Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memaksimalkan divisi pencegahan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Total, ada tiga jurus yang diutamakan. “KPK menyadari sepenuhnya bahwa tahun politik menjadi salah satu periode yang rawan terjadinya korupsi. Dimana proses demokrasi politik dalam perhelatan pemilu, setidaknya melibatkan tiga unsur yakni penyelenggara, peserta, dan pemilih,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan jenis sistem dalam dugaan rasuah pada proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI). Program itu merupakan bagian dari upaya pengawasan pemerintah terhadap masyarakat yang mengadu nasib di luar negeri. “Iya untuk mengendalikan, tadi, pengawasan TKI. TKI kan tentu bukan di dalam negeri, ada di luar negeri,” kata
Ketua Tim Percepatan Reformasi Hukum, Sugeng Purnomo mengatakan Tim Percepatan Reformasi Hukum telah merampungkan usulan agenda prioritas masing-masing kelompok kerja (Pokja). Dalam waktu dekat, kata Sugeng, agenda prioritas tersebut akan dipresentasikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Ketua Pengarah dan setelah itu diserahkan ke Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) . Sugeng
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya membangun peradaban politik hukum nasional demi mewujudkan harapan rakyat di peringatan Hari Konstitusi yang jatuh setiap tanggal 18 Agustus. Ia pun mengajak semua pihak kembali memaknai amanah UUD 1945 yang di dalamnya memuat cita-cita kemerdekaan Indonesia. Puan menjelaskan, Hari Konstitusi merupakan momentum bersejarah
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Tindak Pidana Khusus untuk menunda proses pemeriksaan tahap penyelidikan maupun penyidikan terhadap calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Tak cuma itu, penundaan pemeriksaan juga berlaku untuk calon anggota legislatif dan calon kepala daerah sejak ditetapkan dalam
Heru Kismanto (53) salah satu mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) mengungkapkan, Pondok Pesantren Al Zaytun yang berada di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, merupakan pusat NII. Heru menceritakan, dirinya telah bekerja di Al Zaytun selama 12 tahun, mulai dari pembangunan hingga Al Zaytun berdiri. Menurutnya, seluruh pegawai Al
Sebanyak 175.510 narapidana (napi) menerima remisi umum (RU) tahun 2023 saat peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, Kamis (17/8/2023). Dari jumlah tersebut, 2.606 narapidana di antaranya langsung bebas. Pemberian remisi itu dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis. Yasonna
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan rasuah terkait pengamanan atau meredam penanganan perkara proyek BTS 4G di Kejagung RI. KPK janji akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang masuk terkait skandal korupsi bernilai triliunan rupiah tersebut. Hal itu disampaikan Ali sekaligus menanggapi adanya desakkan masyarakat mengusut kasus dugaan suap
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan kasus dugaan korupsi pemalsuan izin tambang yang dilakukan anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Ismail Thomas berkaitan dengan aset milik terpidana korupsi asuransi PT Jiwasraya Heru Hidayat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Ismail diduga memalsukan dokumen perjanjian pertambangan yang melibatkan PT Gunung Bara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berjanji akan menyelesaikan tiga buronan tersangka KPK. Tiga tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yakni Kirana Kotama yang telah berubah nama menjadi Thay Ming, Politikus PDIP Harun Masiku, dan Paulus Tannos. Firli Bahuri menyatakan tidak ambil pusing dengan komentar masayrakat yang
Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang pengucapan putusan untuk uji materiil pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Selasa (15/8). Perkara nomor 68/PUU-XXI/2023 ini menyoalkan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperpanjang menjadi lima tahun. Dalam permohonannya, Koordinator Perkumpulan Masyarakat
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, penggunaan politik uang pada masa Pemilu terus terjadi tidak lepas dari kondisi 50 persen masyarakat yang miskin atau belum sejahtera. Alex mengatakan, mencegah politik uang tidak mudah karena sudah mengakar di masyarakat. “Kenapa money politics masih berjalan? Ya saya harus sampaikan
