Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) atau RUU MK di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai sorotan dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan MK sendiri. Lantas, apa reaksi dari kalangan internal MK terhadap revisi UU MK di DPR? Berikut pernyataan kalangan
Kejaksaan Agung (Kejakgung) sudah melakukan pembekuan sementara sebanyak 66 rekening perbankan dalam penyidikan korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung 2015-2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengatakan, timnya juga sudah melakukan penyitaan terhadap aset berupa ratusan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang digunakan untuk perjalanan ke luar negeri seolah-olah dalam rangka dinas saat memeriksa saksi dari pihak travel, Selasa (14/5). Para saksi dimaksud yaitu Pemilik Suita Travel Harly Lafian dan Michele Kezia Sultan Jaya serta Pegawai
Aliansi Jurnalis Independen Jakarta atau AJI Jakarta bersama Lembaga Bantuan Hukum Pers mengatakan draf revisi Undang-Undang atau revisi UU Penyiaran akan membawa masa depan jurnalisme di Indonesia menuju masa kegelapan. Ketua AJI Jakarta, Afwan Purwanto, mengatakan salah satu hal krusial dalam revisi undang-undang ini ialah Standar Isi Siaran (SIS) yang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut modus dalam dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa di PT Sigma Cipta Caraka, yang merupakan anak usaha PT Telkom (Persero), merupakan proyek fiktif. Negara ditaksir mengalami kerugian ratusan miliar akibat permainan kotor itu. Hitungan kerugian negara ratusan miliar itu masih dugaan awal. Sebab, hasil audit
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menolak Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang saat ini tengah digodok di Badan Legislasi DPR. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika. Menurut dia, seluruh asosiasi media akan menyuarakan isu ini. Apabila DPR tetap melanjutkan RUU Penyiaran, kata
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, memberikan tanggapannya terkait Rancangan undang-undang perubahan keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau RUU MK yang kini tengah dibahas di DPR. Padahal, sebelumnya RUU tersebut ditolak oleh Mahfud saat dirinya mewakili pemerintah di DPR.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK dapat diisi oleh orang-orang yang independen, objektif, dan memahami tantangan pemberantasan korupsi ke depan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan pemberantasan korupsi harus dipastikan dapat ditegakkan independensinya agar efektif memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, dengan tidak ada benturan
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Guspardi Gaus mempertanyakan alasan urgensi revisi Undang-undang Kementerian Negara yang justru dilatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2011. Ia heran mengapa putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK pada 2011 baru dieksekusi oleh DPR dan Pemerintah saat ini. Guspardi mengaku tidak tahu detailnya karena baru
Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan, sembilan nama anggota panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 harus sudah di meja Sekretariat Negara (Setneg) akhir Mei 2024. Sebab, pada Juni 2024, mereka akan langsung bekerja melakukan seleksi capim KPK. Tenaga Ahli KSP Yusuf Gumilang menyebut ada faktor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI. Mereka ialah Direktur PTPN XI Tahun 2016 Mochamad Cholidi; Kepala Divisi Umum, Hukum dan Aset PTPN XI Tahun 2016 Mochamad Khoiri; dan Komisaris Utama PT Kejayan Mas
Netralitas aparatur sipil negara (ASN) mendapat sorotan tersendiri jelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada November mendatang. Konflik di daerah bakal muncul jika daerah yang dipimpin oleh seorang penjabat (pj) kepala daerah mengerahkan mobilisasi kepada ASN demi kepentingan politis tertentu. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
