Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengisi hari kedua berkantor di Papua dengan menggelar pertemuan bersama sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) di Kantor Gubernur Papua, Selasa (10/10). Sekretariat Wakil Presiden di Jayapura, Papua, menginformasikan pertemuan berlangsung pada pukul 11.00 WIT. Wapres akan didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri
Kasus dugaan pemerasan oleh oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan tak mau dikesankan campur tangan atas kasus tersebut. Menurutnya, saat ini dugaan adanya pemerasan tersebut masih simpang siur. “Saya belum tahu permasalahannya secara detail. Saya belum
Kuasa hukum mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, memastikan kliennya tidak akan bisa mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. Hal itu dikatakannya sebab Lukas Enembe sedang sakit. Ia menuturkan saat ini Lukas Enembe sedang dirawat di Unit Stroke RSPAD akibat jatuh di
Dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru. Kasus yang diselidiki oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya telah naik ke tahap penyidikan pada 6 Oktober 2023. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya
Pakar hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menilai langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang melaporkan dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) layak didukung. Azmi menilai usaha Erick Thohir dalam bersih-bersih internal BUMN pantas dipuji. Azmi menyebut pelaporan ini dilakukan Erick setelah ditemukan adanya unsur kerugian keuangan negara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, membantah isu ada pimpinan KPK yang menerima uang senilai Rp 1 miliar dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret Menteri Syahrul Yasin Limpo. Dia juga menjelaskan, beberapa kali foto wajahnya digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab sebagai foto profil akun
Kabar soal perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju semakin jelas setelah Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (5/10/2023). Surat pengunduran diri sebagai Mentan itu diterima langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Usai menerima surat tersebut, Pratikno mengungkapkan, kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju
Jadwal pilkada yang digelar lebih awal yakni September 2024 dari sebelumnya November 2024 harus dibahas secara rinci oleh DPR. Anggota Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan DPR tidak bisa begitu saja memutuskan setuju saat beleid perppu dibawa ke DPR. Herman tidak menampik nantinya pemerintah akan membawa rencana tersebut dalam bentuk
Kuasa hukum Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Febri Diansyah, mengatakan, Syahrul akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (5/10/2023) hari ini. Syahrul sudah pulang ke Indonesia setelah sempat dinyatakan “hilang kontak”. Usai tiba di Tanah Air, Syahrul langsung menghadap Ketua Umum Partai Nasdem untuk
Isu reshuffle kabinet mencuat usai pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Isu kocok ulang komposisi menteri itu kabarnya dilakukan pada hari ini. Benarkah demikian? Dilansir dari Tempo, Presiden Jokowi tidak memberikan jawaban lugas saat ditanya soal isu reshuffle usai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kabar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hilang kontak usai perjalanan dinas dari luar negeri tidak akan memengaruhi penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). “Kami ingin tegaskan, seluruh kerja-kerja penyidikan perkara ini kami pastikan terus kami selesaikan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali
Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menduga, ada penyalahgunaan kewenangan dalam importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2017-2023. Dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan soal impor gula itu diduga terjadi dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga gula nasional. Selain itu, Kuntadi menyebut, Kemendag diduga telah memberikan izin impor
