Mabes Polri buka suara terkait sejumlah poin krusial dalam draf revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang diusulkan sebagai inisiatif DPR, pada Selasa (28/5) lalu. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar terkait RUU ini lantaran pihaknya juga masih belum menerima draf yang nantinya
Mahkamah Agung (MA) hanya memerlukan waktu tiga hari untuk mengubah aturan batas minimal usia kepala daerah sejak diproses tanggal 27 Mei dan diputus pada tanggal 29 Mei 2024. Juru bicara MA Suharto menjelaskan, cepatnya MA memproses uji materi terkait batas usia calon kepala daerah ini sebagaimana asas ideal sebuah lembaga
Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dipastikan dibahas di Komisi III DPR RI. Sementara, pembahasan perubahan beleid itu masih menunggu tanggapan pemerintah melalui surat presiden (surpres). “Karena sudah disepakati melalui paripurna maka saya meyakini bahwa itu akan dibahas di Komisi III,” kata Anggota
Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ahmad Muzani meyakini revisi UU TNI yang bergulir di DPR saat ini tak akan menghidupkan Dwi fungsi ABRI yang pernah eksis di era Orde Baru. Menurut Muzani, pemerintahan yang hadir saat ini sebagai proses demokrasi yang panjang. Dia karena itu memastikan proses tersebut akan menjadi
Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung menahan terhadap eks Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020, Bambang Gatot Ariyono (BGA) pada Rabu (29/5/2024). Bambang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah tahun 2015-2022. Kejagung juga akan mendalami lebih lanjut soal keuntungan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memastikan hubungan antara Polri dan Kejaksaan tetap baik meski pengusutan peristiwa penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah masih berjalan. Peristiwa itu juga dipastikan tidak akan mengganggu sistem peradilan pidana. Pekan lalu, beredar informasi Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI segera dibawa ke persidangan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut bahwa DPR berencana memanggil sejumlah pihak terkait polemik iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) yang bakal memotong gaji pegawai sampai 3 persen. Menurut pria yang karib disapa Cak Imin tersebut sejumlah pihak yang akan dipanggil termasuk pemerintah, BP Tapera sampai perwakilan buruh. Cak Imin
Lagi-lagi, Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh lolos dari jerat hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dikabulkan. Gazalba Saleh didakwa telah menerima gratifikasi dan melakukan TPPU terkait penanganan perkara di MA
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstritusi atau Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna dalam Diskusi Terbuka oleh Persma Akademika dan Kerta Aksara Universitas Udayana pada Ahad, 26 Mei 2024 mengatakan, proses penyusunan RUU Penyiaran harus melibatkan meaningful partisipation dan mengganti RUU seluruhnya dengan menghilangkan pasal-pasal bermasalah. Sebelumnya, Revisi Undang-Undang Nomor 32
Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebutkan akan menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024). Pertemuan itu bakal digelar di tengah isu penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh anggota
Draf Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus ditolak. Perubahan beleid yang memuat pasal kontroversial itu dinilai hanya membuat mundur ke zaman kegelapan pada orde baru. “Revisi UU Penyiaran harus ditolak bila tidak sejalan dengan kemerdekaan pers. Sebab, Indonesia tidak boleh mundur ke zaman kegelapan dimana rezim
