banyak putusan MK terdahulu yang bisa saja dianggap
Kementerian Sekretariat Negara telah menyiapkan rancangan keputusan presiden (keppres) terkait pemberhentian sementara Firli Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana mengatakan, selanjutnya keppres tersebut akan diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatangani. Kemensetneg sendiri telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka
Beredar daftar dokumen berisi nama 13 menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang mau di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Pihak Istana membantah keras dan menyebut dokumen itu palsu. Dokumen itu beredar di grup wartawan, di mana ada 13 nama menteri dan pejabat yang mau ganti. Nama-nama yang
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengajuan cuti menteri, gubernur, wali kota/bupati untuk kampanye Pilpres 2024. Jokowi mewajibkan menteri hingga wali kota mengajukan cuti saat hendak berkampanye di hari kerja. Jika kampanye dilakukan pada hari libur, menteri hingga wali kota
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman mengajukan keberatan setelah hakim konstitusi Suhartoyo diangkat sebagai Ketua MK yang baru menggantikan dirinya. “Ada surat keberatan dari Yang Mulia Anwar Usman atas Surat Keputusan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Yang Mulia Suhartoyo sebagai Ketua MK 2023-2028,” kata
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Jabodetabek dan Surabaya terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan. Ali menerangkan penggeledahan dilakukan dalam rangka pengumpulan alat bukti dan mendalami peran dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dalam kegiatan tersebut
Disepakatinya revisi UU Pilkada sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna dinilai semakin mengentalkan unsur kepentingan Presiden Joko Widodo yang harus diakomodir DPR. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera saat dihubungi, Selasa (21/11) mengatakan selain semakin membuktikan kepentingan pihak tertentu terhadap perubahan jadwal pemilihan kepala daerah yang semula November
Polda Metro Jaya belum melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini kepolisian masih melakukan analisa dan evaluasi (anev). “Nanti perkembangan sidik akan kami infokan, saat ini tim penyidik masih melakukan anev dan konsolidasi
Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan pelanggaran etik, Senin (20/11/2023) kemarin. Adapun Dewas saat ini tengah mengusut dugaan pelanggaran etik pertemuan dan pemerasan Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pihak Dewas KPK masih enggan membeberkan hasil pemeriksaan Firli kemarin.
DPR akan menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (21/11/2023). Salah satu agendanya, persetujuan atau pengesahan atas hasil fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga mengatakan bahwa DPR bakal menggelar Rapat Paripurna DPR dengan agenda persetujuan
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi terhadap 60 perwira tinggi di lingkungan TNI. Sejumlah jabatan strategis berganti dalam mutasi kali ini. Mutasi tertuang dalam SK Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia tertanggal 17 November. Dalam keputusan itu, Yudo menunjuk
